Atlet Sumut Nelangsa Potongan Pajak, Bonus PON Turun 50 Persen, Bobby Nasution: Saya Tidak Tahu

TRIBUNJATIM.COM - Aksi pelatih dan atlet peraih medali PON XXI/2024 melakukan aksi ke kantor KONI Sumatera Utara (Sumut) jadi sorotan. 

Mereka mempertanyakan bonus PON 2024 yang mengalami penurunan hampir 50 persen dari tahun lalu. 

Belum lagi harus dipotong pajak penghasilan (PPh) dari bonus tersebut.

Para pelatih dan atlet pun nelangsa jika PPh ditanggung oleh penerima bonus (atlet/pelatih).

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution pun merespon keluhan pembayaran bonus atlet yang mendapatkan medali pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 tersebut. 

Menurut menantu Joko Widodo (Jokowi) ini, jika ada permasalahan besaran jumlah pembagian bonus yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan itu bukan ranahnya lagi. 

"Saya tidak tahu janjinya gimana, saya hanya menjalankan apa yang sudah dianggarkan. Penganggarannya bukan dari saya, jadi bukan tidak bertanggung jawab ya tetapi saya hanya menjalankan apa yang sudah ditetapkan," jelasnya, Jumat (21/3/2025).

Ditegaskan Bobby, pihaknya tidak ada mengurangi jumlah bonus untuk para atlet yang mendapatkan medali.

"Yang pasti saya tidak ada mengubah, mengurangi atau mengganti dan menambahkan anggaran bonus untuk para atlet karena memang sudah dianggarkan dari awal," ucapnya.

Sementara untuk tuntutan para atlet agar tidak ada potongan pajak, Bobby mengatakan belum memonitor lebih lanjut.

"Kalau itu (ada potongan pajak) saya belum monitor, nanti akan saya tanya lebih lanjut dengan pihak terkait," jelasnya. 

Baca juga: Deretan Bonus Atlet dari Berbagai Negara usai Raih Medali Olimpiade 2024, Ada Uang hingga Apartemen

Diberitakan sebelumnya, pelatih dan atlet Sumatra Utara yang meraih medali di PON XXI/2024 menuntut tidak ada pemotongan dari bonus yang akan mereka terima. 

Hal itu diungkapkan pelatih muaythai Sumut, Zulkifli Lubis ketika ditemui Tribun Medan di kantor KONI Sumut, Jumat (21/3/2025). 

Ia menjelaskan bahwa kehadiran mereka ramai-ramai ke Kantor KONI Sumut untuk mempertanyakan nominal bonus yang akan mereka terima. Dalam aksi ini, ia mengatakan ada beberapa tuntutan yang akan mereka sampaikan ke KONI Sumut. 

"Untuk atlet yang mendapat medali, jangan ada potongan pajak, harus ditanggung seperti sebelumnya, Pemprov. Dan untuk pelatih, kita meminta kalaupun ada jangan dipotong, tapi tetap kembali ke awal yang hasil dari PON Papua sebelumnya," tutur Zul sapaan akrabnya. 

Zul menyampaikan rasa kekecewaannya terhadap Pemerintah Provinsi Sumut yang dinilai sudah ingkar janji. 

"Karena kita berharap, janji dari sebelum kita pelepasan atlet di kantor Gubernur, malah akan dinaikkan bonus kita, ini kok malah semua dikenakan biaya pajak pemotongan bonus," ujarnya 

Oleh sebab itu, ia berharap pemerintah bisa mempertimbangkan nominal dan pemotongan pajak terhadap bonus yang akan mereka terima. 

"Memohon kepada Bapak Gubernur melalui Kadispora untuk bisa dan harus mempertimbangkan ini kembali," pungkasnya. 

Pelatih dan atlet peraih medali PON XXI/2024 melakukan aksi ke kantor KONI Sumut untuk mempertanyakan nominal bonus yang akan mereka terima. 

Baca juga: Awal Fidya Kabur 10 Tahun Silam, Izin Itikaf, Ayah Kaget Sang Atlet Taekwondo Tetiba Sudah Nikah

Pasalnya, mereka mendapatkan informasi bahwa bonus yang akan mereka terima akan dikenakan pajak penghasilan (PPh). 

Dalam audiensi tersebut, para patriot olahraga itu menyampaikan beberapa tuntutan kepada KONI Sumut yang diwakilkan oleh, Wakil Bendahara Drs. T. P Sihombing dan wakil ketua I, Prof. Agung Sunarno, di Sekretariat KONI Sumut, Jumat (21/3/2025).

Satu tuntutan pelatih maupun atlet tersebut adalah, perihal bonus yang akan mereka terima dikenakan pajak penghasilan (PPh). Di mana PPh itu akan ditanggung oleh penerima bonus (atlet/pelatih). 

Usai audiensi, pelatih Sadarmawati Simbolon mengaku tidak puas dengan hasil pertemuan tersebut. Ia merasa bahwa pihaknya tidak mendapat solusi dari KONI Sumut, perihal tuntutan tersebut. 

"Sebenarnya solusi tidak dapat ya. Karena tetap aja keputusan di awal, karena pemerintah sudah mengambil tindakan langsung bahwasanya bonus itu tidak ada peningkatan, malah turun karena pajak itu ditanggung oleh penerima (atlet dan pelatih)," ujar Pelatih Kickboxing Sumut itu. 

