Jadikan Sunhaji Penjual Es Teh Anggota Banser, Gus Miftah Jawab Petisi Copot Jabatan Utusan Presiden

Terkait hal itu, Gus Miftah sempat memberikan reaksinya, ia menilai hal tersebut bukan wewenangnya.

Baca juga: Fakta Gus Miftah Hina Penjual Es Teh, Jabatan Utusan Khusus Presiden Terancam, Pak Sun Justru Untung

Sekadar mengingatkan, insiden pengolokan ini terjadi dalam acara Magelang Bersholawat beberapa hari lalu, di mana Miftah, yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji, melontarkan kata-kata tak pantas kepada pedagang tersebut.

Dalam video tersebut, Miftah terlihat mengejek penjual es dengan ungkapan yang dinilai merendahkan.

Partai Gerindra, melalui akun Instagram resminya, menyatakan bahwa tindakan Miftah tidak sejalan dengan ajaran Presiden RI sekaligus Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto.

"Dengan segala kerendahan hati, kami minta Gus Miftah untuk meminta maaf kepada Bapak penjual es," tulis Gerindra pada Selasa malam, 3 Desember 2024.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Budi Djiwandono, menilai Gus Miftah perlu dievaluasi, menyusul pernyataan kontroversialnya.

"Kita menyayangkan jika ada pernyataan yang tidak baik. Tentu itu patut menjadi evaluasi, apalagi namanya pemimpin," ujar Budi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu, 4 Desember 2024.

Keponakan Presiden Prabowo Subianto ini menegaskan, pihaknya akan menerima masukan hingga kritik masyarakat dengan tangan terbuka.

Seiring dengan viralnya video tersebut, muncul petisi di laman Change.org yang meminta pencopotan Gus Miftah dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden.

Petisi ini mendapat perhatian luas setelah aktivis perempuan Kalis Mardiasih juga meminta Miftah dicopot.

"Nggak ada pantasnya manusia yang merendahkan martabat kemanusiaan," tulis Kalis di akun media sosialnya.

Menanggapi desakan tersebut, Gus Miftah mengaku bahwa pencopotan dirinya bukanlah kewenangannya.

"Tidak usah tanya soal desakan pencopotan itu, itu bukan kewenangan saya," kata Miftah saat ditemui di kediamannya, melansir dari Tribunnews.

Baca juga: Tolak Tawaran 10 Travel, Pak Sun Pilih Diberangkatkan Umrah oleh Gus Miftah Meski Sempat Dihina

Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Jazilul Fawaid, menyatakan bahwa desakan publik adalah bagian dari kebebasan berekspresi.

"Kita dengar saja sebagai desakan. Setiap orang boleh menyampaikan pendapatnya, apalagi orang sedang geram," ujarnya di kompleks parlemen.