Pantas Sekolah Ini Minta Program MBG Dihentikan pada Tahun Ajaran Baru, Wakasek: Mengganggu Kegiatan

TRIBUNJATIM.COM - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Presiden Prabowo Subianto masih saja menuai polemik di dalam pelaksanaannya.

Kali ini, sebuah sekolah di Yogyakarta mengusulkan agar program MBG dihentikan mulai tahun ajaran baru mendatang.

Ya, pihak SMKN 4 Yogyakarta mengaku jika program MBG mengganggu kinerja karyawan sekolah.

Baca juga: Jeritan Nasabah Dana Rp 8,5 M di BUKP Tak Bisa Dicairkan, Terlilit Utang Imbas Tabungan Tertahan

Program Makan Bergizi Gratis tersebut dinilai menambah beban kerja bagi karyawan sekolah, serta memengaruhi aktivitas pembelajaran dan operasional lainnya.

Hal itu seperti disampaikan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMKN 4 Yogyakarta, Widiatmoko Herbimo.

Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan permintaan kepada penyelenggara program MBG agar program tersebut tidak lagi dilanjutkan di sekolah mereka.

"Karyawan yang harus kerja nunggu MBG. Harusnya buat laporan keuangan, laporan keuangan baru bisa dilakukan sore. Iya mengganggu kegiatan," ujarnya saat dihubungi, Senin (5/5/2025).

Menurut Widiatmoko, setiap kali makanan MBG datang, karyawan sekolah harus mengatur koordinasi dengan siswa.

Setelah selesai makan, mereka juga bertugas mengumpulkan kembali wadah makanan.

Tugas-tugas tambahan ini mengalihkan waktu dan tenaga yang semestinya digunakan untuk pekerjaan utama karyawan.

Selain itu, pihaknya menyampaikan bahwa sejak SMKN 4 Yogyakarta berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), beberapa pihak merasa omzet usaha kantin sekolah juga ikut menurun.

"Kedua kami juga sudah BLUD, ya banyak yang ngeluh omzet turun," katanya.

Ia juga menyarankan agar program MBG dialihkan ke sekolah-sekolah yang memiliki jurusan teknik, bukan ke sekolah yang fokus pada tata boga seperti SMKN 4.

"Kalau bisa ke sekolah-sekolah teknik, bukan kayak kami di boga karena kami targetnya makanan. Kalau teknik kan beda," lanjut Widiatmoko.

Widiatmoko juga mengatakan bahwa dalam beberapa kesempatan, sekolah menerima makanan yang dalam kondisi tidak layak konsumsi. 

Beberapa di antaranya ditemukan dalam keadaan basi, buah-buahan busuk, serta nasi dan lauk yang terdapat ulat.

"Katanya sih dari penyedia, itu justru bagus karena tidak pakai pestisida. Tapi kan tetap saja, masak ada ulatnya terus dimakan?" kata Widiatmoko, Senin (5/5/2025), dilansir TribunJogja.com.

"Itu baru saja, dua atau tiga hari lalu. Saya punya fotonya. Cuma satu memang, tapi ini bukan pertama kalinya. Mungkin sudah 6 atau 7 kali kejadian seperti itu," sambungnya.

Pihak sekolah mengaku sudah menyampaikan berbagai keluhan ini kepada penyedia makanan. 

Namun, karena distribusi makanan dilakukan dalam jumlah besar dan dalam waktu terbatas, kualitas dan pengawasan tidak bisa dijamin merata. 

"Kami sudah laporkan ke penyedia. Bahkan kami punya grup khusus untuk menampung keluhan dan masukan."

"Tapi ya tetap saja kejadian serupa berulang. Jumlah siswanya banyak, jadi mungkin kontrolnya tidak maksimal," kata Widiatmoko.

Lebih lanjut, Widiatmoko menjelaskan bahwa secara administratif, program MBG di sekolahnya masih berjalan. 

