Atasi Banjir, Saluran Air yang Tersumbat Tanah Urukan di Jalan KH Syafii Gresik Dibongkar

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Willy Abraham

TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - Saluran air yang tersumbat tanah urukan di Jalan KH Syafii, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, dibongkar.

Alat berat membongkar saluran air yang menyebabkan banjir ketika hujan terjadi.

Satu per satu jembatan di depan usaha milik warga di Jalan KH Syafii depan Perum PPS (Pondok Permata Suci) Gresik dibongkar.

Terlihat adanya tanah urukan yang dibiarkan tanpa dinormalisasi selama bertahun-tahun.

Ketika hujan, Jalan KH Syafii terendam banjir.

Saat hujan reda, jalan terendam air selama berhari-hari.

Air meluber ke jalan karena saluran air buntu.

Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman (CKPKP) Kabupaten Gresik sejak kemarin melakukan pembongkaran saluran air.

Kepala Dinas CKPKP Kabupaten Gresik, Ida Lailatussadiyah mengatakan, dampak hujan pertama terjadi banjir di Jalan KH Syafii depan Perum PPS indikasi saluran botle neck, jembatan milik pengusaha, ada yang tidak memperhatikan kebersihan di bawahnya, ada fondasi yang sampai maju (memakan saluran air).

Baca juga: Jadi Penyebab Banjir, Saluran Air di Manyar Gresik Dibongkar Karena Tersumbat Urugan Tanah

"Alhamdulillah ada titik temu, kami sudah koordinasi pemilik, Kami punya satgas, ada pembersihan, setelah kita buka jembatan, ada sedimen, batu, pengurukan saluran tidak bisa akses hulu sampai hilir," ucapnya.

Pihaknya akan terus menguruk saluran air tersebut mulai dari hulu ke hilir, dan membongkar penyumbat saluran air yang tertimbun urukan maupun batu.

"Berlanjut terus dari hulu ke hilir. Ada beberapa yang kita bongkar," tegasnya.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Gresik, Abdullah Hamdi mendukung langkah pembongkaran saluran air oleh DCKPKP.

Bila ada pihak yang menghalangi, pihaknya meminta satpol PP ikut turun tangan.

"Bagi kami saluran sudah sangat tidak sesuai dengan ruas yang ideal, penyempitan banyak ditutup dengan material sangat susah dibongkar. Pembongkaran harus dilakukan, penertiban untuk pemilik persil untuk crossingan maupun usaha, kalau ada yang menghalangai, pemerintah harus turun tangan, satpol PP untuk menertibkan, kami Komisi III siap mem-backup selama tidak menyalahi aturan dalam pembongkaran," tutupnya.