Awal Tagar 'Kabur Aja Dulu' Viral hingga Ramai Digunakan, Sosiolog Sebut Bentuk Ekspresi Protes

TRIBUNJATIM.COM - Media sosial diramaikan dengan tagar Kabur Aja Dulu.

Adapun tagar Kabur Aja Dulu ini dianggap sebagai bentuk kekecewaan masyarakat Indonesia terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan keadilan di dalam negeri.

Kondisi tersebut diduga karena adanya sejumlah kebijakan pemerintah belakangan ini yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat.

Lantas, bagaimana tren Kabur Aja Dulu muncul dan mengapa ramai digunakan?

Dirangkum dari berbagai pemberitaan Kompas.com, berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui tentang tren Kabur Aja Dulu

Tren tagar Kabur Aja Dulu dianggap sebagai bentuk keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia demi bekerja atau melanjutkan studi di luar negeri.

Awalnya, tagar ini beredar masif di media sosial X dan banyak warganet menggunakan “#KaburAjaDulu” dalam cuitannya.

Baca juga: Tagar Kabur Aja Dulu Viral, Simak Hitung-hitungan Gaji di Luar Negeri Beserta Pengeluarannya

Tagar tersebut disertai dengan ajakan untuk para anak muda untuk mengambil pendidikan, bekerja, hingga sekadar tinggal di luar negeri.

Tren Kabur Aja Dulu kemudian dikaitkan dengan sistem pendidikan di Tanah Air yang memiliki biaya mahal, rendahnya ketersediaan lapangan kerja, dan upah per bulan yang rendah.

Bahkan, menggunakan tagar tersebut warganet juga mengunggah informasi terkait kesempatan studi atau bekerja di luar negeri untuk "kabur" dari Indonesia.

Banyak warganet berbagi informasi seputar lowongan kerja, beasiswa, les bahasa, serta pengalaman berkarier dan kisah hidup di luar negeri dengan menggunakan tagar Kabur Aja Dulu.

Apa tanggapan ahli mengenai tren Kabur Aja Dulu?
 
Sejumlah ahli juga memberikan komentar terkait tren #KaburAjaDulu yang ramai di media sosial belakangan ini.

Salah satunya dari Sosiolog UIN Walisongo Semarang, Nur Hasyim menyebut, tren Kabur Aja Dulu merupakan ekspresi kemarahan, keputusasaan, dan protes yang disampaikan publik melalui media sosial kepada pemerintah.

Hasyim menilai, kebijakan yang diambil pemerintah belakangan tidak berpihak pada masyarakat.

Termasuk kebijakan yang menginstruksikan efisiensi anggaran yang berdampak pada sejumlah sektor penting, seperti pendidikan, energi, hingga penanganan bencana dan krisis iklim.