Khofifah-Emil Bakal segera Dilantik, Fraksi Golkar Siap Kawal Program Kedaulatan Pangan di Jatim

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur menegaskan bakal mengawal penuh periode kedua pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak yang akan dilantik secara resmi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Kamis (20/2/2025) besok.

Di antaranya, Fraksi Golkar akan mendorong upaya ketahanan pangan di Provinsi Jawa Timur melalui pembentukan BUMD pangan. 

Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardhika mengungkapkan, sebagai salah satu partai pengusung utama, pihaknya ingin mensukseskan kepemimpinan Khofifah-Emil melalui legislatif.

"Tentu kami mengucapkan selamat atas pelantikan periode kedua Bu Khofifah dan Mas Emil," kata Yudha, sapaan akrab politisi muda tersebut saat dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (19/2/2025). 

Menurut Yudha, pelantikan ini bukanlah akhir dari perjuangan Partai Golkar dalam mengusung Khofifah-Emil.

Namun justru menjadi titik awal bagaimana kedua tokoh itu melanjutkan berbagai program yang telah dijalankan selama ini.

Mengingat Khofifah-Emil merupakan pasangan petahana.

Kendati demikian, Yudha berharap agar Khofifah-Emil melakukan berbagai penyesuaian dengan program pemerintah pusat. 

Misalnya, program makan bergizi gratis (MBG) maupun menyesuaikan terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Baca juga: Khofifah-Emil Ikuti Gladi Kotor Pelantikan, Sebut Latihan Baris-berbaris Simbol Bariskan Program

"Artinya, arah kebijakan ke depan, ada banyak yang harus disesuaikan. Banyak PR (pekerjaan rumah) yang harus dilakukan yang tentunya tidak bisa dilakukan sendirian. Pasti butuh legislatif dan Fraksi Golkar siap mengawal selama 5 tahun ke depan," terang Yudha. 

Secara khusus, Fraksi Golkar akan mengawal upaya kedaulatan pangan di Jawa Timur sebagai salah satu prioritas program yang perlu digenjot.

Selain potensinya yang besar di Jawa Timur, hal ini dinilai penting diperhatikan lantaran penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat.

Selain itu, juga bisa menunjang ketersediaan pangan di Jawa Timur. 

Yudha menyebut, untuk melakukan inovasi kedaulatan pangan, pemprov perlu membentuk BUMD khusus yang mengurusi pangan.

Pembentukan BUMD ini dinilai tak sulit.

Sebab Pemprov Jatim sebetulnya punya Puspa Agro yang secara bisnis hampir sama dengan BUMD Pangan.

Namun, Puspa Agro masih berada di bawah pengelolaan BUMD PT Jatim Graha Utama (JGU).

"Bisa melakukan spin off dari JGU yakni Puspa Agronya, atau membuat BUMD baru. Momentumnya ya memang harus sekarang. Itu akan kita kawal," ucap Yudha.