Dedi Mulyadi Ingin Warga Kurang Mampu Punya Ambulans Udara, Pejabat Dilarang Naik: Saya Gak Mau Naik

Modus yang digunakan, menurutnya, adalah dengan menuding adanya penyalahgunaan dana BOS, lalu berujung pada permintaan uang.

“Kita ini sebenarnya dianggap maling, kepala sekolah dianggap maling, ujung-ujungnya mereka minta duit,” kata salah seorang kepala SMA di Subang saat berbincang dengan Dedi Mulyadi dan ditayangkan di akun YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, Senin (3/2/2025).

Menurut laporan dari para kepala sekolah, rata-rata oknum tersebut meminta uang sebesar Rp2 juta. Bahkan, jika uang tidak diberikan, mereka memaksa pihak sekolah membeli barang yang mereka tawarkan.

“Biasanya maksa jual barang. Padahal di pasar banyak. Misalnya seragam 300 setel, mereka minta kita beli minimal 5 paket,” keluh salah satu kepala sekolah.

Baca juga: Dedi Mulyadi Bingung 320 Ribu Ijazah Siswa SMA Ditahan, Singgung Dana Rp 600 M Setahun: Dipakai Apa?

Karena tekanan tersebut, beberapa kepala sekolah merasa terpaksa menuruti permintaan para oknum tersebut.

“Pengeluaran non-budgeter per tahun bisa mencapai di bawah Rp5 juta per sekolah, tapi kalau dikumulasi jumlahnya sangat besar,” tambahnya.

Salah satu kepala sekolah mengaku bahkan pernah berpikir untuk mengundurkan diri karena merasa tertekan dengan praktik pemerasan tersebut.

“Saya pernah mau mundur dari kepala sekolah karena pusing menghadapi hal ini,” ungkapnya.

Menanggapi hal ini, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa praktik semacam ini harus dihentikan. Ia berencana membuat Memorandum of Understanding (MoU) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) agar kepala sekolah memiliki perlindungan hukum.

“Ke depan, tidak boleh lagi ada praktik seperti ini. Jika ada yang datang mengaku LSM atau wartawan dan tujuannya meminta duit, laporkan saja ke pihak berwajib,” tegasnya.

Baca juga: Tolak Gaji Negara, Eks Menteri Kelautan Ogah Dibayar Dedi Mulyadi, Minta Tak Ribet Urusan Pagar Laut

Dedi juga menegaskan bahwa kepala sekolah tidak perlu takut menghadapi ancaman semacam itu.

“Bapak-bapak tidak usah takut. Saya beberapa kali membela kepala sekolah yang dikriminalisasi hanya karena hal seperti ini,” ujarnya.

Dedi menegaskan bahwa dunia pendidikan seharusnya bersih dari praktik mencari keuntungan pribadi. Seluruh alokasi dana pendidikan juga harus diaudit agar jika terjadi kesalahan administrasi, bisa segera diperbaiki tanpa intervensi pihak luar yang memiliki niat buruk.

Dengan adanya langkah tegas ini, diharapkan praktik pemerasan terhadap kepala sekolah dapat dihentikan, sehingga dana pendidikan dapat digunakan sepenuhnya untuk kepentingan siswa dan kemajuan sekolah.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com