Makan Bergizi Gratis
Kabupaten Madiun Akan Punya Dapur Makan Bergizi Gratis, Jadi Motor Perekonomian Lokal, ini Lokasinya
Kabupaten Madiun bakal mempunyai dapur, untuk operasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penulis: Febrianto Ramadani | Editor: Sudarma Adi
Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Febrianto Ramadani
TRIBUNJATIM.COM, MADIUN - Kabupaten Madiun bakal mempunyai dapur, untuk operasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Nantinya dapur berlokasi di Dusun Kalilumbu, Desa Sidorejo, Kecamatan Kebonsari.
Deputi Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN), Brigjen (Purn) Suardi Samiran, mengatakan, kehadiran dapur yang dikelola oleh Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG), diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi rakyat .
“Dapur MBG ini tidak hanya menyuplai makanan sehat dan gratis, tetapi juga menyerap hasil pertanian, peternakan, serta produk UMKM lokal secara masif,” ujar Suardi dalam Soft Launching, Jumat (2/5/2025).
Baca juga: Jangkau Wilayah Perbatasan, Dinkes Kabupaten Madiun Hadirkan Pemeriksaan Gratis dan Rontgen Keliling
Ia mengungkapkan, nantinya bakal menggandeng petani, peternak, dan pelaku usaha mikro dari tiga wilayah perbatasan. Yakni Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Ponorogo.
“Rencananya total akan berdiri enam unit dapur MBG di Desa Sidorejo. Empat unit akan beroperasi di Dusun Kalilumbu, satu di Dusun Penjalinan, dan satu lagi di Dusun Balungasri. Dua dapur siap berjalan bulan Mei ini,” ungkapnya.
“Masing-masing dapur memiliki kapasitas produksi antara 3.000 hingga 3.500 porsi makanan per hari, ditujukan bagi anak sekolah mulai TK hingga SMA, santri pondok pesantren, balita, serta ibu hamil dan menyusui di Kecamatan Kebonsari dan sebagian wilayah Geger,” imbuh Suardi.
Pihaknya memperkirakan, kebutuhan bahan baku dari enam dapur mencapai skala besar. Setiap hari, konsumsi beras bisa mencapai 1,2 hingga 1,5 ton, setara dengan 26,4 hingga 33 ton per bulan jika beroperasi 22 hari.
Lalu kebutuhan akan sayuran, buah-buahan, daging ayam dan sapi, serta telur berada di kisaran yang sama. Untuk susu, satu dapur memerlukan 600 liter per hari.
Baca juga: May Day di Kabupaten Madiun, Buruh Desak Upah Pekerja Setara dengan Kawasan Ring 1 Jawa Timur
“Bila dikalikan dengan enam dapur dan 22 hari kerja, maka total kebutuhan susu bulanan mencapai 79.200 liter. Selain itu, dapur-dapur ini juga membutuhkan hingga 1,2 ton tempe dan tahu per hari,” terangnya.
Semua bahan akan dipasok oleh produsen lokal yang tersebar di Madiun Selatan, Ponorogo, dan Magetan, memanfaatkan letak strategis dapur yang berada di titik temu tiga kabupaten tersebut
Di tempat yang sama Wakil Kepala I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Nanik S. Deyang, menyampaikan, program ini bukan hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang sangat besar.
“Setiap dapur langsung menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 50 orang, belum termasuk 200 tenaga tidak langsung di sektor pertanian dan UMKM. Ini program revolusioner presiden dalam menekan angka kemiskinan dan membangun generasi sehat,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa secara ekonomi, satu dapur dengan anggaran Rp1 miliar per bulan dapat menciptakan efek pengganda hingga Rp5 miliar.
“Bila program ini terealisasi dalam 30.000 titik dapur di seluruh Indonesia, maka 5 sampai 6 juta pengangguran diprediksi akan terserap,” pungkasnya.
makan bergizi gratis
dapur MBG
Dusun Kalilumbu
Brigjen (Purn) Suardi Samiran
Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi
Kabupaten Madiun
TribunJatim.com
Program Makan Bergizi Gratis di Banyuwangi Makin Luas, Kini Sentuh 16 Ribu Siswa |
![]() |
---|
Polresta Banyuwangi Luncurkann SPPG di Blimbingsari, Bakal Layani 13 Sekolah |
![]() |
---|
Dengarkan Pidato Presiden, DPRD Trenggalek Harapkan 50 Persen Sekolah Rasakan Manfaat MBG |
![]() |
---|
Ada Penolakan Pendirian SPPG di Kota Batu, Kabupaten Malang Sudah Punya 11 Dapur MBG: Percepat |
![]() |
---|
Dukung Program Gizi Nasional, Polres Kediri Bangun Dapur Umum SPPG di Plemahan |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.