Gedung BPSDM di Kota Malang Diproyeksikan Jadi Sekolah Rakyat, Kapasitas Kamar Sampai 200 Orang

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memproyeksikan gedung BPSDM di Jalan Kawi, Kota Malang, menjadi gedung Sekolah Rakyat untuk tingkat SMA. 

Khofifah telah mengunjungi gedung BPSDM tersebut bersama sejumlah pejabat tingkat provinsi dan Pemkot Malang, Rabu (16/4/2025). 

Sebelumnya, Khofifah meninjau tempat di Kota Batu untuk menjadi gedung SR tingkat SMP. 

Dikatakan Khofifah, gedung BPSDM di Kota Malang dapat menampung 200 orang. Pun ruang pengasuhnya juga telah disediakan.

"Ini gedung BPSDM Pemprov Jatim yang juga kami siapkan untuk Sekolah Rakyat. Kalau yang tadi SMP, ini SMA. Kapasitas kamarnya sampai 200 orang. Lengkap dengan kamar pengasuh. Yang sedang disiapkan sekarang laboratorium untuk komputer," ujarnya, Rabu (16/4/2025).

Khofifah meninjau sejumlah ruangan di gedung BPSDM. Ia juga meninjau ruangan di lantai atas. Setelah meninjau, Khofifah menilai gedung layak untuk digunakan.

"Relatif sudah sangat siap untuk dijadikan SR. Karena ini ada di Kota Malang, maka atas namanya nanti Pemkot Malang, atas nama Sekolah Rakyat Kota Malang," paparnya.

Sebelumnya, Pemkot Malang telah menyiapkan gedung Sekolah Rakyat di Kecamatan Kedungkandang. 

Dengan ditambahnya gedung baru, maka Pemkot Malang akan memiliki dua gedung yang bisa dioperasikan menjadi Sekolah Rakyat. 

"Di Kota Malang potensial punya dua Sekolah Rakyat. Kalau ada dua Sekolah Rakyat, kemungkinan bisa saja ditambahkan, mungkin kalau kursi masih ada bisa digunakan untuk Kabupaten Malang karena wilayahnya luas dan penduduk banyak. Jatim pada posisi siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat," tegas Khofifah.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengatakan Kota Malang telah ditunjuk sebagai kota prioritas menyelengarakan program Sekolah Rakyat. 

Pemkot Malang telah menyiapkan gedung di Kecamatan Kedungkandang.

Pemkot Malang akan mencari calon siswa yang akan mengisi program Sekolah Rakyat. 

Dikatakan Wahyu, kelompok masyarakat miskin ekstrem diprioritaskan untuk mendapatkayanan sekolah rakyat.

Wahyu menekankan tidak ada lagi anak tidak sekolah di Kota Malang karena telah hadir program Sekolah Rakyat.

"Kami prioritaskan yang miskin ekstrem," kata Wahyu.

Pemkot Malang memiliki aset gedung rumah susun pendidikan di daerah Tlogowaru. 

Rencananya, rumah susun pendidikan itu akan digunakan menjadi asrama. Kemudian Pemkot Malang akan membangun gedung baru untuk sekolah. 

Rusunawa pendidikan yang berdiri saat ini memiliki tiga lantai. Satu kamar bisa diisi oleh empat siswa. 

Dalam konsep sekolah rakyat nanti, siswa yang masuk sekolah akan tinggal di asrama. 

Mereka akan tinggal di sana sampai lulus. Pemerintah akan menjamin kebutuhan makan dan lainnya.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengatakan, Pemerintah Kota Malang hanya menerima tempat sedangkan biaya sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat. 

"Kalau untuk sementara yang saya dengar, sasarannya 1.000 dari DTKS Desil 1, 2, dan 3. Kota Malang tinggal pelaksana saja. Pastinya itu akan mengurangi, karena angka tidak sekolah kita di angka 3000 an lebih. Harapan kami bisa menurunkan 1.000 orang lagi. Semoga ini bisa berlanjut beberapa tahun ke depan sehingga anak-anak bisa mentas dari putus sekolah," kata Amithya.

Legislatif mendorong agar Pemkot Malang juga memanfaatkan program ini sebagai sarana mengentaskan angka pengangguran. Anak-anak yang sudah mendapatkan jaminan sekolah, sudah sepatutnya terus dipantau hingga mendapatkan jaminan pekerjaan juga. 

Amithya mengatakan kalau legislatif telah mengusulkan sitem pemantauan itu ke eksekutif.

Pemkot Malang telah memiliki program beasiswa kepada ratusan anak setiap tahunnya. 

Dari program tersebut, Pemkot Malang bisa memantau potensi yang ada. Terutama anak-anak yang berprestasi. Mereka bisa ditarik untuk bekerja di Kota Malang