Hukuman Lucky Hakim Ketahuan Liburan ke LN Tanpa Izin Menteri, Wamendagri Buka Suara: UU Mengatur

TRIBUNJATIM.COM - Lucky Hakim terancam mendapat hukuman usai liburan ke luar negeri tanpa izin.

Liburan tanpa izin tersebut menjadi masalah karena jabatan Lucky Hakim sebagai Bupati Indramayu.

Terlebih-lebih Lucky jalan-jalan ke Jepang selama mudik Lebaran 2025.

Ancaman sanksi tersebut diungkap sendiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri.

Wamendagri Bima Arya menyinggung undang-undang.

Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

Baca juga: Sosok & Harta Kekayaan Nina Agustina Kalah dari Lucky Hakim di Pilkada Indramayu, Viral Marah-marah

Menurut Bima Arya, Lucky Hakim telah melanggar peraturan dari mendagri terkait liburan untuk kepala daerah. Kepala daerah diwajibkan untuk meminta izin jika ingin berlibur ke luar negeri.

“Undang-Undang (UU) mengatur secara jelas dan tegas mengenai aturan perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," ujar Bima Arya kepada Kompas.com, Minggu (6/4/2025).

"Di dalam Pasal 76 Ayat (1) huruf i, KDH (kepala daerah) dan WKDH (wakil kepala daerah) dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri,” katanya lagi.

Akibat pergi ke Jepang tanpa izin, Lucky Hakim terancam kena sanksi. Bima Arya pun memaparkan kemungkinan sanksi yang bisa menjerat sang Bupati Indramayu.

Menurut Bima Arya, UU tersebut mengatur bahwa kepala daerah setingkat gubernur dan wakil gubernur bisa diberhentikan sementara selama tiga bulan oleh Presiden.

Baca juga: Meski Digaji Rp 200 Juta, Lucky Hakim Mundur dari Jabatan Wakil Bupati Indramayu, Alasannya Mulia

Sementara itu, untuk bupati dan walikota maupun wakilnya, sanksi pemberhentian sementara bisa diberikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Sanksi terkait larangan tersebut sesuai dengan Pasal 77 ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur, serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau walikota dan/atau wakil walikota,” ujar Bima Arya.

Teguran tertulis tersebut, menurut Bima Arya, dibatasi maksimal dua kali. Kepala dan wakil kepala daerah pun bakal diwajibkan mengikuti pembinaan jika melakukan pelanggaran tersebut lebih dari dua kali.

“Pengaturan lebih lanjut didalam Pasal 77 Ayat (4) Dalam hal teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian,” kata Bima Arya.

Kasus ini terkuak setelah mendapat sindiran dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Dalam unggahan TikTok pribadinya, Dedi membagikan foto Lucky Hakim yang sedang berada di Jepang dengan menuliskan caption, "Selamat Berlibur Pak Lucky Hakim, Nanti Kalau ke Jepang Lagi, Bilang Dulu Yah..."

Baca juga: Sindiran Lucky Hakim Bahas Kepemimpinan Nina Agustina di Indramayu: Saya Mendengar Langsung Keluhan

Unggahan tersebut langsung menjadi sorotan karena mencerminkan ketidaksenangan Dedi atas sikap anak buahnya itu yang pergi ke luar negeri tanpa pemberitahuan, baik ke Gubernur maupun ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Jangankan surat, WA (WhatsApp) juga nggak," ujar Dedi saat dikonfirmasi, Minggu (6/4/2025), melansir dari Kompas.com.

Menurut Dedi, dirinya sudah mencoba menghubungi Lucky Hakim berulang kali melalui pesan WhatsApp, namun tidak direspons.

Baru setelah itu ia mengetahui bahwa Lucky tengah berada di Jepang lewat foto-foto yang tersebar di media sosial, termasuk yang di-tag oleh akun @japantour.id.

"Beberapa kali WA enggak direspons, memberitahu kegiatan, ada ini enggak direspons. Pas buka WA ternyata di Jepang," kata Dedi.

Dedi menilai tindakan Lucky Hakim melanggar surat edaran dari Kemendagri yang melarang kepala daerah bepergian ke luar negeri saat libur Lebaran.

Ia pun menyebut akan melaporkan pelesiran tersebut ke Kemendagri.

Baca juga: Pernah Dibayar Rp200 Juta Jadi Wakil Bupati, Lucky Hakim Mundur karena Tak Nyaman: Makan Gaji Buta

"Ada di Undang-undang itu, dilihat di Undang-undang diberhentikan selama tiga bulan ada di situ. Saya sampaikan ke Kemendagri," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa kepala daerah seharusnya tetap siaga di wilayahnya saat Lebaran karena banyak persoalan yang bisa muncul, seperti kemacetan dan gangguan pelayanan masyarakat.

"Silaturahmi kita kan dengan warga, bukan luar negeri. Kemudian juga berbagai problem bisa terjadi ketika Lebaran, arus macet, kemudian berbagai peristiwa. Makanya harus standby. Apalagi ke luar negeri tanpa izin," kata Dedi.

Hingga berita ini ditulis, Lucky Hakim belum memberikan pernyataan resmi terkait pelesirannya ke Jepang.

----- 

Artikel ini telah tayang di Grid.id

Berita Jatim dan berita viral lainnya.