Pengusaha Travel Protes Study Tour Dilarang, Banyak Order Dicancel, Disbudpar: Dedi Kebablasan

"Namun dalam konteks study tour, saya pribadi maupun sebagai kepala dinas tidak setuju dengan kebijakan ini," ujar Abraham saat diwawancarai selepas menerima para pelaku pariwisata se-Ciayumajakuning di kantornya, Senin. 

Menurut Abraham, kebijakan ini muncul sebagai respons atas kecelakaan yang menimpa peserta study tour.

Namun, ia menilai kebijakan tersebut tidak menyasar akar permasalahan.

"Seyogyanya dari kecelakaan itu, ada empat pihak yang harus diminta pertanggungjawaban, bukan langsung melarang study tour ke luar provinsi," ucapnya.

Ia menyebutkan empat aspek yang seharusnya dievaluasi, yakni pengusaha travel, apakah kendaraan yang digunakan sudah sesuai standar keamanan.

Lalu, Dinas Perhubungan, apakah kendaraan telah lulus uji KIR dan dinyatakan layak jalan.

Selain itu, kepolisian, sejauh mana peran kepolisian dalam memastikan keselamatan perjalanan.

Dan Dinas PUTR, apakah akses jalan yang dilewati dalam kondisi aman dan layak dilalui.

Menurutnya, yang perlu diperbaiki adalah sistem pengawasan, bukan sekadar melarang.

"Jangan sampai ada kesan seperti membakar rumah hanya karena ada tikus di dalamnya. Padahal, yang perlu diatasi itu tikusnya, bukan rumahnya yang dihancurkan," jelas dia.

Baca juga: Lebih Murah, Tirto & Istri Pilih Mudik Naik Bajaj Ketimbang Angkutan Umum Meski Tahu Bakal Capek

Ia juga menyoroti pentingnya study tour dalam proses pembelajaran siswa.

"Sejak kecil kita belajar bahwa piknik itu penting untuk kebersamaan. Jika ada siswa yang kurang mampu, bisa disubsidi silang."

"Kalau ada oknum guru yang menyalahgunakan, benahi manajemennya, bukan malah melarang study tour ke luar provinsi," katanya.

Menurut Abraham, membatasi study tour hanya di wilayah Jawa Barat akan menghambat wawasan siswa.

"Bagaimana kita mau belajar dan memahami sejarah kalau hanya berputar di wilayah sendiri?"