Ratusan Mahasiswa Jember Demo Kritisi Kebijakan Pemerintah Pusat, ini 3 Hal yang Diprotes

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Imam Nawawi

TRIBUNJATIM.COM, JEMBER - Ratusan mahasiswa gelar demo di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember, Jawa Timur, Jumat (21/2/2025). 

Massa yang tergabung dalam Aliansi Pandalungan Melawan tersebut, dengan mengusung tagline Indonesia Gelap di era pemerintahan Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto -Gibran Rakabuming Raka. 

Beberapa atribut unjuk rasa yang meraka gunakan saat aksi, tulisan "Dibawah efisiensi, di atas bagi-bagi kursi" dan "orang miskin dilarang kuliah".

Nampak, massa juga meletakkan gambar seluruh Menteri Kabinet Merah Putih di aspal depan Gedung DPRD Jember. Kemudian mereka taburkan bunga mawar merah ke seluruh foto pejabat tersebut. 

Baca juga: Gali Tanah Pondasi Pagar, Pekerja Bangunan Syok Temukan Jasad Bayi Terbungkus Kain di Jember

Kemudian, massa mengumpulkan kembali gambar-gambar tersebut menjadi satu tumpukan. Setelah itu, kertas berfoto pejabat kementerian dan lembaga dibakar. 

Koordinator Aksi, Hasyisy Ahmad mengatakan demo kali ini dilakukan oleh semua elemen mahasiswa. Massa menolak tiga kebijakan pemerintah. 

"Pertama menolak Revisi Undang-undang Minerba baru yang kemarin baru disahkan," ujarnya. 

Menurutnya, meskipun tidak ada klausul perguruan tinggi dalam pemanfaatan pertambangan dalam UU Mineral dan Batu Bara. namun tetap ada potensi itu. "Melalui BUMN, BUMD dan BUMS," kata Hasyisy. 

Selain itu, kata dia, massa juga menolak adanya efisiensi anggaran belanja negara, yang dialihkan untuk modal Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). 

"Dan kami juga menolak pembentukan Danantara, karena penggunaan uang di Danantara tidak begitu jelas bahkan prosesnya penuh kejanggalan," papar Hasyisy. 

Baca juga: Remaja di Jember Tewas Tersambar Petir saat Mencari Jamur di Area Pembuangan Limbah Pabrik

Mengingat hasil Revisi UU BUMN, kata dia. pengawasan terhadap usaha PBI Danantara tidak jelas, bahkan diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dilemahkan. 

"Audit justru dilakukan RUPS, dan mekanisme audit di RUPS tidak jelas. Sehingga sekecil apapun uang rakyat harus diperjuangkan, sepeser pun," paparnya. 

Hasyisy mengatakan tuntutan ini sengaja disuarakan kepada DPRD Jember, agar diteruskan terhadap pemerintah pusat.