Kholid Nelayan Dulu Gugat Penambang Pasir Laut, Tenang karena Anies Baswedan, Kini Kembali Menderita

TRIBUNJATIM.COM - Kholid, nelayan yang viral karena desak pemerintah usut kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang dulu pernah berjuang saat ada penambangan pasir laut.

Nelayan asal Desa/Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten ini menyinggung nama mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Kholid mengungkapkan hal itu saat hadir menjadi narasumber tentang pagar laut Tangerang di siniar Abraham Samad.

Di momen tersebut, Kholid mengaku sudah merasa dijajah sejak tahun 2005.

Saat itu, ia dan sesama rekan nelayan memperjuangkan supaya penambangan pasir laut di wilayah pesisir Banten dibatalkan.

Kholid mengungkapkan, di tahun 2005, ramai kasus penambangan pasir laut untuk reklamasi di Teluk Jakarta, yang kini menjadi Pantai Indah Kapuk 1 (PIK 1).

"Saya merasa dijajah sejak tahun 2005, yaitu kasus penambangan pasir laut. Penambangan pasir laut itu, wilayah pesisir Banten yang materialnya dibawa ke reklamasi, Teluk Jakarta."

"Itu (kemudian jadi) PIK 1. (Saya) sudah menderita (sejak PIK 1 dibangun)" kisah Kholid dalam siniar Abraham Samad SPEAK UP yang tayang pada Sabtu (18/1/2025), melansir dari Tribunnews.

Baca juga: Alasan Eks Kabareskrim Sebut Kholid Bisa Bongkar Dalang Pagar Laut, sang Nelayan: Diurus Korporasi

Kholid kemudian mengungkapkan, ia dan sesama rekan nelayan sempat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pada 2016, gugatan Kholid dan kawan-kawan dikabulkan.

Ia menyebut gugatan itu dikabulkan saat pergantian Gubernur DKI Jakarta, dari Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ke Anies.

Kholid mengaku saat pergantian gubernur itu, ia dan rekan-rekannya hidup sedikit lebih tenang.

Ia bisa kembali mencari ikan tanpa terganggu kegiatan korporasi.

"(Kasus PIK) sempat berhenti tahun 2016, alhamdulillah menang (gugatan)."

"Itu juga menang karena pergantian Gubernur Jakarta, dari Ahok ke Anies. Dari situ agak tenang, tuh! Saya bisa nangkap ikan lagi," ungkap Kholid.

Baca juga: Sosok Shandy Pembela Pagar Laut dan Mendebat Kholid, Mahasiswa DO yang Sebut Pagar Hasil Swadaya

Meski demikian, Kholid mengaku ketenangan itu tidak berlangsung lama.

Sebab, ia merasa dibatasi ruang geraknya dalam mencari ikan setelah muncul pagar laut di perairan Tangerang.

"Kok ruang lingkup saya mencari ikan dibatasi. Jadi ketika saya mau menjaring ke wilayah Tangerang, di Tangerang banyak pagar," kata Kholid.

Ia lantas menegaskan, pagar laut itu bukan dibangun secara swadaya oleh masyarakat.

Pasalnya, hanya dilihat dari struktur pagarnya saja, kata Kholid, tidak mungkin dilakukan oleh pihak tak berduit.

"Kalau ngeliat bangunan pagar itu, itu tidak mungkin dilakukan oleh orang tidak punya duit."

"Nggak mungkin (warga lokal yang membuat). Jika ada orang yang percaya, saya pikir harus dibawa ke psikiater. Pasti bohong. Iya (butuh biaya besar)" tegas dia.

Diketahui, pagar laut sepanjang 30 km ini membentang dari Desa Muncung hingga Desa Pakuhaji.

Pagar misterius itu kali pertama ditemukan pada 14 Agustus 2024, ketika Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten menerima informasi terkait aktivitas pemagaran laut.

Meski demikian, belum diketahui siapa pemilik yang bertanggung jawab atas pemasangan pagar laut tersebut.

Terkait hal itu, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk membongkar dan mengusut tuntas kasus pagar laut.

Sementara itu, eks Kabareskrim Polri, Komjen Purn Susno Duadji menyoroti sosok Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono yang dinilainya tak sigap menangani kasus pagar laut sepanjang 30 KM di perairan Tangerang. 

Ia mengkritik Sakti yang baru tahu ada pagar laut sepanjang 30 KM yang diduga diperuntukkan untuk reklamasi. 

Bahkan, Sakti juga baru tahu bahwa sudah ada pengkavlingan laut di perairan itu.

"Kalau sudah 30 KM menterinya (Sakti) baru tahu dan kebetulan menteri KKP yang sekarang adalah menteri KKP pada zaman kabinet sebelum kabinetnya Pak Prabowo, nah kalau saya jadi presiden, enggak saya pakai ini orang," ujar Susno seperti dikutip dari Youtube Susno Duadji yang tayang pada Kamis (23/1/2025). 

Baca juga: Pantas Nelayan Kholid Tak Takut Lawan Dalang Pagar Laut Walau Diancam, Menteri Akui Kebenaran Ucapan

Semestinya, kata Susno, sejak awal satu batang bambu ditancapkan di laut tersebut pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah menaruh curiga dan mencabutnya. 

Untuk menindaklanjutinya, KKP seharusnya bisa menggandeng berbagai aparat terkait. 

"Dari awal bambu itu mulai ditancapkan satu biji mestinya KKP sudah lihat. Nah, kalau KKP sudah lihat, kan bisa mengajak aparat-aparat terkait yang berkecimpun di laut. Ada TNI AL, Polair, ada Bakamla, ada juga Kementerian Perhubungan, ada juga organisasi nelayan. Diajak nelayan berunding apakah ini mengganggu kalian?" ucapnya. 

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com