Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Pengamat Beri Masukan agar Danantara Sukses, Singgung Penegakan Hukum Kasus Korupsi dan Etik Pejabat

Pengamat beri masukan agar Danantara bisa sukses, singgung penegakan hukum kasus korupsi serta standar etik pejabat.

Penulis: Januar | Editor: Dwi Prastika
Istimewa
PENEGAKAN HUKUM - Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho mendesak pemerintah dan DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi UU, Rabu (17/4/2024). Hardjuno menegaskan, memperlakukan Danantara sebagai entitas komersial murni seperti Temasek di Singapura bukanlah masalah. Namun, jika ingin mengambil model negara maju, maka penegakan hukum terhadap kasus korupsi serta standar etik pejabat pemerintah dan BUMN juga harus mengikuti standar Singapura dan negara-negara maju lainnya.  

Laporan keuangan tahunannya diaudit oleh auditor independen, KPMG LLP, yang telah melakukan audit terhadap laporan keuangan Temasek sejak 2008 hingga 2024 tanpa modifikasi.

Namun, yang perlu digarisbawahi adalah konteks pengawasan dan etika pejabat di Singapura sangat berbeda dengan Indonesia. 

Singapura dikenal sebagai negara dengan indeks persepsi korupsi yang sangat tinggi dan penegakan hukum yang ketat terhadap kasus korupsi.

Berdasarkan data Transparency International, Singapura secara konsisten menempati peringkat teratas dalam indeks persepsi korupsi global, menunjukkan minimnya praktik korupsi di pemerintahan dan sektor bisnisnya. 

Pejabat publik di Singapura tunduk pada standar etika yang tinggi dengan pengawasan yang ketat, serta ancaman hukuman berat bagi pelanggar hukum.

Di sisi lain, Indonesia masih bergulat dengan korupsi yang meluas, dengan indeks persepsi korupsi yang jauh lebih buruk dibandingkan negara-negara maju. 

Berbagai kasus korupsi besar yang terungkap dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan sistem pengawasan masih lemah dan belum efektif dalam memberikan efek jera. 

Inilah yang membuat perbandingan antara Danantara dan Temasek menjadi tidak apple-to-apple.

"Kita ingin Danantara dikelola secara profesional seperti Temasek, tetapi jika korupsi masih merajalela dan tidak ada ketegasan dalam pemberantasannya, maka ini hanya akan menjadi celah baru bagi oligarki untuk menggerogoti uang rakyat," tutup Hardjuno.

Sumber: Tribun Jatim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved