Bawaslu Surabaya Gelar Apel Siaga Pengawasan, 4.210 Pengawas Siap Sukseskan Pilkada Serentak 2024

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Constantine

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surabaya menggelar Apel Siaga Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Jatim International Expo Convention Exhibition (Jatim Expo) Surabaya, Minggu (24/11/2024).

Turut dihadiri jajaran Forkopimda di Surabaya, acara ini mengikutsertakan 4.210 pengawas pemilu di Surabaya.

Para pengawas tersebut berasal dari 3.964 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), 153 Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kelurahan/desa (PKD), dan 93 Panwaslu Kecamatan (Panwascam) se-Surabaya.

Apel tersebut menjadi persiapan akhir untuk memastikan seluruh petugas menyelesaikan perannya dengan baik.

Bukan hanya saat pemungutan saja, namun juga sebelum hingga pasca penghitungan suara.

"Tujuan apel siaga kali ini yaitu untuk melakukan pengawasan di masa tenang, maupun saat pemungutan, dan penghitungan suara," ujar Ketua Bawaslu Surabaya, Novli Bernado Thyssen saat dikonfirmasi pasca acara.

Dalam mengoptimalkan pengawasan, Novli menekankan pentingnya koordinasi, gerak patroli yang efektif, hingga pengawasan partisipatif oleh masyarakat.

Dengan mempersempit ruang pelanggaran, maka kecurangan di pilkada dapat dicegah.

"Patroli pengawasan ini sangat penting. Kami instruksikan kepada jajaran di bawah, terutama ad hoc, untuk melakukan patroli pengawasan," katanya.

"Patroli pengawasan ini dengan tujuan meminimalisir potensi pelanggaran yang mungkin terjadi pada saat masa tenang, pemungutan, maupun penghitungan suara di wilayah kerjanya masing-masing," katanya.

Baca juga: Pemkot Surabaya, KPU dan Bawaslu Tertibkan APK Masuki Masa Tenang Pilkada Serentak 2024

Menurutnya, ada sejumlah potensi pelanggaran yang menjadi perhatian pengawas pada momentum tersebut. Di antaranya potensi politik uang (money politic), mobilisasi massa di TPS, hingga distribusi logistik.

"Pengawas TPS yang mobile (berkeliling) diharapkan dapat mencegah pihak-pihak tertentu yang ingin berupaya mengacaukan proses pemungutan suara. Termasuk, yang ingin mencoba untuk melakukan praktik-praktik money politic," tegas Novli.

"Termasuk, dengan memastikan bahwa logistik yang berkaitan dengan proses pemungutan suara itu sudah sampai pada tiap TPS masing-masing. Baik ketepatan waktu dan ketepatan jumlah. Jangan sampai lalu kemudian pada saat pemungutan suara berlangsung ada kekurangan logistik, baik itu kertas suara dan lain-lain," lanjutnya.

Selain melalui apel, pihaknya juga telah membekali para pengawas melalui kegiatan bimbingan teknis (bimtek) secara berkala.

"Kami sangat optimistis, petugas sudah memahami regulasi, aturan main dalam proses pungut hitung. Sehingga, tidak terjadi persepsi yang berbeda," katanya.