Sejumlah Menterinya Prabowo Tak Punya Kantor Meski Baru Dilantik, ada yang sampai Numpang

TRIBUNJATIM.COM, JAKARTA - Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih mengaku masih belum memiliki kantor pasca dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.

Diketahui, Prabowo sudah menambah 14 kementerian baru menjadi 48 kementerian.

Penambahan ini dari yang sebelumnya 34 kementerian di masa Presiden Jokowi.

Namun konsekuensinya, sejumlah menteri yang baru saja dilantik masih belum memiliki kantor dan bahkan ada yang menumpang.

Baca juga: Berapa Gaji Menteri dan Wamen Kabinet Merah Putih? Ini Rinciannya Menurut Peraturan Pemerintah

Kemarin, Senin (21/10/2024), 48 menteri anggota Kabinet Merah Putih telah dilantik oleh Presiden Prabowo.

Namun demikian kebingungan muncul di kalangan para menteri.

Terutama para menteri yang kementeriannya baru dibentuk.

Masalahnya mereka belum tahu akan berkantor dimana.

Beberapa kementerian baru Prabowo merupakan pecahan kementerian di Kabinet Indonesia Maju II Jokowi.

 Salah satu menteri yang belum tahu dimana kantornya adalah Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Ketua Umum Partai Demokrat itu menyebut kantor untuk kementeriannya sedang dicarikan.

"Nah, itu (kantor) juga belum kita ketahui secara pasti karena ini pos baru. Tidak hanya kemenko ini, tapi ada kemenko lainnya, karena benar-benar baru. Kami baru mendapatkan informasi lagi dicari yang pas kira-kira di mana," kata AHY di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga belum bisa memastikan di mana letak kantornya.

"Belum tahu (letak kantor). Ya, nanti siapa mau kasih, lah," kata Zulkifli Hasan dikutip Tribunnews.

Selain itu, terdapat kementerian baru yang disebut akan berkantor di gedung kementerian yang sudah ada. 

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Kemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut pihaknya akan menumpang di gedung bekas kantor Kementerian Hukum dan HAM era Jokowi di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.

"Iya, nanti berkantor di Rasuna Said di Kemenkumham," kata Yusril.

Sedangkan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengaku pihaknya akan menumpang berkantor di gedung Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) yang dipimpin Pratikno.

"Jadi satu ini (kantornya). Ya, pemilihan dan penugasan terutama saya spesifik bidang pemberdayaan institusi maupun individu," kata Cak Imin.

Konsekuensi Kabinet Gemuk

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menyarankan agar Presiden Terpilih RI 2024-2029 Prabowo Subianto membentuk kantor khusus untuk mengawasi koordinasi para menteri.

Kantor khusus yang disarankan Shinta ini memiliki tugas bertanggung jawab langsung kepada Prabowo, jadi semacam president delivery unit.

Kantor ini nantinya akan mengawasi interkonektivitas, harmonisasi, koordinasi, dan simplifikasi birokrasi di kabinet ini.

"Dengan demikian, kabinet beliau yang besar bisa bekerja dengan baik dan tetap sejalan dengan agenda reformasi ekonomi nasional, yakni penciptaan iklim usaha/investasi yang predictable, transparan/trustworthy, efisien, dan berdaya saing internasional," kata Shinta kepada Tribunnews.com, Jumat (18/10/2024).

Shinta menyarankan ini karena ia khawatir kabinet gemuk ini berpotensi memicu terjadinya birokrasi yang tidak efisien.

Birokrasi yang tidak efisien dapat berujung pada menurunnya daya saing dan iklim investasi di Indonesia.

Shinta menyebut keberadaan banyak kementerian dan pejabat tinggi sering mengarah pada birokrasi yang berat dan rentan terhadap korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan.

"Pembenahan atau reformasi birokrasi sangat perlu dilakukan agar birokrasi bagi pelaku usaha/investor menjadi lebih predictable, transparan, simple, dan efisien dari sisi burden dan cost of compliance-nya," ucap Shinta.

Terpisah,  Center of Economic and Law Studies (Celios) memprediksi akan ada potensi pembengkakan anggaran hingga Rp 1,95 triliun pada era pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Peneliti Celios Ahmad Hanif Imaduddin mengatakan, hal itu disebabkan kabinet di pemerintahan Prabowo yang makin gemuk dibandingkan era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Analisa Celios menunjukkan adanya potensi pembengkakan anggaran hingga Rp1,95 triliun selama 5 tahun ke depan akibat koalisi gemuk. Angka ini belum termasuk beban belanja barang yang timbul akibat pembangunan fasilitas kantor/gedung lembaga baru," kata Hanif dalam keterangannya, dikutip Jumat (18/10/2024).

Hanif juga menyampaikan, kerugian yang dihadapi negara akibat fenomena ini tidak hanya sebatas pada pemborosan fiskal. Tetapi, juga memperlebar angka ketimpangan.

