JATIM TERPOPULER: Warga Lamongan Gugat Gubernur Jatim - Anggaran Disdik Tuban Dipangkas Rp10 M

TRIBUNJATIM.COM - Berikut tersaji berita Jatim terpopuler hari ini, Kamis (1/5/2025).

Segmen berita terpopuler kali ini menyoroti peristiwa dari Lamongan, Bojonegoro, dan Tuban.

Pertama, warga Lamongan menggugat Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Pria bernama Alfiyah Nimah itu berharap sang kepala daerah bisa meniru kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Kedua, tujuh Calon Pegawai Negeri Sipil (CNS) Pemkab Bojonegoro mengundurkan diri.

Salah satu alasan adalah meninggal dunia.

Ketiga, anggaran Dinas Pendidikan (Disdik) Tuban dipangkas Rp10 miliar akibat efisiensi.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Disdik Kabupaten Tuban, Abdul Rakhmat.

Selengkapnya, simak berita Jatim terpopuler hari ini di bawah ini.

Baca juga: Cuaca Jatim Kamis, 1 Mei 2025: Gresik Hujan Ringan, Surabaya dan Sidoarjo Panas 34 Derajat Celcius

1. Alfiyah Warga Lamongan Gugat Gubernur Jatim Khofifah Soal Pajak Kendaraan, Ingin Tiru Jawa Barat

Alfiyah Nimah, warga Lamongan, merasa tertarik dengan kebijakan pengampunan tunggakan pajak kendaraan bermotor yang diinisiasi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Ia berharap kebijakan tersebut juga diterapkan di Jawa Timur.

Sayangnya, Alfiyah belum melihat tanda-tanda Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, akan mengikuti jejak tersebut.

Alfiyah pun berinisiatif mengajukan gugatan terhadap Gubernur Khofifah. Sidang perdana digelar Rabu (30/4).

Namun, sidang pertama itu ditunda karena Biro Hukum Provinsi Jawa Timur yang datang mewakili Gubernur Khofifah belum mengantongi surat kuasa.

Mochammad Sholeh, kuasa hukum Alfiyah Nimah, menjelaskan alasan gugatan tersebut. Ia berpendapat bahwa penghapusan denda pajak merupakan kebijakan yang sangat pro-rakyat, sebab kondisi ekonomi saat ini sedang tidak baik-baik saja.

Sholeh juga menambahkan bahwa berdasarkan pantauan media sosial, banyak warga Jawa Timur menginginkan kebijakan serupa yang mencakup kendaraan roda dua dan empat, termasuk pokok pajak, denda, balik nama, dan pajak progresif.

Baca juga: 100 Orang Jadi Korban Video Hoaks Gubernur Jatim Khofifah, Tertipu Motor Murah Seharga Rp 500.000 

“Karena faktanya sekarang ekonomi sedang tidak baik-baik saja, masyarakat banyak yang tidak membayar pajak bukan karena tidak mau, tetapi memang lagi tidak punya uang,” ujar Sholeh.

Sholeh juga menyoroti isu korupsi yang terjadi di Jawa Timur. Banyaknya temuan kasus memicu persepsi negatif di masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. 

Beberapa solusi alternatif juga telah disiapkan. Apabila Gubernur Khofifah keberatan, maka pengampunan pajak hanya dikhususkan bagi kendaraan di bawah 2000 cc.

Sebab pemilik kendaraan di bawah 2000 cc umumnya kalangan masyarakat menengah ke bawah. 

Baca selengkapnya

2. Tujuh CPNS Pemkab Bojonegoro Mundur, Satu Meninggal Dunia Jelang Penyerahan SK

Sebanyak tujuh Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mundur jelang penyerahan Surat Keputusan (SK) pengangkatan.

Satu di antaranya meninggal dunia sebelum sempat menerima SK.

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Aparatur Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Bojonegoro, Daniar Surya Adi Permana, menjelaskan, dari total 642 CPNS yang dinyatakan lolos seleksi tahun 2024, hanya 635 orang yang akan menerima SK.

“Tujuh CPNS tidak bisa menerima SK karena berbagai alasan. Ada yang sudah diterima di instansi lain, dan satu orang meninggal dunia dari lingkungan Dinas Pendidikan,” ungkap Daniar, Rabu (30/4/2025).

Baca juga: Kata Pengamat soal 1.967 Peserta CPNS 2024 Mengundurkan Diri, Singgung Lokasi Penempatan

Penyerahan SK bagi CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dijadwalkan berlangsung pada Rabu (30/4/2025) pukul 13.30 WIB di Alun-alun Bojonegoro.

Selain CPNS, ada pula sebanyak 2.494 PPPK yang akan menerima SK pengangkatan dalam acara yang sama.

Ribuan PPPK tersebut, merupakan peserta yang lolos dalam seleksi tahap pertama tahun 2024.

“Mereka telah melalui seluruh proses seleksi dan siap mendukung peningkatan pelayanan publik,” tambah Daniar.

Baca selengkapnya

3. Dampak Efisiensi, Anggaran Disdik Tuban Dipangkas Rp10 Miliar, Ini Sektor yang Kena Refocusing

Efek efisiensi anggaran, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Tuban, pangkas anggaran hingga Rp10 miliar, Rabu (30/4/2025).

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Disdik Kabupaten Tuban, Abdul Rakhmat, menurutnya dengan adanya efisiensi anggaran, Disdik Kabupaten Tuban telah memangkas anggaran sebesar Rp10 miliar.

Baca juga: Dana Desa Tuban 2025 Belum Cair, Program Strategis Tertunda, Ternyata Ini Penyebabnya

“Semua dinas terdampak, kita sekitar Rp10 miliar,” ujarnya.

Lebih lanjut Rakhmat menjelaskan, walaupun ada pemangkasan anggaran sebesar Rp10 miliar, ia memastikan tidak akan mengurangi mutu pendidikan di Kabupaten Tuban.

Pemangkasan tersebut, dilakukan Disdik di beberapa sektor seperti, perjalanan dinas, kegiatan rapat-rapat dan acara seremonial.

Baca selengkapnya

----- 

Berita Jatim dan berita viral lainnya.

Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com