Berkunjung ke Trenggalek, Tri Rismaharini Soroti Rencana Kemasan Rokok Polos Kemenkes

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif

TRIBUNJATIM.COM, TRENGGALEK - Calon Gubernur Jawa Timur, Tri Rismaharini berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bekerja di sektor Industri Hasil Tembakau (IHT).

Satu di antara yang menjadi fokus Risma, sapaan akrab Tri Rismaharini, adalah dengan memberangus peredaran rokok ilegal.

Peredaran rokok ilegal tersebut akan menurunkan daya jual rokok bercukai yang akan berujung pada kepailitan.

"Sangat banyak warga yang menggantungkan hidupnya pada tembakau dan olahannya, mulai dari petani tembakau, perusahaan rokok, hingga pekerja SKT (Sigaret Kretek Tangan) yang bekerja di pabrik rokok itu," kata Risma, saat mengunjungi pabrik rokok Sigaret Kretek Tangan (SKT) di Desa Gembleb, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, Selasa (22/10/2024).

Mantan Wali Kota Surabaya tersebut juga menyoroti wacana kemasan rokok polos yang sedang digodok oleh Kementerian Kesehatan.

Menurutnya, kebijakan tersebut hanya akan memuluskan peredaran rokok non cukai, karena kemasan yang semakin gampang ditiru.

"Plain packaging (rencana kemasan) ini kemungkinan akan menghancurkan rokok bercukai, yang kita takutkan persaingannya akan menjadi tidak sehat, karena ada rokok ilegal yang bisa masuk (ke pemasaran)," tambahnya.

Baca juga: Cerita Ada Ijazah Siswa Ditahan, Risma Gaungkan Program SMA/SMK Gratis di Hadapan Kader di Pacitan

Menurut Risma, hal tersebut akan mengurangi pendapatan negara dari cukai yang dampaknya juga akan mengurangi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk berbagai pihak, termasuk untuk petani tembakau dan pekerja SKT.

Padahal mantan Menteri Sosial tersebut berencana akan menaikkan insentif untuk petani tembakau dan pekerja yang bergerak di IHT.

"Petani dan pekerja SKT ini telah berkontribusi menghasilkan pendapatan negara dari cukai rokok, sehingga kesejahteraannya juga harus kita perhatikan," jelasnya.

Risma berharap, rencana kebijakan tersebut diurungkan oleh Kemenkes, karena keberadaan pabrik rokok SKT berkontribusi besar dalam mengurangi angka pengangguran di Jawa Timur.

"Tidak semua bisa menjadi wirausaha dan menciptakan pekerjaan sendiri, nah yang sudah jalan seperti pabrik rokok ini jangan diganggu dulu, karena saat ini banyak PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) juga di sektor lain," pungkasnya.