Miris, Warga Buta Huruf di Bondowoso Diduga Jadi Korban Penyelewengan Dana PKH, Ketua DPRD: Kok Tega

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Sinca Ari Pangistu

TRIBUNJATIM.COM, BONDOWOSO - Aparat Penegak Hukum (APH) diminta segera menindaklanjuti adanya temuan dugaan penyimpangan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sumber Salak, Kecamatan Curahdami.

"Saya minta penegak hukum segera mengambil tindakan," ujar Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir  saat pers release dengan aaa media pada Rabu (15/4/2025) pagi.

Ia menerangkan sangat miris pada dugaan penyimpangan yang memanfaatkan keluarga penerima manfaat (KPM) yang buta huruf. Modusnya, mereka meminta ATM dam PINnya dengan alasan agar aman.

"Kenapa tega-teganya mangambil hak orang miskin, memanfaatkan orang buta huruf," ujarnya.

Menurutnya, Kejaksaan Negeri dan Kepolisian harus turun tangan untuk memonitoring pendistribusian PKH ini di seluruh desa.

Baca juga: Sejumlah KPM di Bondowoso Keluhkan Tak Terima Bantuan, Padahal Tercatat Ada Transaksi

Lebih-lebih beberapa waktu lalu, Kemensos RI menyebutkan ada total Rp 500 milliar bantuan yang digelontokan di Bondowoso dalam berbagai bentuk. Sebut saja seperti PKH, BPNT, dan lain-lain.

"Saya minta apa itu Polres dan Kejaksaa untuk segera turun tangan,"ujarnya.

Selain itu, ia juga mendorong para kepala desa untuk turut serta mengawal proses pencairan bantuan tersebut.

Untuk itu, ia meminta semua pihak bersinergi untuk menangani masalah ini, paling tidak untuk mengantisipasi kebocoran data.

"Pemerintah memberikan bantuan agar masyarakat merasa pemerintah hadir. Ini program PKH sangat mulia, " urainya.

Untuk itu, DPRD akan meminta Dinsos P3AKB untuk menyajikan data secara transparan terkait penerima bantuan tersebut.

"Bukan hanya Sumber Salak, namun juga di wilayah lainnya, " tukasnya.

Di lain sisi, dirinya akan meminta komisi DPRD untuk mengambil langkah-langkah mengantisipasi kebocoran yang akan datang.

Sebelumnya diberitakan, Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Sumber Salak, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso mengeluhkan uang bantuan PKH dan BPNT nya tak diterima.

Ada yang mengeluh tak menerima sama sekali sejak tahun 2023, ada warga yang mengeluh di awal tahun 2025 ini belum menerima, ada juga yang hanya menerima bantuan beras.

Setelah dicek di aplikasi SIKS-NG, ternyata mayoritas telah melakukan transaksi. Artinya, uang di ATM KPM PKH telah dicairkan.

Kepala Desa Sumber Salak, Makbul, mengatakan, pendamping PKH dari Kabupaten telah melakukan pemeriksaan dua kali pada warga-warganya yang mengeluhkan PKH ini. Hal ini menyusul ada beberapa warga yang mengeluhkan PKH dan BPNT nya tidak cair.

Pihaknya sendiri telah mengecek di aplikasi SIKS-NG, ternyata dari nama-nama yang telah dicek tersebut sudah melakukan transaksi.

"Cek di SIKS-NG, ada catatan sudah realisasi," ujarnya, Selasa (15/4/2025).

Dari data awal ini, pihaknya pun mengecek mutasi ke BNI ternyata sudah muncul transaksi. Ada yang ditransfer, dan ada yang sudah cair. Namun, warga tidak menerima.

Mengetahui banyaknya keluhan ini, pihaknya berencana akan mengambil langkah hukum untuk memperjuangkan hak-hak warga. Terlebih lagi, dari rekening mutasi itu tertulis sejumlah uang yang cair ditransfer seseorang yang sama