Warga Keberatan Jembatan Haji Endang Dibongkar, Khawatir Ekonomi Terdampak, Pekerja Pabrik Terbantu

TRIBUNJATIM.COM - Rencana pembongkaran jembatan perahu Haji Endang ditolak warga.

Diketahui, jembatan yang berada di Desa Anggadita, Kecamatan Klari, Karawang, Jawa Barat itu terancam dibongkar oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum.

Pasalnya, jembatan Haji Endang yang sudah dibuat sejak tahun 2025, dianggap tak berizin.

Kini, warga pun ramai-ramai menolak rencana pembongkaran jembatan perahu tersebut.

Warga khawatir, penutupan jembatan akan mematikan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut. 

Jembatan Haji Endang diketahui menjadi penghubung antara Desa Anggadita, Kecamatan Klari, dan Desa Parungmulya, Kecamatan Ciampel.

Sejak jembatan dibangun, deretan warung bermunculan di sepanjang akses menuju jembatan tersebut.

“Kalau jembatan ini ditutup oleh BBWS maka sama saja menutup perekonomian penjual-penjual di sini,” kata Yanti, seorang warga yang berjualan di sekitar jembatan, Selasa (6/5/2025), melansir dari Kompas.com.

Ia berharap pemerintah mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang akan dirasakan warga jika jembatan itu benar-benar dibongkar.

“Harapan saya jembatan ini nggak jadi ditutup,” ujarnya.

Selain menghidupkan aktivitas ekonomi warga, jembatan ini juga kerap digunakan para pekerja dari dan menuju kawasan industri.

Baca juga: Pemkab Santai Takkan Bangun Jembatan Lagi Jika Milik Haji Endang Dibongkar, BBWS: Patuhi Peraturan

Jembatan Haji Endang merupakan jalur pintas tercepat menuju Kawasan Industri Mitra Karawang (KIM).

“Apalagi jika ketinggalan jemputan, lewat sini lebih cepat. Karena kalau nggak naik jemputan, telat bisa dipotong (gaji),” ujar Sani, pekerja di salah satu pabrik kawasan industri Ciampel.

BBWS Citarum sebelumnya mengultimatum pemilik jembatan yang melintasi Sungai Citarum untuk segera mengurus perizinan.

Jika tidak, jembatan-jembatan tersebut akan dibongkar.

Kepala BBWS Citarum, Dian Al Ma’ruf, menyebut jembatan Haji Endang tidak memenuhi standar keselamatan.

Menanggapi hal itu, pihak pemilik jembatan menyatakan akan mematuhi aturan dan segera mengurus izin ke BBWS Citarum.

“Sebagai warga negara yang baik, Haji Endang akan mematuhi aturan pemerintah, khususnya terhadap kegiatan penyeberangan,” ujar kuasa hukum Haji Endang, Irman Jupari.

Irman menegaskan, saat ini pihaknya sedang melengkapi persyaratan administratif.

“Jika sudah lengkap, izin akan segera diajukan ke BBWS. Sejak dulu izinnya ada, hanya saja dari BBWS belum keluar. Izin yang dimaksud ialah izin melintasi sungai,” katanya.

Baca juga: Respons Dedi Mulyadi Soal Polemik Jembatan Haji Endang & BBWS Citarum, Turun Cari Tahu Akar Masalah

Sebelumnya, Haji Endang juga menyebut bahwa sebanyak 40 karyawan bekerja di jembatan tersebut, belum termasuk warga sekitar yang bergantung hidup dari aktivitas di sepanjang jalan akses menuju jembatan.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berencana untuk meninjau langsung Jembatan Haji Endang atau Jembatan Rumambe di Kabupaten Karawang yang terancam dibongkar karena tidak berizin.

Dedi Mulyadi mengaku akan mengunjungi lokasi tersebut pada pekan ini guna mengetahui akar masalah dari polemik antara Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Haji Endang, pemilik jembatan tersebut.

"Jembatan Haji Endang, minggu ini akan saya tengok apa sih masalah yang sebenarnya," ujarnya seusai menghadiri kegiatan di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (5/5/2025) malam.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Karawang angkat bicara soal polemik jembatan perahu milik Haji Endang yang berada di Sungai Citarum.

Jika jembatan Haji Endang dibongkar karena dianggap tak berizin, Pemkab Karawang tegas tidak akan merencanakan pembangunan jembatan baru.

Asisten Daerah (Asda) I Pemkab Karawang, Wawan Setiawan, menjelaskan bahwa satu kilometer dari jembatan perahu tersebut terdapat jembatan Rumambe II yang menghubungkan kawasan industri di wilayah Ciampel dan Telukjambe Timur.

"Kan ada jembatan Anggadita yang nyebrang lurus ya untuk melancarkan pergerakan masyarakat ke Telukjambe, setau saya sih itu," ungkap Wawan saat dihubungi pada Senin (5/5/2025), melansir dari Kompas.com.

Wawan menambahkan bahwa jembatan Rumambe II, yang diresmikan pada 2022, dibangun untuk memperlancar mobilitas masyarakat dan pekerja menuju kawasan industri.

Namun, ia mengakui bahwa jarak tempuh melalui jembatan tersebut tidak secepat menggunakan penyeberangan perahu milik masyarakat, sehingga jembatan perahu sering dijadikan jalur alternatif oleh pekerja industri untuk menghemat waktu.

"Kalau lewat jembatan perahu mobil kan enggak bisa lewat, bisanya lewat Anggadita. Bayangkan kalau muter lagi lewat jalan perkotaan, bisa lebih jauh lagi," kata Wawan.

Wawan juga menilai bahwa keberadaan sejumlah penyeberangan sepeda motor hasil swadaya masyarakat merupakan bagian dari semangat gotong royong untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang mendesak.

Oleh karena itu, Pemkab tidak berencana membangun akses infrastruktur baru yang dapat mengurangi semangat partisipasi masyarakat.

Meski demikian, Wawan enggan berkomentar lebih lanjut mengenai rencana BBWS untuk membongkar jembatan perahu tersebut, mengingat hal itu merupakan kewenangan BBWS.

"Itu wilayah BBWS, karena di sungai Citarum izin operasional jembatan di BBWS," jelasnya.

Ia juga menyatakan bahwa belum ada pembahasan resmi antara BBWS dan Pemkab Karawang mengenai jembatan tersebut.

"Kemarin dengan BBWS gak ada membahas soal (jembatan perahu) itu, kemarin pembahasannya soal tanggul Kali Kalapa," tambah Wawan.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com