Ia juga merasa kecewa dengan nominal bonus yang akan diterima pelatih masing-masing cabang olahraga (cabor).

Baca juga: 6 Fakta Siswa SMA Tewas Diduga Ditendang Polisi, Berawal dari Balap Lari, Ternyata Atlet Berprestasi

Menurutnya, jumlah bonus pada PON 2024 ini mengalami penurunan yang cukup signifikan dari PON Papua tahun 2021 lalu. 

"Pelatih bonusnya sangat jatuh lah kalau dibanding PON sebelumnya. Biasanya kalau medali emas, pelatih bisa dapat Rp100 juta, kalau sekarang Rp.50 juta, perak dari awalnya Rp. 75 juta, jadi Rp.25  juta, dan perunggu dulu Rp. 50 juta, hanya jadi Rp.15 juta," tuturnya. 

Padahal menurutnya, para pelatih maupun atlet sudah berjuang keras memberikan yang terbaik untuk Sumut di multi event olahraga empat tahunan tersebut.

Hal itu dibuktikan dari peningkatan posisi Sumut di klasemen PON Aceh-Sumut. 

Di mana, pada PON Papua 2021, Sumut hanya finis di peringkat ke-13 dengan perolehan 10 emas, 22 perak dan 23 perunggu.

Sementara di PON XXI, Sumut finis diperingkat keempat, dengan 79 emas, 59 perak, dan 116 perunggu. 

"Padahal prestasi kita penuhi, masuk lima besar, peringkat empat kita kemarin. Tapi kenapa penghargaannya makin menurun kan begitu," ujar pelatih yang pernah menangani Timnas Indonesia di MMA Gama tersebut. 

Hal senada juga disampaikan peraih medali emas di cabor panjat tebing, Glenn Bakrie.

Ia mengaku cukup kecewa dengan nominal bonus, terutama pajak yang ditanggung penerima. 

"Tanggapannya sedikit tidak terima, bonus yang dijanjikan lebih besar dari PON sebelumnya, tapi faktanya tidak begitu yang kami terima. Apalagi pajaknya cukup besar, itu yang membuat saya kurang menerima," ujarnya. 

Wakil Bendahara KONI Sumut, Drs. T. P Sihombing mengatakan bahwa pihaknya telah mendengar aspirasi atlet dan pelatih Sumut. 

"Mudah-mudahan tahun depan akan bisa lebih bangkit lagi. Maka acara pemberian bonus sesuai yang disediakan, akan dapat pengertian daripada anak-anak kami semuanya, para atlet dan pelatih, biarlah tahun-tahun depan kita lebih bangkit lagi untuk menjunjung nama baik Sumatera Utara," tuturnya. 

BESARAN BONUS ATLET & PELATIH PON 2024

Sumatera Utara finis diperingkat keempat Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024.

Sumut menyabet 79 emas, 59 perak, dan 116 perunggu pada multi event olahraga nasional tersebut. 

Untuk menghargai perjuangan dan kerja keras atlet dan pelatih, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara pun telah menyediakan bonus kepada patriot olahraga tersebut. 

Namun, masing-masing atlet dan pelatih akan menerima jumlah yang berbeda-beda sesuai raihan medali di PON 2024 lalu.

Berdasarkan informasi, atlet peraih emas akan meraih Rp. 250 juta, perak Rp. 125 juta dan perunggu Rp. 75 juta.

Sementara untuk pelatih akan menerima Rp. 50 juta untuk peraih emas, Rp. 25 juta untuk perak dan Rp. 15 juta perunggu. 

"Total bonus yang akan dibagikan Rp. 56 miliar, dibagi habis semuanya pada saat diberikan yang rencana pada hari Senin atau hari Selasa.

Dua jam setelah acara seremonial sudah masuk di rekening masing-masing pelatih dan atlet," kata Wakil Bendahara KONI Sumut, Drs. T. P Sihombing kepada awak media, Jumat (21/3/2025). 

Pria yang akrab disapa Ombing menyebutkan bahwa sebenarnya pihaknya telah berjuang keras agar jumlah bonus tersebut bisa lebih besar dari PON sebelumnya. M

"Koni dan Dispora sudah berjuang mati-matian, agar yang kita mintakan sebesar Rp. 78 miliar, tetapi kita juga maklum dengan kondisi keuangan kita.

Maka yang disalurkan melalui KONI, dan ke rekening masing-masing atlet sebesar Rp. 56 miliar di bagi habis," sebutnya. 

Disinggung soal pajak penghasilan (PPh) dari bonus tersebut, Ombing menyampaikan bahwa setiap penerima akan dikenakan pajak.

Namun, besaran pajak setiap atlet akan berbeda-beda, sesuai nominal bonus yang akan diterima.

"Pajaknya bervariasi mulai dari 5 persen sampai 15 persen. Bervariasi sesuai dengan jumlah yang diambil, dan pajak itu disetorkan ke kas negara. Uang yang dibagi itu bersumber dari kas daerah, tapi PPh pasal 21 disetorkan ke kas negara," ujarnya. 

"PPh ditanggung penerima, Kan ketentuan seperti itu, setiap hadiah atau bonus, pajak menjadi tanggung jawab penerima, walaupun PON tahun sebelumnya di tanggung oleh pemerintah," tambahnya. 

Artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com

Berita Viral lainnya