Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Pelantikan Kepala Daerah di Jatim

Respon Pemkab Madiun Saat Pelantikan Kepala Daerah Diundur Tapi Persiapan Sudah 100 Persen

Kemendagri telah memutuskan Pelantikan Kepala Daerah hasil Pilkada Serentak 2024, diundur dari jadwal semestinya 6 Februari 2025.

Penulis: Febrianto Ramadani | Editor: Sudarma Adi
TRIBUNJATIM.COM/FEBRIANTO RAMADANI
PELANTIKAN DIUNDUR (Arsip) - Paslon Nomor Urut 2, Hari Wuryanto-dr Purnomo Hadi (kanan), menerima Surat Keputusan dari KPU sebagai Bupati Madiun dan Wakil Bupati Terpilih, dalam Rapat Pleno terbuka di Hotel Aston Madiun, Kamis (9/1/2025). Pemkab telah mempersiapkan pelantikan 100 persen sambil menunggu informasi dari Kemendagri 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Febrianto Ramadani

TRIBUNJATIM.COM, MADIUN - Kemendagri telah memutuskan Pelantikan Kepala Daerah hasil Pilkada Serentak 2024, diundur dari jadwal semestinya 6 Februari 2025.

Banyaknya Sidang PHPU yang masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi, dinilai menjadi penyebab molornya jadwal pelantikan .

Sejatinya persiapan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Madiun terpilih, Hari Wuryanto-dr Purnomo Hadi, telah dipersiapkan secara matang oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim).

Kepala Bagian Prokopim Kabupaten Madiun, Toni Eko Prasetyo mengatakan, meski semua sudah siap 100 persen, namun pihaknya menilai tanggal pelantikan masih belum pasti.

Baca juga: Gapeka 2025: KAI Daop 7 Luncurkan KA Madiun Jaya, Opsi Transportasi Nyaman ke Jakarta, Ini Jadwalnya

“Terkait pelaksanaan pelantikan, kami masih menunggu radiogram resmi dari Kemendagri. Namun secara prinsip kami sudah siap,” ujar Toni, Senin (3/2/2025)

Menurutnya, pelantikan dan pengambilan sumpah Bupati-Wakil Bupati Madiun terpilih akan digelar di Istana Negara, Jakarta. Sedangkan pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK rencananya bakal dihelat di Gedung Grahadi, Surabaya. 

“Sejumlah persiapan yang kami lakukan dari Prokopim antara lain persiapan teknis pra dan pasca. Baik pelantikan Bupati-Wakil Bupati serta Ketua-Wakil Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga,” terangnya.

Baca juga: Dinas PUPR Asesmen Dua Jembatan di Madiun yang Rusak Akibat Diterjang Banjir

Kemudian mengenai pelaksanaan serah terima jabatan, lanjut dia, rencananya dilaksanakan di masing-masing daerah.

“Kami masih menunggu undangan resmi dari Kemendagri. Karena saat ini masih ada beberapa daerah yang masih bersengketa di MK," tandas Toni.

Sumber: Tribun Jatim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved