Anggaran Makan Bergizi Gratis di Surabaya Rp 1,1 Triliun Dialihkan, Bahtiyar Rifai: Sentralistik

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Nuraini Faiq

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama DPRD Surabaya sudah memplot anggaran Rp 1,1 triliun untuk mensukseskan program makan bergizi gratis (MBG) di Kota Surabaya.

Namun saat ini, ada instruksi dari pusat agar daerah termasuk Surabaya mengalihkan anggaran MBG itu untuk peningkatan kualitas pendidikan di wilayahnya.

Bisa untuk peningkatan sarana kelas, fasilitas pendukung pendidikan, hingga untuk pemberian beasiswa.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bahtiyar Rifai, menyampaikan, pihaknya akan terus memantau dan mengawasi pelaksanaan program MBG di Surabaya agar berjalan optimal.

"APBD Rp 1,1 triliun untuk MBG di Surabaya memang tengah dialihkan," kata Bahtiyar, Senin (10/2/2025).

Pemerintah pusat melalui Kemendagri menginstruksikan agar alokasi anggaran MBG yang sudah disediakan daerah dialihkan penggunaannya untuk peningkatan sarana dan prasarana sekolah.

Hal itu sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menegaskan MBG dilaksanakan secara sentralistik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) 

Terkait anggaran dan pelaksanaan MBG, semua dilakukan langsung oleh pemerintah pusat.

Merespons hal itu, pimpinan DPRD Surabaya mengakui, Surabaya termasuk yang besar kontribusinya dalam mendukung MBG.

Baca juga: Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis di Desa Tlogo Blitar, Wujudkan Gizi Berkualitas

Tidak main-main, Surabaya mengalokasikan anggaran Rp 1,1 triliun untuk mensukseskan makan bergizi gratis bagi seluruh pelajar di Surabaya,

Dengan mengambil anggaran dari berbagai sektor dan lintas dinas atau organisasi perangkat daerah (OPD), Surabaya berhasil mensupport MBG dengan anggaran senilai itu.

Menanggapi hal itu, pimpinan DPRD mengimbau Pemkot Surabaya untuk menyesuaikan langkah agar selaras dengan arahan pemerintah pusat.

Diakui Bahtiyar Rifai, sejak beberapa bulan terakhir, pemkot telah menata anggaran demi mensukseskan MBG. 

Anggaran yang rencananya khusus disisihkan dari APBD Surabaya untuk  program MBG Rp 1,1 triliun.

“Tetapi, info terakhir bahwa MBG akan memakai anggaran murni APBN," kata politisi Gerindra asal Lamongan ini.

Semula daerah menyambut program MBG dari Presiden Prabowo itu penuh antusias.

Seluruh daerah mendukung dengan mengalokasikan APBD untuk mendukung MBG.

Namun belakangan, daerah tidak diwajibkan untuk berkontribusi dalam penganggaran.

Pemerintah pusat saat ini terus melakukan upaya efisiensi anggaran hampir di semua kementerian untuk makin mendukung program MBG tanpa harus melibatkan anggaran daerah.

Terkait pemkot yang sudah terlanjur menggeser pos-pos tertentu untuk menyisihkan anggaran MBG dari APBD, Bahtiyar menyarankan agar rencana alokasi dana itu diperuntukkan bagi pembangunan fasilitas sekolah. Baik untuk sarana pembelajaran atau pendukungnya.

Terlebih, Prabowo mengimbau agar pelaksanaan MBG tak mengesampingkan fasilitas sarana dan prasarana sekolah.

Sebab hal itu menjadi aspek penting dalam menunjang kegiatan belajar mengajar.

Prabowo juga memberi atensi pada fasilitas toilet di sekolah agar bersih dan nyaman.

"Pemerintah pusat sudah memberikan info valid, bahwa pemda atau pemkot hanya melakukan pendataan saja," kata Bahtiyar.

Bahkan, sejauh ini, meski banyak pemda yang sudah menggeser anggaran, namun belum ada petunjuk teknis (juknis) resmi dari pemerintah pusat.

Jadi, memang pemda atau pemkot tak perlu mengeluarkan anggaran khusus untuk MBG.

Saat ini Pemkot Surabaya sudah menganggarkan Rp 1,1 triliun untuk biaya MBG bagi puluhan ribu siswa di Surabaya. Termasuk akan memberdayakan UMKM setempat untuk memesan makanan.

Namun, adanya instruksi presiden untuk sentralisasi dana dan pelaksanaan MBG oleh BGN, membuat dana Rp 1,1 triliun tersebut harus dialokasikan ke sektor lain.

Bahtiyar menyebut, dana itu bisa dialihkan ke program pembangunan yang lebih mendesak.

"Utamanya, pembangunan sekolah sesuai instruksi bapak presiden. Selebihnya, bisa untuk pembangunan lainnya. Seperti, sarana prasarana publik, pembangunan jalan, atau untuk mengatasi banjir,” ujar Bahtiyar.

Vendor MBG

Politikus Gerindra itu juga mengatakan, perlu adanya penambahan vendor penyedia makanan program MBG.

Saat ini, di Surabaya baru tercatat dua vendor mitra BGN.

Keduanya berada di Rungkut dan Wonocolo. Keduanya menyediakan makanan untuk 10 sekolah dengan total 6.000 siswa penerima MBG. Artinya, masih perlu vendor dan mitra untuk menjangkau semua siswa agar berhak atas MBG.

“Akan ditambahkan menjadi 10 vendor mitra. Tapi masih menunggu verifikasi BGN. Jika terdapat 10 vendor, total siswa penerima MBG mencapai 30.000. Yang jelas, ke depan, dewan akan turut mendukung dan mengawal pelaksanaan MBG ini. Tujuannya satu, memberikan layanan terbaik sebagai wakil rakyat,” kata Bahtiyar.