Anak Pensiunan ASN Dapat PIP Buat Bayar Tunggakan SPP, Siswi SMA Bikin KDM Heran: Udah Nolak

TRIBUNJATIM.COM - Dedi Mulyadi heran saat tahu anak seorang pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat bantuan Program Indonesia Pintar (PIP).

Gubernur Jawa Barat terpilih ini makin dibuat kaget saat tahu anak pensiunan ASN tersebut juga ternyata nunggak SPP.

Hal itu terungkap saat Dedi Mulyadi menemui Hanifah Kaliyah Ariij yang merupakan anak dari pensiunan ASN.

Baca juga: Menteri Nusron dan Damkar Beri Keterangan Beda Soal Kebakaran Kementerian ATR/BPN, Polisi: Wajar

Diketahui, nama Hanifah Kaliyah Ariij menjadi perbincangan usai berani membongkar akal-akalan SMAN 7 Cirebon dalam mengelola dana bantuan PIP untuk siswa.

Hanifah bicara lantang langsung saat bertemu Dedi Mulyadi.

Ia mengungkap bahwa dana PIP di sekolahnya dipotong Rp200 ribu.

Meski seorang anak ASN, namun Hanifah Kaliyah Ariij tetap menerima PIP.

Yang lebih mengejutkan, walau ayahnya ASN, tapi ternyata Hanifah Kaliyah Ariij masih menunggak SPP.

Dedi Mulyadi pun mengkategorikan Hanifah Kaliyah Ariij bukan sebagai warga miskin yang berhak mendapat bantuan PIP.

Dedi Mulyadi sangat tak menyangka bahwa ayah Hanifah Kaliyah Ariij merupakan seorang ASN.

"Sumardani, dulunya di BKKBN. Iya (ASN)," aku Hanifah dalam tayangan di kanal YouTube milik Dedi Mulyadi, Minggu (9/2/2025).

Dedi heran, anak seorang ASN tetap mendapat bantuan PIP.

"Kok ASN bisa dapat PIP yah?" ujarnya sampai tertawa.

"Kamu tahu enggak tujuan PIP apa sih? PIP tuh singkatan dari apa coba? Lihat Google, aku sih bukan komisi pendidikan," lanjut Dedi.

Dibacakan Dedi, PIP merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan.

"Kamu kenapa mau nerima?" tanya Dedi, melansir TribunnewsBogor.com.

"Kita enggak ngebolehin nolak ya. Kita udah nolak," jawab Hanifah.

Hanifah lebih lanjut menjelaskan bahwa ayahnya sudah pensiun, sedangkan ibunya tak bekerja.

"Tapi kan pensiunan ASN," timpal Dedi Mulyadi.

Sementara kakaknya kini sudah ada yang bekerja dan kuliah.

"Kamu termasuk kategori miskin enggak sih?" tanya Dedi lagi.

"Sederhana sih," jawab Hanifah.

Baca juga: Mimi Jamilah Diminta Menteri Nusron Bayar Ganti Rugi ke Warga yang Rumahnya Dirobohkan: Kami Panggil

Meski demikian, Dedi menilai bahwa keluarga Hanifah tak masuk kategori miskin.

"Pensiunan ASN tidak miskin itu. Misal jadi tukang becak ya kadang dapat gocap, kadang enggak dapat."

"Kalau ASN kan pensiunan ya. Kalau miskin ya salah sendiri, kenapa enggak mengelola uang dengan baik," beber Dedi.

Hanifah lalu mengungkap, meski ayahnya pensiunan ASN tapi ia tetap menunggak SPP.

Ia melunasi tunggakan SPP tersebut menggunakan dana bantuan PIP.

"Kalau aku dipakainya untuk lunasi SPP, tunggakan SPP. Enggak tahu (berapa bulan)."

"(Alasan nunggak SPP) karena bundanya belum bisa bayar," jelas Hanifah.

"Uang pensiunnya terbatas karena kakaknya kuliah," kata Dedi Mulyadi.

Sisanya dibayarkan e-book dan uang kelulusan.

"Tunggakan dilunasi pakai bantuan PIP. Sisanya buat lunasi e-book sama graduation," papar Hanifah.

