Nasib Karyawan BUMD Tak Pernah Dapat THR, Diganti Uang Sirup Rp 100-300 Ribu, Dirut: Gaji Saja Susah

Disinggung surat edaran (SE) Wali Kota Pematangsiantar yang mengimbau perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD memberikan THR, Bolmen bilang akan berkoordinasi dulu dengan pihak terkait.

“Kalau soal (sanksi) itu nanti kita koordinasi lah ke OPD terkait,” tuturnya.

Baca juga: Total Rp 11,7 Miliar, THR untuk Pegawai 12 Lembaga Negara di Bojonegoro sudah Cair

Sebelumnya, Wali Kota Pematangsiantar mengimbau para perusahaan BUMN, BUMD, dan swasta untuk melaksanakan pemberian THR Keagamaan kepada para pekerja/buruh.

Imbauan ini disampaikan melalui Surat Edaran (SE) No:

012/800.1.10.3/280/III-2025 Tanggal 13 Maret 2025, yang ditandatangani Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar, Robert Sitanggang, mengatakan, pembayaran THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha.

Teknis pelaksanaan pembayarannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 tentang pengupahan, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Republik Indonesia No 6 Tahun 2016 tentang THR keagamaan bagi pekerja.

Selain itu, kata Robert, THR Keagamaan wajib diberikan pengusaha kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja satu bulan atau lebih, serta pekerja yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

“Sedangkan besaran THR yang diberikan menyesuaikan dengan masa kerja. Pekerja yang sudah memiliki masa kerja 12 bulan mendapatkan THR sebesar 1 bulan upah, dan yang kurang dari 12 bulan diberikan sesuai dengan proporsional masa kerja,” kata Robert dalam keterangan tertulis.

Robert juga memastikan perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban pembayaran THR akan dikenakan sanksi secara bertahap oleh pemerintah.

Dalam Permenaker, pengusaha yang telat atau tidak mencairkan THR keagamaan didenda 5 persen.

Untuk itu, Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar juga membuka posko pengaduan THR selama jam kerja.

"Kami mengimbau pekerja agar dapat memanfaatkan posko dengan baik. Namun tetap mengedepankan dialog dengan pengusaha, agar pembayaran THR bisa lancar,” kata Robert.

Berita Lain Seputar THR

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi kini mengeluarkan aturan baru untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang melarang permintaan dan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) oleh atau kepada siapa pun.