Sekolah Lelah Banyak Temuan Ulat di Menu Makan Siang Gratis, Kini Minta Berhenti, Wakepsek: Butuh AC

"Program ini membuat karyawan harus bekerja lebih keras. Mereka harus menunggu kedatangan makanan untuk MBG, dan baru bisa menyusun laporan keuangan setelah itu, yang mengganggu kegiatan lainnya," ungkap Widiatmoko saat dihubungi pada Senin (5/5/2025).

Ia menambahkan bahwa karyawan juga bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan siswa-siswa saat makanan tiba di sekolah.

Baca juga: 4 Fakta 342 Siswa SMP Keracunan usai Santap Hidangan MBG, Dinkes Bertindak, Sampel Makanan Diuji

Setelah distribusi makanan selesai, mereka harus memastikan semua tempat makanan MBG telah dikumpulkan.

Widiatmoko juga menyatakan bahwa SMKN 4 Yogyakarta saat ini sudah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang menyebabkan penurunan omzet.

"Kami sudah berstatus BLUD, dan banyak keluhan mengenai penurunan omzet," kata dia.

Widiatmoko menyarankan agar program MBG dialihkan ke sekolah-sekolah yang memiliki fokus pada jurusan teknik, bukan yang berfokus pada tata boga seperti di SMKN 4 Yogyakarta.

"Jika memungkinkan, program ini sebaiknya diberikan kepada sekolah-sekolah teknik, karena fokus kami adalah pada makanan, sementara jurusan teknik memiliki kebutuhan yang berbeda," jelasnya.

Ia juga mengusulkan agar dana dari program MBG digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana sekolah.

"Dengan jumlah murid yang mencapai ribuan, kami memerlukan ruang kelas yang nyaman, termasuk AC. Dengan anggaran yang ada, misalnya Rp 12 juta untuk satu kali makan, seharusnya bisa dialokasikan untuk pembelian AC agar proses belajar mengajar lebih nyaman," tambah Widiatmoko.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Suhirman, menyatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan resmi dari SMKN 4 Yogyakarta terkait permohonan penghentian program MBG.

Menurutnya, keputusan mengenai kelanjutan program tersebut tidak sepenuhnya ada di tangan mereka.

"Kami akan melakukan klarifikasi ke sekolah. Kami menyediakan sekolah, dan keputusan akhir ada pada SPPG," ujarnya.

Suhirman juga menjelaskan bahwa penggantian sekolah untuk program MBG tidak bisa dilakukan secara langsung, melainkan harus berdasarkan kesepakatan dengan SPPG.

"Itu tergantung dari SPPG, apakah pengganti berada lebih dari 3 km atau tidak. Jika kurang dari 3 km, itu memungkinkan, tetapi kami akan koordinasikan terlebih dahulu," tutupnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com