Namun, pelaksanaannya sering dihentikan sementara karena berbagai kondisi di sekolah, seperti saat siswa harus mengikuti kegiatan luar ruangan atau pembelajaran jarak jauh.

"Ya, sempat berhenti tapi bukan karena dihentikan oleh pemerintah, melainkan kami yang minta."

"Misalnya ada kegiatan di sekolah atau siswa belajar daring, kami minta untuk tidak dibagikan dulu, tapi keesokan harinya jalan lagi," bebernya.

Baca juga: Mahir Merias Bak MUA Pro, Bripda Qori Akui Kerap Dicibir Imbas Profesinya Polisi, Kini Tuai Pujian

Adapun dari sisi siswa, respons atas program MBG pun terbagi.

Ada yang merasa terbantu karena mendapat makan siang gratis.

Tetapi tidak sedikit yang justru memilih tidak menyentuh makanan tersebut karena trauma dengan kualitasnya.

"Ada yang pernah makan, lalu nemu ulat. Sejak itu enggak mau makan MBG lagi, sampai sekarang."

"Bahkan kalau dikasih makan di rumah masih mau, tapi kalau tahu itu dari MBG, langsung ditolak," papar Widiatmoko.

Dengan berbagai permasalahan itu, pihak SMKN 4 Yogyakarta lantas tidak ingin melanjutkan program MBG pada tahun ajaran mendatang. 

"Harapannya setelah tahun ajaran baru, kami tidak menerima lagi MBG. Karena bagi kami ini sudah menjadi beban tambahan, bukan bantuan."

"Banyak yang mengeluh juga, karena omzet mereka turun akibat MBG," kata Widiatmoko.

Menurutnya, dana program MBG akan lebih bermanfaat bila dialokasikan untuk peningkatan sarana dan prasarana di sekolah.

Dengan jumlah murid yang mencapai ribuan, SMKN 4 Yogyakarta membutuhkan ruang kelas berukuran besar yang lebih nyaman untuk belajar.

"Kalau pakai kipas angin kan gerah jam 12, jam 1. Mohon maaf, kalau uang sehari Rp12 juta satu kali makan."

"Kalau dibelikan AC, kan kita lebih nyaman belajarnya," tutur Widiatmoko.

Widiatmoko menyatakan bahwa program MBG memang dilandasi niat baik untuk membantu siswa dari segi pemenuhan gizi. 

Namun, dalam pelaksanaannya, perlu dievaluasi ulang agar tujuan utama pendidikan tidak justru terganggu karena buruknya implementasi.

"Menurut saya, lebih baik anggaran MBG digunakan untuk sarana dan prasarana."

"Kalau mau tetap ada, harus ada pengawasan ketat dan pembagian tanggung jawab yang lebih jelas antara sekolah dan penyedia. Jangan semua beban dilempar ke sekolah," tandasnya.

Baca juga: 16 Tahun Jadi Guru Honorer, Agus Rela Jemput & Bangunkan Siswanya Agar Sekolah, Bupati Beri Laptop

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Suhirman, menyatakan bahwa hingga kini pihaknya belum menerima laporan resmi dari SMKN 4 Yogyakarta mengenai permintaan tersebut.

Namun, ia menegaskan bahwa keputusan penghentian program MBG tidak berada di tangan Disdikpora.

"Kita nanti klarifikasi ke sekolah. Kami menyediakan sekolahnya dan yang menentukan SPPG," ujar Suhirman.

Ia juga menambahkan bahwa jika ada pergantian sekolah penerima MBG, prosesnya tidak bisa dilakukan secara instan.

Lantaran juga harus melalui persetujuan Tim Seleksi dan Pengendali Program (SPPG).

"Tergantung dari SPPG, apakah pengganti lebih dari 3 km atau tidak. Kalau kurang dari 3 km kan memungkinkan. Tapi kita akan koordinasikan dulu," ucapnya.

Berita viral lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com