Siswa SD Minta Ayam Geprek ada di Menu Makan Bergizi Gratis, Kepala Sekolah Sebut Agar Tidak Bosan

TRIBUNJATIM.COM - Makan Bergizi Gratis (MBG) kini mendapatkan masukan dari siswa SD yang mendapatkan.

Hal itu terjadi saat penerapan program makan bergizi gratis (MBG) di Blora, Jawa Tengah.

Ada satu murid yang ingin meminta alias request menu di program MBG tersebut.

Siswa kelas IV SDN 1 Bangkle, Bian Angga, berharap ada menu ayam geprek dan sambal.

Baca juga: Ini Manfaat yang Dirasakan Ribuan Pelajar di Wilayah Korem 081/DSJ Madiun usai Santap MBG

"Pinginnya sih ada menu ayam geprek. Enak soalnya ada sambal di ayam geprek itu favorit. Pinginnya ada sambal,”  katanya, Senin (3/2/2025).

Sementara itu, Kepala Sekolah SDN 1 Bangkle, Djeni Purnawati, mengatakan sering mendapatkan masukan dari peserta didik terkait menu makanan dalam program makan bergizi gratis.

"Apa saja yang menjadi permintaan siswa itu kami sampaikan pada pihak dapur umum," terangnya.

Adanya permintaan menu dari peserta didik, ditanggapi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Blora, Artika Diannita.

"Ya waktu kunjungan ke sekolah penerima manfaat itu memang ada request ya dari siswa terkait menu, ada yang minta ada menu ayam geprek," terangnya.

Artika menyampaikan telah menyiapkan berbagai menu makanan setiap harinya agar peserta didik tidak mengalami kebosanan.

Sebagai informasi, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Blora telah berjalan sejak 13 Januari 2025.(Iqs)

MBG Mendapat sorotan dari Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya

"Saya berharap MBG tidak menggeser pelaku ekonomi kerakyatan, seperti pemilik kantin sekolah. Sebaliknya, gandeng dan berdayakan mereka di setiap sekolah."

Arif Fathoni, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya

Wakil Ketua DPRD Surabaya menyoroti efektivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam upaya ikut menggerakkan ekonomi kerakyatan.

Program MBG dari pusat itu harus mampu menumbuhkan ekonomi mikro.

Program yang bersentuhan langsung dengan sekolah itu harus memberi nilai tambah hingga bagi pelaku ekonomi ultra mikro di lingkungan sekolah. Termasuk penjual makanan mitra sekolah di kantin-kantin.

"Saya berharap MBG tidak menggeser pelaku ekonomi kerakyatan, seperti pemilik kantin sekolah. Sebaliknya, gandeng dan berdayakan mereka di setiap sekolah," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni, Senin (3/2/2025).

Program MBG yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto itu tengah berjalan.

Meski belum ada petunjuk teknis (juknis), namun pelaksanaan di daerah-daerah termasuk di Surabaya juga sudah berjalan.

Baca juga: Soroti Perubahan PPDB Jadi SPMB, Komisi D DPRD Surabaya Singgung Nasib Zonasi: Tak Ada Manipulasi

Pimpinan DPRD Surabaya itu mengingatkan pelaksanaan MBG harus bisa menjadi cara lain untuk menumbuhkan ekonomi warga Surabaya.

Termasuk ekonomi di lingkungan sekolah. 

Koordinasi dengan pihak sekolah hingga menggandeng kantin sekolah.

Keberadaan program MBG pasti akan berdampak pada pelaku ekonomi kerakyatan, seperti pemilik kantin.

Pasti siswa yang biasa beli makanan di kantin sekolah akan berkurang. 

Maka, jangan sampai keberadaan kantin tergeser.

Arif mengingatkan, program MBG harus menggandeng ekonomi lokal.

Apalagi Pemkot Surabaya dan DPRD Surabaya sudah memberi support anggaran Rp 1,1 triliun untuk MBG.

Baca juga: Langkah Strategis, DPRD Surabaya Bentuk Pansus Penanggulangan Banjir, Adi Sutarwijono: Apresiasi

Semangat Surabaya untuk menggerakkan ekonomi mikro hingga ultra mikro bisa terangkat dengan program MBG.

Arif yang juga Ketua DPD Golkar Surabaya itu mengingatkan agar tidak ada praktik pemodal besar memaksakan diri ikut mengambil peran dalam program pusat tersebut.

Libatkan Toko Kelontong

Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni juga mendesak agar program MBG melibatkan toko pracangan di setiap kampung terdekat lokasi sekolah.

Semua siswa mulai jenjang SD sampai SMA berhak atas makan siang gratis tersebut.

Minggu kedua Januari lalu, MBG di Surabaya sudah berjalan.

Pimpinan DPRD yang akrab disapa Cak Toni ini mendorong agar alokasi anggaran dari Pemkot tersebut menjadi instrumen pertumbuhan ekonomi.

Apalagi program makan gratis itu berlaku harian.

Setiap hari akan ada puluhan ribu pelajar di Surabaya disuplai makan gratis.

Cak Toni mendesak agar program di bawah Badan Gizi Nasional (BGN) itu ada klausul kewajiban membeli bahan baku di toko kelontong terdekat.

"Kami akan melakukan pengawasan di lapangan terkait kewajiban ini," kata Cak Toni.

Baca juga: DPRD Surabaya : Usut Tuntas HGB di Perairan Surabaya, Negara Tak Boleh Kalah sama Pemodal

Lebih jauh, pria asal Lamongan ini menyebut bahwa program MBG akan menjadi investasi jangka panjang bagi pembangunan SDM di Indonesia.

Sebab, negara hadir untuk memenuhi kecukupan gizi dan nutrisi seluruh siswa sekolah di Indonesia.

Dengan begitu, tidak ada lagi disparitas pemenuhan gizi antara anak dari keluarga beruntung secara ekonomi dengan anak yang dari keluarga yang tidak beruntung secara ekonomi.

Cak Toni kembali meminta juknis detail tentang standarisasi makanan yang dibagikan dengan melibatkan ahli gizi yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan, TNI dan Polri.

Tim gizi harus melakukan pengecekan berkala sehingga tujuan pembangunan SDM bisa tercapai.

"Saya berharap setiap dapur umum yang dibuat harus belanja bahan bakunya dari toko sembako terdekat. Ini akan menjadi  katalisator bagi pertumbuhan ekonomi warga di Surabaya," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di TribunJateng.com