Cegah Potensi Penyalahgunaan, Pemkot Malang Berhati-hati Salurkan Bansos di Musim Pilkada

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Pemerintah Kota Malang berhati-hati menyalurkan bantuan sosial di musim Pilkada. Sejumlah program bantuan sosial diperkirakan akan mengalami kemunduran jadwal untuk menghindari potensi penyalahgunaan karena kontestasi politik di musim Pilkada.

Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan mengatakan, Bansos tidak dihilangkan. Hanya saja mekanismenya perlu diperhatikan baik-baik. Ia menyebut, saat ini bantuan sosial hanya disalurkan kepada yang prioritas seperti kepada korban bencana alam.

Pemkot Malang tengah menunggu surat edaran dari Kemendagri untuk pelaksanaan teknis di lapangan 

“Kami tinggal menunggu surat edarannya. Ini memang arahan dari pusat atas usulan DPR RI selama sisa waktu Pilkada berlangsung," kata Iwan, Rabu (13/11/2024).

Berdasarkan arahan dari pemerintah pusat, bansos untuk urusan kebencanaan akan tetap disalurkan karena sifatnya sangat dibutuhkan. 

Baca juga: Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos Secara Online, Ketahui 5 Penyebab Masyarakat Tidak Terdaftar

Iwan mengungkapkan bansos kebencanaan merupakan prioritas utama penyaluran bantuan. 

“Tapi bansos yang sifatnya reguler diminta  dihentikan sementara untuk menjaga kenyamanan dan kondusifitas selama pelaksanaan pilkada serentak,” ungkapnya.

Iwan kembali menegaskan secara resmi Pemkot Malang akan menghentikan penyaluran bansos sesuai arahan pemerintah pusat. 

Nanti di surat itu ada beberapa poin yang akan disampaikan. Mana yang bisa atau yang prioritas untuk dikeluarkan," kata Iwan.

Sementara itu beberapa bansos yang tersedai di daerah diantaranya adalah Bansos Program Keluarga Harapan, Bantuan Langsung Tunai, Bantuan Beras 10 Kg, hingga Bantuan Pangan Non Tunai.

Baca juga: SMK 2 PGRI Ponorogo Digeledah Kejaksaan, Dokumen Pencairan Dana BOS Hingga Laptop Disita