Pengusaha Travel Protes Study Tour Dilarang, Banyak Order Dicancel, Disbudpar: Dedi Kebablasan

TRIBUNJATIM.COM - Para pengusaha travel di wilayah Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan) protes atas kebijakan larangan study tour.

Diketahui, larangan tersebut diimbau oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Gubernur Dedi Mulyadi.

Namun larangan study tour tersebut justru menyusahkan pengusaha travel.

Baca juga: Reservasi Hotel Jeblok Meski Libur Lebaran, Bisnis Terancam Bangkrut, Daya Beli Masyarakat Kian Lesu

Pasalnya mereka mengaku mengalami kerugian besar akibat pembatalan massal perjalanan wisata pendidikan.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Tour and Travel (Gapitt) Cirebon, Nana Yohana.

Ia menyatakan bahwa kebijakan tersebut berdampak signifikan terhadap sektor pariwisata di Jawa Barat. 

Bahkan banyak klien yang membatalkan rencana perjalanan mereka.

"Ya, kami ke sini (mendatangi Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon) untuk mengkritisi larangan study tour yang diimbau oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi," ujar Nana saat diwawancarai media di Kantor Disbudpar Kabupaten Cirebon, Senin (24/3/2025).

Menurutnya, larangan tersebut menyebabkan ratusan klien dari agen-agen travel di Ciayumajakuning membatalkan pesanan.

"Banyak orderan kita yang akhirnya cancel karena ada statement dari KDM di medsos. Jadi, kita semua kena imbasnya," lanjut Nana.

Tidak hanya di Jawa Barat, efek domino juga terjadi di luar provinsi. 

Para wisatawan dari luar daerah membatalkan kunjungan ke Kabupaten Cirebon dan wilayah lain di Jabar.

"Kenapa demikian? Karena kita tidak boleh ke sana, jadi mereka juga melakukan hal yang sama," jelas dia.

Dampak larangan ini juga dirasakan oleh sektor perhotelan. 

Nana menjelaskan, bahwa biasanya travel agen membawa rombongan besar yang menginap di hotel-hotel setempat.