Setelah Asuransi, Dishub Kota Malang Siapkan Aturan Penggunaan QRIS untuk Layanan Parkir

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Pemerintah Kota Malang tengah menyiapkan regulasi baru yang mengatur penggunaan sistem pembayaran nontunai atau QRIS dalam layanan parkir.

Saat ini, rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Malang melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Parkir.

Sebelumnya, Dishub bersama DPRD Kota Malang juga tengah membahas mengenai mekanisme asuransi yang akan mengganti kendaraan pelanggan parkir jika hilang.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menjelaskan, penggunaan QRIS ini baru sebatas pilot project dan telah diterapkan di 40 titik parkir.

Namun, implementasinya masih belum maksimal, karena belum memiliki payung hukum yang jelas.

“QRIS itu belum, itu akan kami hitung potensinya. Masyarakat juga belum memanfaatkan dengan masif,” ujar Widjaja, Senin (12/5/2025).

Ia menambahkan, penerapan QRIS di Ranperda Parkir bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan kemudahan pelacakan pendapatan.

QRIS yang digunakan wajib terhubung dengan rekening Bank Jatim milik pengelola parkir.

Pada akhirnya nanti, para juru parkir juga akan melaporkan penghasilan parkir melalui Bank Jatim.

Tidak ada lagi setoran tunai yang langsung ke petugas Dishub.

Baca juga: Sopir Truk Diminta Bayar Parkir Rp25000 Padahal Aslinya Rp7000, 1 Pelaku dari Dishub Kini Ditangkap

“Harapannya memudahkan untuk tracking, berapa banyak yang masuk,” katanya.

Widjaja menegaskan, Ranperda Parkir ini tidak hanya membahas sistem pembayaran digital, tetapi juga mencakup sejumlah aspek lain, seperti perlindungan konsumen melalui asuransi dan skema imbal jasa bagi pengelola parkir.

Dishub Kota Malang juga tengah menjajaki kerja sama dengan perusahaan asuransi jika skema ini disetujui.

Ia menambahkan, akan ada Peraturan Wali Kota (Perwali) yang mengatur teknis pelaksanaannya, termasuk besaran premi asuransi.

Selain itu, ranperda juga akan mengatur skema pembagian hasil retribusi parkir antara pemerintah dengan pengelola.

Skema yang dibahas antara lain 70-30 persen atau 60-40 persen, meniru sistem di daerah lain seperti Kota Batu dan Kota Surabaya.

“Filosofi dasar retribusi harus masuk 100 persen ke pemda. Ini memberikan kekuatan hukum bagi kami untuk keuangan daerah,” tegasnya.

Solihin, juru parkir di Kayutangan, Kota Malang mengatakan, pembayaran parkir oleh pelanggan sejauh ini dilakukan secara tunai.

Jika diterapkan pembayaran non tunai, baginya tidak menjadi persoalan. Sejauh tidak merugikan para juru parkir.

Terlebih, Solihin menekankan adanya perlindungan pekerjaan dari Dishub Kota Malang.

Menurutnya, para jukir yang bekerja di kawasan Kayutangan sudah memulai sejak lama, sejak Kayutangan belum seramai seperti saat ini. 

Maka penggunaan QRIS diharapkan tidak mematikan pekerjaan mereka. Pun jikalau ada tempat khusus parkir, Solihin berpendapat agar para juru parkir bisa dipekerjakan di sana.

"Kami sangat setuju Kota Malang lebih baik. Kalaupun ada tempat parkir khusus seperti di seberang itu, para juru parkir bisa bekerja di sana. Kami sudah memulai di sini sejak lama. Di sini tempat kami mencari hidup," katanya.

Menurutnya, program asuransi baik.

Selama ini, jika terjadi kehilangan kendaraan, tanggung jawab sepenuhnya dibebankan kepada juru parkir.

Pemerintah tidak ikut campur.

Menurut Solihan, sistem pengelolaan parkir di Kayutangan bersifat per blok, di mana masing-masing area dikelola oleh individu atau kelompok berbeda. 

“Setiap blok ini lain yang punya. Jadi ya tanggung jawab yang punya area,” tambahnya.