Aksi Demo Pengusaha dan Sopir Truk di Banyuwangi, Tolak Aturan Batasi Kendaraan 16 Hari Saat Lebaran

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Aflahul Abidin

TRIBUNJATIM.COM, BANYUWANGI - Para pengusaha dan sopir truk logistik menggelar aksi demo di pintu masuk Pelabuhan Tanjungwangi, Kabupaten Banyuwangi, Kamis (20/3/2025).

Mereka menuntut pembatalan pembatasan angkutan truk besar selama 16 hari yang ditetapkan oleh pemerintah.

Aturan pembatasan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (KSB) antara Dirjen Perhubungan Darat, Kakorlantas, dan Dirjen Bina Marga yang mengatur tentang pengaturan lalu lintas serta penyebrangan selama masa arus mudik dan balik 2025.

SKB itu mengatur kendaraan angkutan barang untuk berhenti beroperasi mulai 24 Maret hingga 8 April 2025, alias selama 16 hari.

"Kebijakan ini sungguh telah merenggut hak kami. Saya juga ingin sopir-sopir saya mendapat THR (tunjangan hari raya). Kalau dibatasi 16 hari tidak beroperasi, dari mana kami mendapat uang untuk sopir-sopir kami," kata Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Banyuwangi Slamet Barokah.

Baca juga: Cuaca Jatim Selasa, 18 Maret 2025: Banyuwangi Hujan Petir di Malam Hari, Surabaya akan Hujan Ringan

Pihaknya ingin, SKB tersebut diubah agar truk-truk angkutan barang tak terlalu lama menganggur. Setidaknya, ia ingin hari pembatasan disamakan dengan Lebaran tahun-tahun sebelumnya.

"Jangan terlalu lama. Delapan hari itu sudah paling lama, mulai H-4 sampai H+4," tutur Slamet.

Hal serupa disampaikan Farid Hidayat, Ketua Asosiasi Sopir Logistik Indonesia Bersatu (ASLI) Banyuwangi Farid Hidayat. Asosiasi itu, kata dia, ikut turun ke jalan menggelar demo sebagai solidaritas bagi para sopir angkutan barang.

"Kami sebagai sopir juga terdampak apabila pembatasan berlangsung sampai 16 hari," sambung dia.

Baca juga: Memancing di Pinggir Tebing, Warga Banyuwangi Tersapu Ombak dan Tergulung ke Tengah Laut

Ia mengatakan, para sopir truk angkutan juga memiliki kesadaran agar tak bersinggungan dengan para pemudik. Apalagi, lanjut dia, infrastruktur di Pulau Jawa juga telah beragam. Ada jalur tol dan nontol yang membuat pengemudi memiliki banyak pilihan.

"Kami para sopir di jam-jam tertentu juga pasti minggir, menyesuaikan. Kami meminta agar keputusan pembatasan itu dicabut karena merugikan sopir," sambung dia.