Malang Selatan Jadi Wilayah dengan Jumlah PMI Terbanyak, Total Ada 371 Orang: Banyak Melihat Saudara

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Lu'lu'ul Isnainiyah

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Malang selatan menjadi daerah dengan jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) paling banyak dibandingkan daerah lainnya. 

Berdasarkan Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (LTSA PPMI) 2024, kecamatan Sumbermanjing Wetan menjadi menjadi kecamatan tertinggi dengan jumlah PMI sebanyak 371 orang.

Setelah Sumbermanjing Wetan, kecamatan di Malang selatan lainnya dengan jumlah PMI tertinggi ada di Kecamatan Kalipare sebanyak 301 orang, Kecamatan Dampit sebanyak 297 orang, Kecamatan Bantur sebanyak 278 orang, Kecamatan Turen sebanyak 237 orang, Kecamatan Donomulyo sebanyak 229 orang, hingga Kecamatan Gedangan sebanyak 227 orang.

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupateng Malang, Tri Darmawan mengatakan banyaknya jumlah PMI yang berasal dari Malang selatan karena mereka melihat PMI yang telah berhasil bekerja di luar negeri terlebih dahulu.

"Karena mereka (warga Malang selatan) melihat suadara, tetangga yang lebih dulu menjadi PMI, kebetulan sukses dan akhirnya tertarik dan tergiur dengan gaji yang ditawarkan," bebernya.

Baca juga: PMI Asal Banyuwangi Dikabarkan Meninggal di Kamboja, Jenazah Tak Diketahui Keberadaannya

Namun, tak hanya di Malang selatan saja PMI berasal. Di 33 kecamatan di Kabupaten Malang banyak yang bekerja sebagai PMI. Namun, jumlahnya tidak banyak seperti di Malang selatan.

Menurut Tri, gaji PMI untuk jenis pekerjaan informal di negara Malaysia kisaran Rp 5 - Rp 6 juta/bulan, Hong Kong mulai Rp 10 - Rp 12 juta/bulan. Untuk pekerja formal gaji yang ditawarkan di atas Rp 15 juta.

Ia pun mengimbau kepada masyarakat agar tidak tergiur dengan jumlah gaji yang besar. Karena belakangan ini banyak penyalur PMI yang tidak resmi atau ilegal.

Baca juga: Pemkab Banyuwangi Koordinasi dengan BP2MI, Bantu Kepulangan PMI yang Dikabarkan Meninggal di Kamboja

"Kantong ilegal itu sekarang banyak. Dulu ada kasus warga datang ke sini mendapat tawaran kerja di Taiwan. Tapi dialihkan ke Serbia. Nah masyarakat ini yang perlu diedukasi dan harus mendaftar sesuai prosedural yang berlaku," jelasnya.

Mengenai maraknya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ke Kamboja, sejauh ini Tri belum menerima informasi adanya warga Kabupaten Malang yang terlibat hal ini.

Baca juga: Peluncuran Koperasi Migran Indonesia, Pemerintah Yakin Bantu Masalah PMI

Ia menegaskan, bahwa Pemerintah Indonesia Indonesia tidak memiliki memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman atau nota kesepakatan dengan tiga negara, Kamboja, Thailand, dan Myanmar.

"Pemerintah sudah menginformasikan belum pernah membuka pintu kerja sama untuk mereka kerja di tiga negara tersebut," tandasnya.

Baca juga: Nasib Miris Pekerja Migran Banyuwangi Korban Kebakaran di Turki, Keluarga Biayai Pemulangan Jenazah

 Untuk itu ia mengimbau bagi warga Kabupaten Malang untuk mendaftar melalui LTSA PPMI Disnaker. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya TPPO dan penyaluran PMI ilegal.