Hubungan Eksekutif-Legislatif Kota Madiun Tak Mesra, Puluhan Kursi Kosong saat Rapat Paripurna LKPJ

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Febrianto Ramadani

TRIBUNJATIM.COM, MADIUN - Hubungan eksekutif dan legislastif di Kota Madiun nampaknya tidak mesra. Situasi itu terlihat pada Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Selasa siang (25/3/2025).

Berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Kota Madiun, dari 30 anggota dewan Kota Madiun, hanya 10 orang yang menghadiri rapat paripurna. Sedangkan 20 lainnya mengajukan izin, dan tidak ada keterangan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Madiun Armaya, mengaku akan meminta klarifikasi, perihal alasan puluhan anggota dewan yang tidak dapat menghadiri rapat paripurna.

“Mudah-mudahan tidak ada indikasi yang signifikan, tidak ada yang terlalu mencolok lah harapan saya seperti itu,” ucap Armaya.

Politisi Perindo tersebut juga menambahkan, penyampaian nota penjelasan dari Wali Kota Madiun soal LKPJ, merupakan agenda rutin sebagai penilaian dari masing masing OPD.

Baca juga: Lurah dan Camat di Kartoharjo Mangkir di Rapat Dengar Pendapat, DPRD Madiun Kecewa

“Penilaian di tiap OPD terkait dengan target dan capaiannya. OPD mana yang memenuhi target, atau tidak. Karena itu akan ada hasil dari pansus untuk LKPJ,” imbuhnya.

Nantinya, lanjut Armaya, dewan akan membahas LKPJ sebagai bahan untuk memberikan rekomendasi, kepada Wali Kota Madiun untuk ditindaklanjuti.

“Nanti kami bahas. Kalau memang ada beberapa target yang sudah memenuhi target itu pasti ada, yang tidak tercapai. Jangan melihat satu posisi yang yang sudah memenuhi target,” pungkasnya.

Baca juga: Kekecewaan Anggota DPRD Kota Madiun Saat Lurah dan Camat di Kartoharjo Mangkir RDP, Terkuak Sebabnya

Di tempat yang sama Wali Kota Madiun Maidi menuturkan, angka pencapaian maupun target pembangunan sebelumnya, akan meningkat dan lebih baik, daripada tahun tahun sebelumnya.

“Semua pembangunan itu harus berdampak pada ekonomi, dan kesehatan. Indeks Pembangunan Manusia harus berdampak ke semua sektor,” tutur Maidi.

Mantan Sekkota Madiun tersebut juga memastikan, program di Kota Madiun harus selaras dengan visi misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Pusat.

Baca juga: Baru 2 Jam Dibuka Pendaftaran Daring, 400 Kursi Balik Gratis Lebaran 2025 di Madiun Habis

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia itu ditentukan dari pertumbuhan daerah. Meski banyak tantangan, namun Kota Madiun tetap tancap gas.Laju pertumbuhan ekonomi Kota Madiun cukup bagus,” tandas Maidi.