Dia menilai, fenomena ini dapat menciptakan ketimpangan baru di masyarakat karena pejabat-pejabat tersebut mendapatkan keuntungan ganda dari posisi kekuasaannya

Simak daftar lengkap 109 menteri dan wakil menteri serta pejabat Kabinet Merah Putih era Prabowo Subianto

Kabinet Prabowo Gibran terdapat 109 orang yang langsung berada di bawah Presiden.

Pengumuman 109 orang tersebut dilakukan di Istana Negara, Jakarta pada Minggu (20/10/2024) malam.

Simak juga susunan kabinet yang sudah diumumkan Presiden Prabowo Subianto.

Baca juga: Daftar Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo, Ada 53 Anggota, Cak Imin hingga Bahlil Lahadalia

Prabowo didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Sufmi Dasco Ahmad mendampingi Presiden ke-8 RI merilis menteri dan wamennya.

Adapun 109 orang pejabat kabinet tersebut bakal terbagi dalam 53 porsi menteri dan 56 porsi wamen.

Berikut daftar lengkap menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Pemerintahan Presiden Prabowo:

Daftar Menteri Kabinet Merah Putih:

1. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan

2. Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra

3. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

4. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno

5. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono

6. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar

7. Menko Pangan Zulkifli Hasan

8. Prasetyo Hadi, Mensesneg

9. Muhammad Tito Karnavian, Mendagri

10. Sugiono, Menteri Luar Negeri

11. Sjafrie Sjamsoedin, Menhan

12. Nazaruddin Umar, Menag

13. Supratman Andi Agtas, Menteri hukum

14. Natalius Pigai, Menteri Ham

15. Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

16. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan

17. Abdul Muti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

18. Satrio Sumantri Brodjonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi

19. Fadli Zon, Menteri Kebudayaan

20. Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan

21. Saifullah Yusuf, Menteri Sosial

22. Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan

23. Abdul Kadir Karding, Menteri Perlindungan Pekerja MIgran Indonesia/Kepala BPNTKI

24. Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian

25. Budi Santoso, Menteri Perdagangan

26. Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

27. Dodi Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum

28. Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman

29. Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

30. Iftitah Suryanegara, Menteri Transmigrasi

31. Dodi Purwakandi, Menteri Perhubungan

32. Meutya Hafidz, Menteri Komunikasi dan Digital

33. Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian

34. Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan

35. Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan

36. Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN

37. Rahmat Pambudi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas

38. Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

39. Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara

40. Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

41. Hanif Faisol Nurrofiq, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

42. Rosan Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM

43. Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi

44. Maman Abdurrahman, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah

45. Widyanti Putri, Menteri Pariwisata

46. Teuku Riefky Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif

47. Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

48. Dito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga

49. ST Burhanudin Jaksa Agung

50. Herindra Kepala BIN

51. AM putranto, Kepala Staf Kepresidenan

52. Hasan Nasbi kepala Kantor komunikasi Presiden

53. Teddy Sekretaris Kabinet

Daftar Wakil Menteri Kabinet Merah Putih:

1. Lodewijk F Paulus, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
2. Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
3. Bambang Eko Suharyanto, Wakil Menteri Sekretaris Negara
4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara
5. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri
6. Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri
7. Muhammad Anis Matta, Wakil Menteri Luar Negeri
8. Arrmanatha Christiawan Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri
9. Arif Havas Oegroseno, Wakil Menteri Luar Negeri
10. Donny Ermawan Taufanto, Wakil Menteri Pertahanan
11. Aji R Muhammad Syafii, Wakil Menteri Agama
12. Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Hukum
13. Mugiyanto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia
14. Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
15. Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan
16. Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan
17. Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan
18. Fajar Riza Ulhaq, Wakil Menteri Pendidikan
19. Atip Latipulhayat, Wakil Menteri Pendidikan
20.  Fauzan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
21. Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
22. Giring Ganesha, Wakil Menteri Kebudayaan
23. Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan
24. Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial
25. Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan
26. Christina Aryani, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran
27. Dzulfikar Ahmad Tawalla, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran
28. Faisol Riza, Wakil Menteri Perindustrian
29. Dyah Roro Esti, Wakil Menteri Perdagangan
30. Yuliot, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
31. Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum
32. Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
33. Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
34. Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi
35. Suntana, Wakil Menteri Perhubungan
36. Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital
37. Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital
38. Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian
39. Sulaiman Umar, Wakil Menteri Kehutanan
40. Laksamana Madya TNI  (Purn) Didit Herdiawan, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan
41. Ossy Dermawan, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang
42. Febrian Alfianto Rudia, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
43. Purwadi Arianto, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
44. Kartika Wirjo Atmojo, Wakil Menteri BUMN
45. Aminuddin Maruf, Wakil Menteri BUMN
46. Donny Oskaria, Wakil Menteri BUMN
47. Ratu Ayu Isyana Bagus Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Negara
48. Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup
49. Todo Tua Pasaribu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi
50. Ferry Joko Juliantono, Wakil Menteri Koperasi
51. Helvi Yuni Moraza, Wakil Menteri UMKM
52. Ni Luh Ermawati, Wakil Menteri Pariwisata
53. Irene Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif
54. Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan
55. Taufik Hidayat, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga
56. M Qodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com