Ortu Murid TK Syok Diminta Bayar Wisuda dan Study Tour Rp 1,1 Juta, Aturan Dedi Mulyadi Tak Mempan

TRIBUNJATIM.COM - Keluhan orang tua siswa siswi Taman Kanak-kanak (TK) di Kota Bekasi akhirnya tak terbendung lagi.

Salah satu Taman Kanak-kanak (TK) swasta di Kota Bekasi tetap menggelar kegiatan wisuda dan study tour meski telah dilarang Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Salah satu orangtua siswa berinisial L (30) mengeluhkan biaya dua kegiatan tersebut terlalu mahal.

"Kalau untuk wisuda plus foto Rp 550.000, untuk jalan-jalan Rp 600.000. Total Rp 1.150.000 yang bagi kami sangat memberatkan," kata L kepada Kompas.com, Rabu (16/4/2025), seperti dikutip TribunJatim.com Rabu.

Berdasarkan surat edaran sekolah tersebut, kegiatan study dilaksanakan pada 12 Juni 2025, dengan tujuan ke Depok, Jawa Barat.

Biaya sebesar Rp 600.000 untuk kegiatan study tour tersebut dengan rincian, masuk area outbound dua orang, makanan ringan dan minuman dua orang, makan siang prasmanan dua orang, kaus, dan dua bus.

Sedangkan kegiatan wisuda direncanakan digelar di Gedung Islamic Center Bekasi pada 18 Juni 2025.

Kegiatan wisuda dipatok harga sebesar Rp 550.000 dengan rincian transportasi, pendaftaran munaqosah dan wisuda, sewa toga, foto wisuda dan foto kelas bersama, makanan ringan, serta ijazah.

L meminta pihak sekolah membatalkan kegiatan tersebut. Mengingat, dua kegiatan ini sudah dilarang Tri Adhianto dan Dedi Mulyadi.

"Harapan saya semoga dibatalkan saja ini wisuda dan jalan-jalannya," imbuh dia.

Baca juga: Pengusaha Travel Protes Study Tour Dilarang, Banyak Order Dicancel, Disbudpar: Dedi Kebablasan

Kompas.com telah berupaya mengonfirmasi dengan mengirim pesan singkat ke kepala sekolah TK tersebut. Namun, hingga kini belum direspons.

Terpisah, Tri Adhianto menegaskan bahwa sekolah dilarang menggelar kegiatan wisuda dan study tour.

Larangan ini sebagaimana aturan yang telah dikeluarkan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi.

Baca juga: Tak Ikuti Aturan Menteri soal Study Tour, Dedi Mulyadi Tak Mau Orang Tua Tersiksa: Bukan Hal Sepele

"Kan sudah keluar (aturan pelarangan), sudah jelas," ucap Tri kepada Kompas.com.

Diketahui sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta Bupati Bandung Dadang Supriatna menghapus wisuda TK dan SMP selain larangan study tour.

Tantangan tersebut disampaikan Dedi Mulyadi kepada Bupati Bandung di acara hari kedua retreat di Magelang yang direkam dan diposting di Instagram @dedimulyadi71, Sabtu (22/2/2025).

“Ada keluhan, misalnya anak-anak TK wisuda, SD wisuda, nah kegiatan-kegiatan yang tidak ada relevansinya dengan pendidikan minta dihapus. Pak Bupati berani enggak?” ujar Dedi kepada Dadang Supriatna.

“Siap, berani,” jawab Dadang Supriatna.

Dedi mengungkapkan, biaya wisuda siswa TK dan SD tersebut membebani. Untuk itu, beban tinggi yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan, minta dihapuskan.

Selain itu, sambung Dedi, banyak usul study tour tingkat TK sampai SMP yang jauh dan mengeluarkan biaya tinggi untuk dihapuskan.

Namun, karena TK-SMP kewenangannya ada di kabupaten dan kota, ia meminta bupati dan wali kota menghapusnya.

Baca juga: Pantas Dedi Mulyadi Minta Dokter Lecehkan Pasien Dipecat, Ternyata Tak Sekali Beraksi: Ada Laporan

Sejak menjabat sebagai seorang gubernur, Dedi Mulyadi memang sangat memperhatikan aturan perihal study tour.

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kebijakan pelarangan study tour di Jawa Barat tidak akan berubah.

Diketahui, Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyebut bahwa study tour boleh dilakukan.

Namun ia meminta sekolah untuk mengecek kelayakan kendaraan bus dan kualitas sopir bus jika ingin mengadakan study tour.

Mu'ti tidak melarang sekolah mengadakan study tour selama masa liburan meski ada sejumlah pemerintah daerah yang menyatakan larangan.

