Sosok Selebriti yang Diduga Pemilik Pagar Laut 30 KM, Nelayan Heru Bocorkan Pemberi Uang Rp 100 Ribu

Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun.

Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut.

"(Harusnya) awalnya koordinasi dulu, sosial dulu ke warga sekitar, kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih masyarakat, kita mau bikin pagar, biar ada hasilnya pemberdayaannya, paling tidak kan ada masukan, itu salah besar," kata Heru.

 Heru sendiri mengaku banyak warga yang mengetahui sosok selebriti yang menjadi pemilik pagar tersebut, namun ia enggan membocorkannya.

"Wah semua juga tahu itu, anak kecil juga tahu dalangnya, siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming, kalau disebutin satu per satu takutnya banyak abcd-nya, yang jelas semua orang pasti tahu," 

Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut.

“Harapan saya sih simpel, cabut lagi seperti semula. Ngapain ditunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi ditunda, nanti masuk angin lagi enggak jadi lagi. Kegiatan itu bukan 1-2 bulan, 5 bulan mah udah ada. Bukannya enggak tahu, saya pernah dari awal dia survey ke sini, pernah sidak, tapi kok enggak ada tindak lanjutnya," pinta Heru.

"Yang masangnya siapa? dia yang cabut, jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi yang nyabut. Apalagi sampai TNI Polri yang nyabut, malu-maluin. Kalah berarti sama perusahan swasta, negara kalah sama perusahan swasta," sambungnya.

Jaringan Rakyat Pantura (JRP) di Kabupaten Tangerang, mengungkapkan fakta di balik pagar laut yang membentang 30 KM di perairan Tangerang-Banten.

Pagar tersebut dikatakan dibangun secara swadaya oleh masyarakat setempat.

Pagar laut itu sengaja dibangun unuk tiga tujuan, salah satunya mencegah abrasi.

"Pagar laut yang membentang di pesisir utara Kabupaten Tangerang ini sengaja dibangun secara swadaya oleh masyarakat."

Baca juga: Siapa Pemilik Pagar Laut Misterius di Tangerang? Bayar Pekerja Rp100 Ribu, Menteri: Harus Punya Izin

 "Ini dilakukan untuk mencegah abrasi, mencegah pengikisan tanah di wilayah pantai yang dapat merugikan ekosistem dan permukiman," jelas Koordinator JRP, Sandi Martapraja, Sabtu (11/1/2025), dilansir Tribunnews.com.

Tujuan kedua, lanjut Sandi, adalah untuk mitigasi bencana tsunami.

"(Untuk) mitigasi ancaman tsunami, meski tidak bisa sepenuhnya menahan," imbuh dia.