Warga Minta Jalan Diperbaiki Ketimbang Beri 198 Kades Motor Dinas Baru, Pemkab Tetap Realisasikan

Menurut Ali, kegiatan kepemudaan yang bersifat produktif lebih dibutuhkan masyarakat untuk dapat menghadapi tantangan zaman. 

"Lebih kepada agar event kepemudaan ini lebih gencar dilakukan. Bisa olahraga, kesenian, hingga UMKM. Manfaatnya lebih ada," sebutnya. 

Sementara itu, kendati memicu kritikan dari warga, Pemerintah Kabupaten Lumajang tampaknya akan merealisasikan kebijakan Bupati Lumajang, Indah Masdar perihal pemberian sepeda motor baru bagi kades. 

Hal tersebut dikonfirmasi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triyono. 

Agus menjelaskan, anggaran untuk membeli sepeda motor Honda PCX bagi kepala desa di Lumajang akan diambil dari dana sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) APBD tahun 2024. 

Diketahui Silpa APBD 2024 Lumajang kini masih dalam proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. 

Informasi menyebutkan dana Silpa APBD tahun 2024 yang jumlahnya mencapai Rp 50 miliar.

Kemudian untuk penganggaran motor baru Honda PCX berjumlah 198 unit diprediksi akan menelan anggaran Rp 6 miliar hingga Rp 7 miliar. Tergantung pada tipe kendaraan yang dipilih. 

"Kendaraan operasional menggunakan Silpa APBD 2024. Bukan dari hasil efisiensi," ujar Agus ketika dikonfirmasi. 

Jika akhirnya terealisasi, sepeda motor dinas lama para kepala desa akan jadi aset desa.

Kata Agus, kendaraan motor eks kepala desa bisa digunakan untuk para perangkat desa dalam melaksanakan tugas. 

Diketahui, motor lama para kepala desa yakni produk keluaran Honda tahun 2009.

"Yang lama karena sudah kita hibahkan, ya tetap jadi asetnya desa," jelas Agus.

Seperti diberitakan sebelumnya, rencana pembelian sepeda motor dinas baru Honda PCX bagi 198 kepala desa se Kabupaten Lumajang tuai kritik pedas dari masyarakat. 

Lewat media sosial, masyarakat melontarkan kekecewaannya atas rencana Bupati Lumajang, Indah Amperawati Masdar akan menghadiahi sepeda motor dengan harga yang tidak murah tersebut.