"Tolonglah dipastikan betul terutama menyangkut mitra transportasinya karena banyak kecelakaan terjadi," ujar Mu'ti, saat ditemui di Kantor Kemendikdasmen, Senin (24/3/2025), melansir dari Kompas.com.

Mu'ti meminta sekolah untuk mengusahakan menjalin kerja sama dengan biro transportasi berkualitas.

"Jadi, diusahakan agar biro-biro transportasinya yang betul-betul berkualitas, yang kendaraannya layak, driver-nya juga memang driver yang sangat mengutamakan keamanan penumpangnya," ujar dia.

Mu'ti mengatakan, study tour merupakan bagian dari program sekolah yang bertujuan memberikan pengalaman kepada anak-anak dengan kunjungan ke berbagai tempat.

Namun, Mu'ti mengingatkan, study tour harus direncanakan dengan matang agar kegiatan yang dilakukan bermanfaat untuk anak-anak.

"Jangan sampai study tour itu hanya menjadi kegiatan yang rutinitas saja yang kaitan dengan pendidikan itu tidak terlaksana," papar dia.

Baca juga: Kemenpar Langsung Bereaksi Usai Larangan Study Tour Meluas, Wilayah Lain Mulai Ikutan Dedi Mulyadi

Selain itu, Mu'ti juga mengingatkan sekolah agar study tour tetap dibimbing oleh guru demi keselamatan anak-anak.

"Tetap dibimbing oleh guru-guru, jangan kemudian para murid ini dibiarkan tanpa pengawasan dari para guru sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu dapat kita hindari," ujar dia.

Terkait ini, Dedi Mulyadi angkat bicara.

Ia mengatakan bahwa study tour selama ini lebih mengarah pada kegiatan wisata daripada perjalanan pendidikan.

"Study tour itu bukan urusan bus atau perjalanan, tetapi lebih kepada bisnis di baliknya. Seharusnya ini perjalanan pendidikan, tapi faktanya hari ini lebih banyak didominasi oleh travel dan bisnis pariwisata. Jika seperti itu, namanya bukan study tour, melainkan piknik," ujar Dedi Mulyadi kepada Kompas.com via sambungan telepon, Senin (24/3/2025) malam.

Baca juga: Kadis Pariwisata Keluhkan Wisata Turun Gegara Larangan Study Tour Dedi Mulyadi, Sepi Pengujung

Menurut pria yang akrab dipanggil KDM (Kang Dedi Mulyad), keputusan ini diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat Jawa Barat, terutama bagi orang tua dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.

Ia menyoroti dampak finansial yang ditanggung orangtua demi memenuhi kebutuhan anak dalam kegiatan study tour yang justru memberatkan.

"Tidak boleh anak piknik di atas rintihan orangtua. Saya tahu bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Jawa Barat. Banyak orangtua yang terpaksa berutang atau menjual barang demi membiayai study tour anaknya. Ini bukan hal sepele. Ada orangtua yang harus mengeluarkan uang jutaan rupiah, padahal itu bukan perkara kecil bagi mereka," tegasnya.

Selain itu, Dedi juga menyoroti efek sosial dari study tour yang justru berpotensi melahirkan kesenjangan di antara siswa di sekolah.

"Posisi siswa di kelas bisa menjadi minder karena tidak ikut study tour. Ini melahirkan masalah sosial. Saya melarang study tour karena saya peduli dan sayang terhadap warga Jawa Barat, bukan karena alasan lain," jelasnya.

Sebagai alternatif, KDM menyarankan agar kegiatan pendidikan di luar sekolah tetap bisa dilakukan tanpa harus membebani orang tua dengan biaya besar.

Ia menekankan bahwa esensi pendidikan bukan terletak pada perjalanan jauh, melainkan pada pembelajaran yang bermakna.

"Kalau memang mau study tour, tidak usah jauh-jauh. Lingkungan sekitar masih banyak yang bisa dijadikan bahan pembelajaran. Sampah menumpuk di mana-mana, sekolah masih banyak yang kumuh, itu yang seharusnya menjadi perhatian. Pendidikan tidak boleh berhenti di level formal saja," katanya.

Dedi juga menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan upaya penguatan pendidikan berkarakter di Jawa Barat.

Ia berharap keputusan ini bisa melindungi orangtua dari beban ekonomi yang tidak perlu dan memastikan subsidi pendidikan yang telah diberikan pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

"Saya tidak melarang study tour dalam arti sebenarnya, tapi faktanya selama ini lebih ke arah piknik. Saya ingin memastikan bahwa pendidikan di Jawa Barat benar-benar mengutamakan substansi, bukan sekadar perjalanan tanpa esensi. Jika ada kepala sekolah yang tetap bersikeras mengadakan study tour, silakan berhadapan langsung dengan saya," tegas Dedi.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com