Mbak Dewi Pimpin Panen Raya Padi di Kediri, 6.800 Hektare Siap Dipanen Sepanjang April

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Isya Anshori

TRIBUNJATIM.COM, KEDIRI - Wakil Bupati Kediri, Dewi Mariya Ulfa, memimpin langsung kegiatan panen raya padi di Desa Nambaan, Kecamatan Ngasem, Kediri, Jawa Timur, Senin (7/4/2025).

Panen ini menjadi bagian dari gerakan nasional panen serentak yang digelar di 14 provinsi sebagai bagian dari program swasembada pangan yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto.

Dalam acara yang dihadiri sejumlah pihak mulai dari forkopimda, perwakilan Bulog, BPS, hingga asosiasi pupuk dan mitra pertanian lainnya, Mbak Dewi, sapaan akrabnya menyampaikan apresiasinya kepada para petani yang terus berproduksi demi ketahanan pangan nasional.

"Kegiatan panen raya ini menjadi bukti nyata bahwa pertanian di Kabupaten Kediri terus bergerak maju. Kami mendukung penuh arahan presiden dalam menjaga ketersediaan pangan nasional," kata Mbak Dewi.

Dalam panen raya ini, Plt Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Dispertabun) Kabupaten Kediri, Sukadi menyebut di Kabupaten Kediri akan berlangsung sepanjang April 2025, dengan total lahan yang siap panen mencapai sekitar 6.800 hektare.

Sementara di lokasi panen utama, Desa Nambaan, luas lahan yang dipanen mencapai dua hektare, dengan estimasi produksi mencapai 16 hingga 17 ton gabah.

"Ini bagian dari implementasi program ketahanan pangan nasional yang mulai dijalankan sejak tahun 2024, dan tahun ini diterapkan langsung di lapangan," jelas Sukadi.

Baca juga: Momen Idul Fitri 2025, Bupati Jombang Warsubi Pamer Hasil Panen Raya di Mojokrapak 

Sukadi menambahkan, gabah hasil panen saat ini sudah mulai diserap oleh Bulog.

Hingga awal April, tercatat sekitar 200 ton gabah dari petani di Kediri telah masuk ke gudang Bulog.

Namun, di lapangan masih ditemukan praktik tengkulak yang membeli gabah di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 6.500 per kilogram, lalu menjualnya ke Bulog dengan harga resmi.

Guna mengatasi hal tersebut, Sukadi mengumumkan sistem baru yang mulai diterapkan per 7 April 2025. Di mana para petani yang akan panen wajib melapor ke PPL atau Babinsa di desa masing-masing. 

"Mereka akan langsung menghubungkan ke Bulog untuk dijadwalkan penyerapan," katanya.

Langkah ini, menurutnya, tidak hanya menjaga stabilitas harga sesuai HPP, tetapi juga memperlancar proses distribusi dan memastikan petani mendapatkan harga yang adil.

Pemerintah Kabupaten Kediri berkomitmen untuk terus memperkuat program swasembada pangan, dengan harapan hasil panen yang maksimal dapat meningkatkan kesejahteraan para petani di wilayah tersebut.

"Kami imbau para petani yang akan panen dalam tiga hingga lima hari ke depan segera mendaftar agar tidak ada keterlambatan dan seluruh hasil panen dapat terserap optimal," tambahnya.