Viral Maung Garuda Prabowo Isi Bensin Shell usai Kasus Pertamina Terungkap, Istana: itu 4 Bulan Lalu

TRIBUNJATIM.COM - Media sosial dihebohkan dengan mobil MV3 atau mobil Maung Garuda milik Presiden Prabowo tengah mengisi BBM di SPBU Shell.

Dalam narasi yang beredar, warganet mengaitkan mobil tersebut isi BBM di Shell usai kasus mega korupsi Pertamina terungkap.

Kasus tersebut merugikan negara dengan nominal triliunan rupiah di mana Pertamax 'dioplos' dari Pertalite.

Warganet menyebut Presiden diduga ikut arus boikot oleh sejumlah masyarakat, yang kini memilih antre mengisi bensin di SPBU Shell.

Namun hal ini dibantah oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi yang menyebut video tersebut rupanya merupakan rekaman lama.

"Coba cek itu video berapa bulan yang lalu. Itu sekitar 4 bulan yang lalu," ujar Hasan saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Jumat (28/2/2025) malam. 

Baca juga: Viral Video SPBU Shell Kini Mendadak Ramai Antrean Panjang, Pertamina Sibuk Yakinkan Masyarakat

Hasan menjelaskan, pengisian BBM bisa dilakukan di mana saja tanpa tendensi apa pun. 

Dia turut meluruskan, mobil Maung Garuda itu diisi bensin di Shell sebelum Prabowo menjadi Presiden RI. 

"Mengisi BBM bisa di mana saja tanpa tendensi apa pun," ucapnya. 

"Itu sebelum jadi mobil Presiden. Belum ada pelat Indonesia 1 atau RI 1," imbuh Hasan.

Adapun video viral mobil Maung Garuda isi bensin di Shell diposting di akun media sosial Instagram milik @presiden_netizen_official. 

Video itu menampilkan dua unit mobil Maung Garuda yang diduga tengah mengisi BBM jenis V-Power Diesel. 

Sementara untuk mobil pemerintah dianjurkan mengisi BBM jenis Dexlite atau Dex yang dijual Pertamina. 

Adapun mobil produksi PT Pindad ini menggunakan mesin diesel, sehingga dianjurkan memakai Dexlite atau Dex. 

Dari video yang dilihat Warta Kota, di bagian pelat nomor terpasang tulisan 'Garuda', bukan pelat nomor kendaraan.

Seorang petugas SPBU juga tengah membersihkan kaca depan di mobil putih tersebut. 

Video yang diunggah di media sosial itu menuai kritikan para warganet. 

Para warganet mengaitkan ketidakpercayaan pejabat pemerintah terhadap kualitas BBM dalam negeri yang dikelola Pertamina. 

"Istana sendiri aja nggak percaya sama produknya sendiri, wkwkwk kocak," ucap pemilik akun @ersyadm***. 

"Produk sendiri tidak dipercaya," timpal pemilik akun @jaylim***.

Baca juga: 10 Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia dengan Kerugian Triliunan Rupiah, Terbaru Pertamina Rp193,7 T

Diketahui kasus dugaan korupsi di PT Pertamina menjadi sorotan setelah Kejaksaan Agung mengungkap bahwa kerugian negara mencapai Rp 193,7 triliun hanya dalam satu tahun, yakni 2023.

Namun, angka ini diyakini masih akan bertambah, mengingat kasus ini berlangsung sejak 2018 hingga 2023.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Harli Siregar, menyatakan bahwa nilai kerugian negara kemungkinan jauh lebih besar jika dihitung selama lima tahun.

“Kemarin yang sudah disampaikan dirilis itu Rp 193,7 triliun, itu tahun 2023. Makanya, kita sampaikan, secara logika hukum, logika awam, kalau modusnya itu sama, ya berarti kan bisa dihitung, berarti kemungkinan lebih,” ujar Harli saat ditemui di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (26/2/2025), dikutip dari Kompas.com.

Namun, untuk mendapatkan angka pasti, perhitungan lebih lanjut masih diperlukan dengan melibatkan ahli keuangan.

Jika menggunakan perkiraan sederhana dengan asumsi kerugian setiap tahun sama dengan 2023, total kerugian selama lima tahun bisa mencapai Rp 968,5 triliun.

Namun, Harli menegaskan bahwa perhitungan ini masih bersifat kasar, mengingat ada berbagai faktor yang memengaruhi besaran kerugian di tiap tahunnya.

“Misalnya apakah setiap komponen itu di 2023 juga berlangsung di 2018, 2019, 2020, dan seterusnya. Kan, ini juga harus dilakukan pengecekan,” jelasnya.

Baca juga: Riva Siahaan Beli Mobil Mewah Rp1,5 M Sebelum Jadi Tersangka Korupsi Pertamina, Isi Garasi Disoroti

Kerugian dalam kasus ini mencakup berbagai komponen, mulai dari impor minyak mentah hingga pemberian subsidi. 

Berikut rinciannya untuk tahun 2023:

• Kerugian Ekspor Minyak Mentah Dalam Negeri – Rp 35 triliun
• Kerugian Impor Minyak Mentah lewat Broker – Rp 2,7 triliun
• Kerugian Impor BBM lewat Broker – Rp 9 triliun
• Kerugian Pemberian Kompensasi – Rp 126 triliun
• Kerugian Pemberian Subsidi – Rp 21 triliun

Menurut Harli, total kerugian juga bisa dipengaruhi oleh kualitas BBM yang didistribusikan.

Jika kualitasnya lebih rendah dari spesifikasi yang dibayarkan, maka selisih harga tersebut akan menjadi bagian dari total kerugian negara.

Sejauh ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus ini.

Empat di antaranya adalah petinggi dari anak usaha atau subholding Pertamina:

• Riva Siahaan (RS) – Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga
• Yoki Firnandi (YF) – Direktur Utama PT Pertamina International Shipping
• Sani Dinar Saifuddin (SDS) – Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional
• Agus Purwono (AP) – VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional

Sementara tiga tersangka lainnya adalah broker yang diduga terlibat dalam praktik korupsi ini:

• MKAR – Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa
• DW – Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim
• GRJ – Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak

Harli memastikan bahwa penyelidikan masih berlangsung, termasuk perhitungan lebih lanjut terhadap total kerugian negara selama lima tahun terakhir.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com