Pemdes Cemas Lahan Parkir Alun-alun dan Pasar Pengging DIserobot, Padahal Beri Pendapatan Rp100 Juta

"Dari Dishub juga tak pernah menyampaikan masalah kekurangan kami atau evaluasi kepada kami," ujarnya.

Setelah kemunculan SPK baru ini, pihaknya masih berusaha menemui langsung Kepala Dishub Boyolali untuk memperoleh kejelasan mengenai pengelolaan parkir ini.

"Tapi kemarin belum ketemu langsung. Ya kami ingin kejelasan alasan kenapa BUMDes tidak digunakan lagi dalam mengelola parkir," ujarnya.

Kekhawatiran juga diungkapkan, Kepala Desa (Kades) Dukuh, Sartono.

Dia mengaku khawatir jika BUMDes tak lagi mengelola parkiran.

Baca juga: Demi Lahan Parkir Mobil Anaknya, Ibu-ibu Nekat Tutup Jalan Warga Pakai Semen Cor & Pot Bunga

Pasalnya, selama ini BUMDes Handayaningrat masih mandiri.

Padahal, BUMDes ini masih akan melakukan pengembangan unit usaha.

"Pengembangan-pengembangan BUMDes selama ini ditopang sendiri dari unit parkir ini," ujarnya.

Dia pun mengungkit soal pemindahan pasar tradisional Pengging.

Saat itu, Pemdes bersedia merelakan tanah kas desa untuk pasar baru dengan catatan warga akan terlibat dalam pengelolaan parkir dan UMKM. 

Sebelumnya, Dinas Perhubungan (Dishub) Boyolali sudah memutuskan soal pengelolaan parkir di Pasar dan Alun-alun Pengging bukan lagi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) milik Desa Dukuh, Kecamatan Banyudono lagi.

Dishub sudah menunjuk pihak lain untuk mengelola parkiran tersebut selama setahun ke depan.

Kepala Dishub Boyolali, Arief Wardianta mengatakan kontrak pengelolaan parkir di Boyolali dilakukan per tahun.

Kemudian, pada akhir Desember lalu, ada pihak yang mengajukan permohonan untuk mengelola parkiran Alun-alun dan Pasar Pengging ini.

Sebelum menunjukkan pihak baru yang mengajukan permohonan ini, Arief pun telah meminta calon pengelola untuk berkoordinasi dengan pengelola lama.