Rapat Bersama Banggar DPR RI, Pj Gubernur Jatim Sebut Momen Salurkan Aspirasi Pembangunan Daerah

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono menerima kunjungan kerja (kunker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Tim Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dengan Pemprov Jatim dan pemerintah daerah (pemda) se-Jawa Timur membahas terkait dengan perekonomian dan fiskal Jatim tahun 2024, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (28/11/2024). 

Dalam Kunker dan RDP Tim Banggar DPR RI ini, turut hadir pula dari Kementerian Keuangan RI beserta jajarannya, serta Bank Indonesia (BI) pusat maupun perwakilan BI di Jawa Timur. 

Pada kesempatan itu, Adhy Karyono mengatakan, rapat dengan Tim Banggar DPR RI ini menjadi momen dan kesempatan yang strategis untuk menyuarakan berbagai aspirasi dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah, khususnya terkait dana transfer pusat. 

“Kunjungan kerja Banggar ke sini bagi kami kesempatan, tentunya bagi para bupati/wali kota untuk bisa menyuarakan bagaimana pelaksanaan dari dukungan pusat terkait dengan dana-dana transfer ke daerah, ” katanya. 

Lebih lanjut, jika dilihat dari perkembangan dana transfer tahun 2024, kata Adhy, terdapat adanya kecenderungan peningkatan, namun demikian masih ada hal-hal yang harus diperhatikan agar ke depan bisa tersalur dan tersebar lebih merata antar daerah. 

“Pertama terkait dengan Mandatory Spending-nya atau Earmark-nya yang memang kurang fleksibel, dan juga ada beberapa komoditas kita yang menghasilkan pajak yang cukup besar, namun alokasinya masih belum seperti yang diinginkan,” tuturnya. 

“Terutama karena terbatasi dengan penghasil seperti DBHCHT, untuk kota-kota penghasil memang cukup sekali, tetapi bagi yang tidak penghasil, dirasakan cukup kurang,” imbuhnya.

Oleh karenanya, Pj Gubernur Adhy menyampaikan agar kiranya bagi Kementerian Keuangan RI untuk bisa mengevaluasi kembali dana transfer pusat ke daerah supaya lebih fleksibel dan komprehensif, sehingga terjadi pemerataan yang proporsional. 

“Pada pelaksanaannya di lapangan, ternyata untuk daerah-daerah tertentu bisa mempertebal pendapatan mereka, tapi di sisi lain banyak sekali yang terdampak masih berkurang, jadi tidak merata,” katanya.

Baca juga: Tinjau TPS UPT Balai PMKS Sidoarjo, Pj Gubernur Adhy Pastikan Pilkada 2024 di Jatim Berjalan Lancar

“Nah ini ada dari Kementerian Keuangan untuk bisa mengevaluasi kembali, dengan kondisi Jawa Timur yang disparitasnya sangat tinggi untuk pendapatan yang rendah agar bisa mendapatkan yang lebih baik lagi dan merata,” tambahnya. 

Di sisi lain, Adhy, sapaan akrabnya menyampaikan terkait isu kenaikan pajak pertambahan nilai (Ppn) dari yang semula 11 persen menjadi 12 persen pada awal Januari 2025, pihaknya pada prinsipnya akan mengikuti apa yang telah menjadi keputusan pemerintah pusat,  karena hal tersebut juga akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. 

“Pada prinsipnya kami menunggu dari pimpinan di pusat, Kementerian Keuangan, apapun yang telah diinstruksikan dan sudah berdasarkan analisis tentu akan kami lakukan. Jawa Timur insyaallah kondisi ekonominya sangat bagus,” ungkapnya.

Pertumbuhan perekonomian Jawa Timur, kata Adhy, tetap terjaga dengan baik dengan tumbuh sebesar 4,91 persen sampai dengan triwulan III tahun 2024, meskipun sedikit terdapat perlambatan, hal tersebut memang menjadi siklus pertumbuhan ekonomi secara nasional. 

“Alhamdulillah ekonomi Jawa Timur masih menjadi penyumbang perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa dengan 25,55 persen, dan berkontribusi sebesar 14,52 persen terhadap perekonomian secara nasional,” ujarnya. 

Untuk terus menjaga perekonomian tetap stabil di tahun 2024 dan bahkan meningkat pada tahun 2025, kata Adhy, pihaknya akan terus berupaya maksimal dengan berbagai upaya dan langkah strategis serta dengan terus meningkatkan kolaborasi dan sinergitas, baik dengan jajaran vertikal maupun horizontal.