Dedi Mulyadi Ingin Warga Kurang Mampu Punya Ambulans Udara, Pejabat Dilarang Naik: Saya Gak Mau Naik

Lalu, Dedi mencontohkan dirinya yang menjahit sendiri pakaian pelantikan.

“Contoh loh, Pak, saya mau dilantik jadi gubernur, bajunya jahit sendiri. Anggaran baju-baju saya, hapus. Masukin jadi pendapatan, jadi belanja infrastruktur,” ujar Dedi Mulyadi.

Baca juga: Dedi Mulyadi Akan Hentikan Bantuan Rp600 M ke Sekolah Swasta Jika Masih Tahan Ijazah: Dievaluasi

Bukan hanya baju dinas untuk pelantikan, berbagai perlengkapan gubernur yang biasanya ditanggung APBD, minta dihapus.

“Sepatu (juga), hapus. Saya sudah punya sepatu, udah banyak. Dasi hapus. Udah pokoknya saya gini deh, ini di anggaran rumah tangga gubernur, ya hapus anggaran pakaian dinas gubernur,” tambah Dedi.

Seperti diketahui, selain baju dinas, Dedi sebelumnya menolak pengadaan mobil baru gubernur Jabar. 

Hal itu diungkapkan pertama kalinya saat bersilaturahmi dengan Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Machmudin di Gedung Pakuan, Kota Bandung. 

Ia meminta anggaran itu dialihkan untuk menjalankan program yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

"Jangan identik setiap pemimpin baru, mobil dinas baru," beber Dedi.

Ia menyampaikan bahwa sebenarnya dirinya tidak menginginkan disediakan mobil dinas baru. Karena tidak semua pemimpin baru menginginkan mobil baru.

Namun jika pengadaan mobil dinas baru untuk gubernur itu sudah dialokasikan anggarannya, Dedi menyarankan agar dialihkan ke kegiatan lain yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat itu seperti kegiatan pembangunan jalan, pembangunan rumah masyarakat miskin, dan lain-lain.

"Saya minta ke Pak Pj Gubernur, tolong jangan belikan saya mobil baru, saya juga punya mobil sudah cukup," tutur dia. 

Bahkan dia menantang seluruh wali kota dan bupati terpilih di Jabar untuk mengikuti langkahnya selama sekolah masih ada yang jelek. 

Dedi Mulyadi Ancam Pemeras Kepsek

Dedi Mulyadi juga menegaskan akan menindak tegas oknum LSM dan wartawan yang kerap memeras kepala sekolah dengan dalih mengusik dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).