Suami Tak Kerja karena Lumpuh, Warga Nunggak Bayar Rusun Rp15 Juta, Dulu Tinggal di Kolong Jembatan

“Kalau lagi ada kerjaan, saya dikasih duit Rp 50.000. Itu buat dua atau tiga hari, tergantung dapatnya anak. Uang itu buat makan saya dan suami,” ujarnya.

Selain mengurus suaminya, Rohiah juga mengasuh tiga cucunya.

Salah satu dari bocah tersebut sebenarnya tak punya hubungan darah dengan Rohiah.

Namun, bocah itu dirawat oleh Rohiah setelah orangtuanya meninggal.

“Di sini ada enam orang, termasuk suami saya, anak saya, dan cucu saya. Saya urus sendiri,” tambahnya.

Karena menunggak pembayaran selama bertahun-tahun, unit Rohiah disegel oleh pihak berwenang lima bulan lalu.

Namun, ia dan keluarganya tetap bertahan di dalam rusun tersebut.

Baca juga: Watak Guru Haryati yang Hukum Siswa Belajar di Lantai, Tak Merasa Salah, Terkuak Alasan Nunggak SPP

“Sampai sekarang masih disegel. Saya diminta bayar, bahkan pernah diberi ultimatum, ‘Kalau enggak bayar, enggak boleh tinggal di sini, harus keluar’. Tapi saya bilang, ‘Kalau disuruh keluar, saya mau tinggal di mana? Suami saya sakit’,” kata Rohiah.

Rohiah sering membandingkan kehidupannya sebelum dan sesudah pindah ke Rusunawa Marunda.

Menurutnya, ia justru lebih sejahtera saat masih tinggal di kolong jembatan karena masih bisa berdagang.

“Di sini saya merasa mati. Usaha buntu, suami sakit, tunggakan menumpuk. Sampai sekarang saya belum bisa bayar. Bahkan, rumah saya sudah disegel sama UPRS,” katanya.

“Sejak dipindah ke sini, saya enggak usaha, enggak dagang. Waktu masih di kolong jembatan, meski tempatnya begitu, rezeki tetap ada. Makan enak. Tapi setelah pindah ke sini, saya enggak bisa apa-apa,” lanjutnya. 

Kini, Rohiah hanya bisa berharap pemerintah memberikan keringanan terkait tunggakannya.

Baca juga: Nasabah Nunggak Utang Malah Baca Doa saat Motor Hendak Ditarik Leasing, Bikin Debt Collector Bingung

Ia juga berharap pemerintah menghapus bunga yang terus bertambah bagi para penunggak.

Diberitakan sebelumnya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Jakarta menyebut penghuni rusunawa di Jakarta memiliki tunggakan sejak 2010.