Baca juga: Asal Usul Goa di Tasikmalaya Disebut Jalan Pintas ke Mekkah, Inilah Fakta Sebenarnya: Sejak Dulu

Sebelumnya, Dedi Mulyadi mengkonfirmasi laporan siswi SMAN 7 Cirebon soal uang PIP yang dipotong.

Ia juga menemukan fakta jika uang bantuan PIP dianggap tidak tepat sasaran.

Pasalnya banyak siswa tak mampu yang justru tidak mendapatkan bantuan tersebut.

Awalnya, Dedi Mulyadi menanyakan soal masih adanya uang SPP yang diminta oleh pihak SMAN 7 Cirebon hingga uang bangunan sebanyak Rp6,4 juta.

Menurut Wakasek Humas SMAN 7 Cirebon, Undang Ahmad Hidayat, pungutan ini berdasarkan kesepakatan para orang tua siswa.

"Berdasarkan hasil rapat komite awal tahun ajaran Rp6,4 juta," ujar Undang, melansir tayangan di kanal YouTube KANG DEDI MULYADI CHANNEL, Sabtu (8/2/2025).

"Peruntukannya biaya yang tidak ter-cover oleh BOS dan BOPD," lanjutnya.

Menurut dia, uang tersebut digunakan untuk peningkatan mutu yang tidak tercover oleh bantuan dari BOS dan BOPD.

Namun menurut Dedi Mulyadi hal itu tidak boleh, karena sekolah negeri sudah gratis.

"Kan sejak 2019 sudah diumumkan gratis kok," timpal Demul.

Namun Undang berkilah bahwa hal itu merupakan keputusan komite sekolah.

"Gratis enggak ada SPP maksudnya tuh, tapi ini kan keputusan komite orang tua. Kita diadakan rapat karena katanya boleh sama Gubernur," jelas Undang.

Dedi Mulyadi pun meminta pihak SMAN 7 Cirebon untuk tidak lagi memungut biaya apapun kepada siswa.

"Ke depan harus sama, tidak boleh ada sesuatu yang dilakukan di luar ketentuan. Kalau ada kebutuhan, nanti provinsi yang beri bantuan," kata Demul.

Bahkan kata dia, pungutan yang dilakukan oleh komite sekolah juga sudah tidak boleh ada lagi di Jawa Barat.

"Kalau pungutan atas nama komite sekolah, dilarang. Ini berarti ke depan hentikan ya," tegasnya.

Kemudian ia juga menanyakan soal SPP Rp200 ribu per bulan yang dibebankan kepada siswa kelas XII.

"Itu tuh, mungkin karena kita banyak utang Pak, pembangunan," jawab Undang.

Kemudian Demul pun menanyakan soal bantuan PIP yang dipotong Rp200 ribu per siswa.

Menurut Undang dan rekannya, Taufik, uang PIP tersebut ditawarkan oleh pihak partai politik ke sekolah.

Namun saat itu, partai politik meminta untuk memotong Rp200 ribu per siswa.

Ia menegaskan bahwa uang tersebut sama sekali tidak masuk ke sekolah.

"Uang dipotong Rp200 bukan untuk sekolah, katanya sih ke partai," ungkap Taufik.

Penerima PIP di SMAN 7 Cirebon, kata Taufik, ada sekitar 500 orang.

"500 dikali Rp200 ribu, berarti Rp100 juta?" ujar Demul kaget.

Pihak sekolah pun mengaku, setelah itu tak pernah mencairkan lagi uang tersebut karena ketakutan.

"Setelah itu kita enggak mau mencairkan lagi, karena ada potongan. Kita takut," kata Undang.

Namun Taufik justru mengungkap fakta lain soal penerimaan PIP ini.

Menurutnya, penerima PIP tidak tepat sasaran.

"Ada anaknya dokter dapat PIP, anak PNS juga dapat. Termasuk anak saya dapat di SMP, saya ASN," beber Taufik.

Mendengar hal itu, Demul pun sontak langsung kaget.

"Di antara 500 itu bukan orang miskin?" tanya Demul.

"Bukan. Yang seharusnya dapat malah jadi enggak dapet, datanya dari Dapodik," ujar Taufik lagi.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com