Nurul Kecewa Namanya Dicoret dari Penerima PKH, Status Berubah Jadi ASN Padahal Warga Kurang Mampu

TRIBUNJATIM.COM - Curhat warga tak lagi menjadi penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Ini karena statusnya berubah menjadi ASN Puskesmas.

Padahal warga tersebut termasuk kurang mampu.

Mengetahui hal ini, iapun mengaku kecewa.

Kasus ini menimpa ibu rumah tangga (IRT) bernama Nurul.

Nurul merupakan warga Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat.

Baca juga: Alasan Keluarga Penyandang Disabilitas di Blitar Tak Lagi Dapat Bantuan PKH, Sejak September 2021

Nurul mengaku kecewa namanya dicoret dari penerima PKH lantaran statusnya tiba-tiba berubah menjadi ASN.

Padahal Nurul hanya lulusan SD.

"Saya kaget saat mendapati data saya berubah jadi ASN. Padahal saya hanya lulusan SD, bagaimana bisa tiba-tiba terdaftar sebagai ASN? Akibatnya, saya tidak lagi menerima bantuan PKH," ujar Nurul saat dikonfirmasi Tribun Sulbar via telepon, Senin (10/3/2025).

Tak hanya itu, ia juga menemukan kejanggalan lain saat mengecek status kependudukannya di kantor desa.

Dirinya justru tercatat sebagai warga yang mampu, bukan ASN seperti yang tertera di Puskesmas.

"Jadi ada dua perubahan. Di data Puskesmas saya ASN, sementara data di desa saya masuk kategori warga mampu. Saya bingung, bagaimana bisa berubah tanpa saya ketahui," lanjutnya.

Nurul mengaku telah berusaha mencari kejelasan ke kantor BPJS dan Dinas Sosial.

Dari sana, ia mendapat informasi perubahan status dirinya dilakukan oleh pihak desa pada 28 Februari 2025.

Ia pun disarankan untuk kembali mengurusnya ke kantor desa. 

Setelah dikonfirmasi ke BPJS dan Dinsos, kedua instansi ini menyebutkan terkait perubahan data ada sepenuhnya di desa. 

Meski demikian, Nurul berharap pihak terkait segera memberikan solusi atas masalah yang ia hadapi.

Baginya, perubahan data yang terjadi tanpa persetujuan adalah hal serius yang bisa berdampak besar pada kesejahteraan keluarganya.

Niatnya untuk melaporkan ke polisi pun diundur, lantaran saat ini ia masih dalam tahap perbaikan berkas. 

"Untuk saat ini saya tidak lapor ke polisi pak semoga bisa secepatnya membaik," tutur.

Menurut pihak desa perubahan ini tidak hanya terjadi oleh satu orang tapi ada beberapa, untuk jumlahnya tidak diketahui pasti.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Kepala Desa Bonde Utara, Bakriadi Wahid, membantah tuduhan adanya masyarakat yang dizolimi akibat hilangnya nama dari daftar penerima PKH. 

Ia menegaskan keputusan kepesertaan PKH tidak hanya ditentukan oleh pemerintah desa, melainkan berdasarkan regulasi berlaku.

termasuk evaluasi oleh tim pendamping PKH yang ada di desa. 

"Saya tidak pernah mengusulkan pengurangan jumlah atau pergantian penerima PKH. Saya hanya mengusulkan penambahan peserta. Jika ada warga yang dikeluarkan, kemungkinan besar mereka dianggap sudah tidak layak menerima bantuan," tegas Bakriadi kepada wartawan.

Baca juga: Warga Heran Kantor Kelurahan Surati Warga Minta Dana Beli AC Ruangan, Pak Lurah Digeruduk Masyarakat

Kasus serupa, warga ngamuk demo kepala desa (kades) hingga nekat melakukan penyegelan kantor desa.

Ini karena warga menyesalkan beberapa nama penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dihapus secara sepihak atas rekomendasi kepala desa.

Aksi para warga inipun terekam hingga beredar luas dan viral di media sosial.

Kasus ini terjadi di Desa Napalakura, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Warga gelar demonstrasi hingga penyegelan kantor desa pada Senin (27/2/2025) hari lalu.

Seorang warga berinisial M saat dikonfirmasi Tribun Sultra, Sabtu (1/3/2025) aksi tersebut buntut adanya pengelolaan anggaran dana desa yang tidak transparan.

"Selain itu, warga juga menyesalkan penghapusan beberapa penerima manfaat program keluarga harapan atau PKH secara sepihak," kata warga M.

Menurut M dari kejadian ini, akibatnya puluhan penerimaan manfaat bantuan sosial (bansos) PKH telah dikeluarkan dari data Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Muna.

Setelah pihaknya mengecek data tersebut di Dinsos, warga yang dikeluarkan dari penerimaan bansos PKH merupakan rekomendasi dari Kepala Desa Napalakura.

"Setelah berkoordinasi dengan pihak dinsos, warga yang dikeluarkan dari bansos PHK tersebut merupakan rekomendasi dari kepala desa secara sepihak tanpa diberitahukan kepada penerima manfaat sebelumnya," ungkapnya.

Baca juga: Geram Pemerintah Slow Respons, Warga Perbaiki Jalan Rusak Sendiri, Padahal Sudah Ada 10 Korban Laka

"Setelah mengetahui hal tersebut, warga Desa Napalakura menggelar aksi dan hendak akan segel kantor desa," tutur M saat dikonfirmasi Tribun Sultra.

Sementara itu, Kepala Desa Napalakura yang juga menjabat sebagai Ketua APDESI Muna, Sunarti belum memberikan keterangan resminya setelah dikonfirmasi Tribun Sultra, Sabtu (1/3/2025).

Dalam video yang diterima Tribun Sultra, terlihat masa aksi yang berdemonstrasi memaksa untuk masuk di halaman kantor.

Terlihat terjadi situasi tegang saat warga atau masa aksi hendak masuk di hadang oleh aparat kemanan dari kepolisian di gerbang pintu masuk.

Namun masa aksi terlihat mencari jalan lain untuk masuk di halaman kantor melalui pagar, namun di tahan oleh seseorang sehingga terjadi adu mulut.

Selang beberapa saat, seorang pria berhasil masuk lari dengan selembar papan kayu hendak di tempelkan di pintu masuk desa namun di halangi oleh beberapa orang.

Terdengar suara masa aksi di sound system, "tutup, tutup, segel".

Setelah tidak diizinkan untuk segel kantor desa, terlihat masa aksi terus berupaya untuk melakukan penyegelan sehingga aksi baku dorong tidak terhindarkan.

Hingga adu mulut pun tampak terlihat antara masa aksi dan pihak kemanan yang ada di tempat berlangsungnya demonstrasi.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com