Debat Soal Pendapatan Asli Daerah Kota Malang, Abah Anton Sebut Wahyu Tak Bisa Capai Target

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang nomor urut 3, M Anton-Dimyati Ayatulloh memberikan pernyataan merespons jawaban dari panelis debat publik Pilkada Malang 2024, mengenai strategi menghilangkan potential lost atau potensial yang hilang dari penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Malang.

Abah Anton, sapaan akrab M Anton mengatakan, perlu mengintensifkan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang penting bagi Pemkot Malang.

“Dan juga perlunya optimalisasi retribusi parkir yang selama ini kami lihat masih perlu perhatian bagi pemerintah untuk kita lakukan secara langsung," kata Abah Anton, Sabtu (26/10/2024).

"Juga intensif, masalah pajak dan investasi bagi calon investor juga penting menurut kami di dalam peran meningkatkan. Dan juga pemberian kemudahan, terutama kepada percepatan masalah perizinan yang harus kita lakukan,” tambahnya.

Anton mengatakan, ia mendengar banyak sambatan masyarakat bahwa perizinan membuat masalah besar bagi para investor yang mau investasi di Kota Malang.

Dirinya juga berencana membuat peta potensi dan selalu mengupayakan bagaimana mewujudkan pagelaran untuk bisa memberikan nilai tambah bagi PAD Kota Malang.

“Baik nasional atau internasional yang bisa memberikan tambahan nilai yang besar bagi pajak daerah kita. Itu yang membuat kami, Abadi (M Anton-Dimyati Ayatulloh), bagaimana cara meningkatkan PAD kita selama ini. Kami selalu konsen apa yang terjadi di Kota Malang," ujar Abah Anton.

"Selama ini tidak ada pemberian ruang yang sangat besar kepada para investor kita. Masalahnya saat ini tidak transparan pemkot kepada para investor,” tambahnya.

Baca juga: Debat Perdana Pilkada Malang 2024, Tiga Paslon Adu Gagasan soal Memajukan Pendidikan

Menanggapi hal tersebut, Calon Wali Kota Malang nomor urut 1, Wahyu Hidayat mengatakan, APBD Kota Malang saat ini Rp 2,6 triliun. Dari nilai itu, ia menyebut ada peningkatan PAD.

“Dari sini ada peningkatan PAD. Pada 2023 kemarin, ada regulasi yang membuat PAD harus dipertahankan tapi ada bagi hasil pada 2025. Jadi kami optimistis pada 2025 besok karena perubahan APBD saat ini sudah Rp 1,01 T, pada 2025 kita bisa lebih lagi,” tegas Wahyu.

Sementara Calon Wali Kota Malang nomor urut 2, Heri Cahyono mengatakan, wali kota kalau menaikan PAD, selalu menyengsarakan masyarakat. Kalau tidak parkir, pajak yang dinaikkan. 

“Kalau tidak begitu, BPHTB sekarang tinggi. Apakah tidak ada ide lain, misal mengerjakan tetes tebu. Jadi bosan gitu, banyak pekerjaan kok membebani masyarakat. Mohon diturunkan beban masyarakat,” kata Sam HC, sapaan akrabnya.

Sam HC juga sempat bertanya kepada Anton, bagaimana pendapatnya kalau BUMD diisi orang titipan sehingga tidak bisa mencapai target.

Sayangnya pertanyaan ini tidak sempat direspons oleh Anton karena keterbatasan waktu.

Menanggapi komentar para kompetitornya, Anton menilai, apa yang dikatakan Wahyu di atas panggung debat tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.

Justru Anton menyebut kalau Wahyu gagal memenuhi target PAD.

“Pak Wahyu ini orang birokrasi. Saya lihat bagaimana setahun lalu. Apa yang disampaikan Wahyu, target saja tidak memenuhi. Kita tahu, target 2023, saat Wahyu menjabat Pj tidak bisa memenuhi apa yang memang menjadi harapan. Mungkin itu salah satu yang saya amati dan masyarakat melihat hal itu. Jadi tidak sesuai apa yang disampaikan pak Wahyu di sini. Masalah PAD, kami tahu itu tidak bisa memberikan pembangunan yang mutlak, kami akan mengkombinasikan dengan CSR kami,” tutup Anton yang disambut sorakan para pendukungnya.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang menggelar debat publik Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang Tahun 2024 di Hotel Grand Mercure Malang, Sabtu (26/10/2024).

M Anton-Dimyati, Wahyu Hidayat-Ali Muthohirin, dan Heri Cahyono-Ganisa Pratiwi Rumpoko, tiga pasangan calon yang menjadi peserta Pilkada Malang 2024 hadir bersama para pendukungnya.

KPU menetapkan tema "Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Memajukan Daerah" dalam debat pertama.

Debat publik ini menjadi ajang pertarungan ide dan gagasan dari masing-masing pasangan calon.