Teman Kerja Bingung Guru SD 3 Tahun Bolos Tapi Terima Gaji, Dinas Pendidikan Sebut Tak Cuma 1 Orang

TRIBUNJATIM.COM - Seorang guru SD bolos 3 tahun tapi masih terima gaji.

Guru berinisial RHP itu berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

Rekan kerja RHP memberikan kesaksian soal si guru.

Dinas Pendidikan pun juga angkat bicara soal masalah ini.

RHP bertugas sebagai guru olahraga di Sekolah Dasar (SD) Negeri Parangbatu 1, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

Sudah tiga tahun ini ia diduga membolos.

Namun, meski tidak pernah masuk dan mengajar di sekolah tempatnya bertugas, oknum guru tersebut diduga masih menerima gaji dan tunjangannya hingga saat ini.

Tono, guru di SD Negeri Parangbatu 1, juga enggan berkomentar terkait rekannya yang lama tidak masuk dan mengajar siswa di sekolah tempatnya bertugas itu.

Ia yang bertugas sebagai guru kelas mengaku tidak melihat RHP saat berkumpul di ruang guru saat jam istirahat berlangsung.

"Kalau di ruang guru mejanya sih ada, tapi kalau orangnya saya belum ketemu, coba tanya ke kepala sekolah saja, Mas, yang lebih tahu," kata Tono dikonfirmasi melalui ponselnya, melansir dari Kompas.com.

Baca juga: Rasul Bingung Dipanggil Disdik usai Dipecat Sepihak Sekolah, Tanyakan Kejelasan Pemecatan Guru

Sementara itu, Kepala Sekolah SD Negeri Parangbatu 1, Tri Kuntari menolak dikonfirmasi dan tidak mau berkomentar terkait permasalahan RHP yang tercatat sebagai guru olahraga di SD Negeri Parangbatu 1.

"Maaf, Mas ya, saya enggak mau, sudah tidak usah," kata Tri Kuntari saat menghadiri kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) di GOR Tenis Indoor Kodim 0811 Tuban, Kamis (8/5/2025).

Rudi Priyono, teman seprofesi RHP, membenarkan informasi terkait temannya tersebut yang lama tidak datang ke sekolah tempatnya bertugas untuk mengajar.

Sebagai temannya, ia yang juga bingung pernah mengingatkannya untuk tetap masuk dan menjalankan tugasnya mengajar di SD Negeri Parangbatu 1.

"Sudah pernah saya sarankan agar masuk dan tetap mengajar di sekolah, tetapi Beliau memiliki prinsip sendiri, ya tidak bisa memaksakan," kata Rudi Priyono, saat ditemui Kompas.com, Kamis (8/5/2025).

Baca juga: Nasib ASN 10 Tahun Tak Masuk Kerja Tapi Tetap Digaji, Ada yang Dicatat Bolos, Wali Kota: Tak Jelas

Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, Abdul Rahmat membenarkan terkait oknum guru berinisial RHP yang tidak masuk ke sekolah tempatnya bertugas.

Pihaknya saat ini sedang memproses terkait guru tersebut dan sudah diserahkan prosesnya ke Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tuban.

"Iya benar, Mas, ini sudah diproses dan sudah disampaikan ke BKPSDM, nanti hasilnya kita sampaikan," kata Abdul Rahmat kepada Kompas.com, Jumat (9/5/2025).

Pihaknya saat ini sedang melakukan monitoring dan evaluasi kinerja para guru atau pendidik lainnya yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.

"Sebetulnya tidak hanya RHP, tetapi ada beberapa guru juga yang saat ini sedang proses evaluasi kinerjanya," ujarnya.

Sebelumnya, kasus ASN bolos bertahun-tahun tapi tetap dapat gaji di Pemerintah Kota Prabumulih, Sumatera Selatan terungkap.

Kasus ini menjadi sorotan setelah dilakukan inspeksi mendadak oleh Inspektorat dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Prabumulih.

Alasan mereka tak masuk kerja pun terungkap.

Diketahui, bahkan ada ASN yang tak masuk kerja 10 tahun.

Berdasarkan laporan dari Inspektur Daerah Kota Prabumulih, H Indra Bangsawan, enam ASN tersebut terbagi antara yang bertugas di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan di tingkat kelurahan.

Salah satu dari mereka tidak masuk kerja selama satu dekade, dengan alasan yang mengeklaim mengalami sakit.

"Untuk yang 10 tahun tidak bekerja itu alasanya karena mengalami sakit. Enam yang bolos itu ada yang di OPD dan ada yang bekerja di kelurahan," jelasnya, melansir dari TribunSumsel.

Baca juga: Guru Lerai Perkelahian 2 Siswinya Malah Dilaporkan Ortu Murid ke Polisi, Hisar sampai Stres Masuk RS

Inspeksi mendadak ini dilakukan sesuai dengan perintah Wali Kota Prabumulih, H.

Arlan, yang ingin meningkatkan kedisiplinan pegawai di lingkungan Pemkot.

Menurut Indra, temuan ini telah dilaporkan kepada Wali Kota.

Namun, terkait tindakan disiplin, hal itu merupakan kewenangan dari masing-masing kepala OPD.

Indra juga menegaskan Inspektorat tidak dapat secara langsung mengambil tindakan terhadap pegawai yang tidak masuk kerja, melainkan hanya melakukan pengawasan.

“Kami ditugaskan memeriksa, dan OPD hendaknya menyampaikan kepada kami kalau ada pegawai yang tidak masuk,” ujarnya.

Ia menambahkan hanya satu pegawai kelurahan yang pernah diberi peringatan oleh lurahnya hingga peringatan ketiga.

Penting untuk diketahui sejak masa kepemimpinan Wali Kota Prabumulih H Arlan, kedisiplinan pegawai menjadi fokus utama.

Baca juga: Lebih dari 10 Hari Tak Masuk Kerja, 2 PNS di Ponorogo ini Diberhentikan, BKPSDM: Mereka Mengaku

Wali Kota secara tegas meminta kepada kepala OPD dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk tidak ragu melaporkan pegawai yang menunjukkan sikap tidak profesional dan jarang masuk kerja.

“Jika memang ada pegawai terbukti jarang masuk, maka gaji pegawai tersebut akan ditahan bahkan akan diberikan sanksi,” tegas Arlan.

Arlan juga memberikan opsi bagi pegawai yang merasa kehilangan semangat dan kedisiplinan dalam bekerja untuk mengambil langkah yang lebih terhormat dengan mengajukan pengunduran diri secara resmi.

 “Jangan sampai ada nama yang masih terima uang negara tapi kerja tidak jelas. Siapa yang sudah malas kerja, ajukan pensiun. Itu lebih mulia daripada terus absensi asal-asalan,” pungkasnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com