Heri Cahyono Koreksi Istilah Manusia Normal yang Dilontarkan Wahyu Saat Debat Pilkada Malang 2024

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Calon Wali Kota Malang nomor urut 2, Heri Cahyono mengoreksi istilah 'manusia normal' yang dilontarkan Calon Wali Kota Malang nomor urut 1, Wahyu Hidayat, saat debat publik kedua Pilkada Malang 2024, di Hotel Grand Mercure Malang, Sabtu (9/11/2024).

Peristiwa bermula dari pertanyaan yang disampaikan moderator tentang cara menyediakan fasilitas untuk penyandang disabilitas.

Wahyu menjelaskan, mereka telah menyusun program yang bernama Malang Santun.

Program ini akan mengakomordir seluruh kebutuhan masyarakat Kota Malang, termasuk disabilitas.

"Ada standardisasi terkait dengan disabilitas, berbeda dengan untuk manusia-manusia normal," kata Wahyu.

Wahyu menjelaskan, ada tiga langkah untuk memfasilitas kelompok disabilitas, yakni dengan membangun aksesibilitas di tempat umum dan aspek sosial, lalu standardisasi pelayanan, ketiga, inklusi sosial dan ekonomi.

"Kami ikutsertakan semua disabilitas untuk sama-sama memberdayakan terkait dengan perekonomian dan juga bisa menjadikan disabilitas tetap hadir dan percaya diri. Bahwa mereka adalah sama, mereka adalah orang-orang istimewa. Kami telah lakukan, dan alhamdulillah kami mendapatkan penghargaan sebagai kepala daerah pemerhati disabilitas yang diberikan oleh YPAC. Ini adalah strategi dan perhatian kami kepada disabilitas," tegas Wahyu.

Heri Cahyono lalu mengoreksi istilah yang digunakan Wahyu yang menyebut manusia normal dianggap tidak baik.

Menurut Heri, istilah yang dipakai Wahyu itu merendahkan kelompoik disabilitas.

Baca juga: Debat Perdana Pilkada Malang 2024, Tiga Paslon Adu Gagasan soal Memajukan Pendidikan

"Saya koreksi, sebagai calon wali kota, tidak boleh menyebut manusia normal. Ini merendahkan kaum difabel, tersakiti, tidak boleh pak," tegas Heri.

Heri membantah pernyataan Wahyu kalau dirinya peduli disabilitas.

Menurut pengalaman lapangan yang diketahui oleh Heri, masih banyak ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat difabel di Kota Malang.

"Yang telah bapak lakukan, saya cek. Disabilitas di Sukun, tempat saja tidak ada. Mereka kesulitan untuk sekolah. Sekolahnya nyewa tempat dan larang (mahal). Para disabilitas uangnya berapa sih pak? Lah ini harus ada fasilitasi kota. Nah, sampai hari ini, maaf dengan periode anda menjabat hal itu tidak terjadi. Anda datang ke YPAC, sekarang ini di sana akan mengeluh dokternya tidak ada," kata Heri.

Wahyu menjawab bahwa istilah manusia normal untuk kelompok yang bukan disabilitas.

Sedangkan kelompok disabilitas ia sebut sebagai istimewa.

"Tadi saya menyampaikan bahwa manusia normal itu kita, kalau mereka disabilitas adalah istimewa," ujar Wahyu.

Kemudian terkait fasilitas penunjang, Wahyu berpendapat, jabatannya yang hanya 10 bulan 17 hari dirasa belum cukup untuk menyelesaikan semua persoalan masyarakat, tidak terkecuali kelompok disabilitas.

Oleh karena itu, ia merancang Malang Santun untuk memberdayakan masyarakat jika terpilih nanti.

"Ada batas waktu yang kami lakukan dan kami sudah punya rencana dalam Malang Santun untuk memberikan perhatian lebih kepada mereka agar sejajar dengan kami. Malang Santun ini jelas, tahapan-tahapan dalam pelaksanaan. Berbeda dengan fasilitas umum dan sosial yang kami siapkan kepada mereka. Malang Santun jelas menjunjung disabilitas yang ada di Kota Malang," ujar Wahyu.

Sementara Calon Wali Kota Malang nomor urut 3, M Anton bercerita saat dirinya turun ke lapangan, banyak keluhan dari disabilitas atas keterbatasan ruang berkreasi mereka.

Anton juga mengaku mendengar keluhan hak-hak para disabilitas banyak yang tidak terpenuhi.

"Yang saya ketahui bahwa dengan turunnya saya ke lapangan, banyak disabilitas kita itu mengeluh masalah tempat, ruang di mana mereka bisa berkreasi. Juga yang saya tahu bahwa disabilitas kita masih belum terpenuhi hak-haknya," ujar Anton.

Menurut Anton, pemerintah harus hadir memfasilitasi warga disabilitas. Tidak boleh ada diskriminasi pelayanan terhadap warga Kota Malang.

"Untuk itu, saya melihat pentingnya pemerintah hadir pada disabilitas. Tentunya harapan kita bersama, bahwa pemerintah harus bisa mewadahi sebetulnya, tentang menghargai dari apa yang sudah menjadikan ruang-ruang yang sudah didirikan oleh mereka," kata Anton.