Kota Malang Optimalkan PAD di Tengah Efisiensi Anggaran, Tunda Kenaikan Target Pajak Sektor Kuliner

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengatakan, Pemerintah Kota Malang mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui efisiensi anggaran dan penguatan sektor pariwisata, tanpa menaikkan target pajak tahun ini, Rabu (14/5/2025).

Wahyu menjelaskan, capaian PAD tiga bulan pertama pada 2025 masih dalam jalur, meski tantangan ekonomi global mempengaruhi realisasi.

Dirinya cukup optimistis target pada tahun ini bisa tercapai.

"Kami optimistis target bisa tercapai. Tidak ada kenaikan target dari tahun sebelumnya," ujarnya dalam wawancara di Balai Kota Malang, Rabu (14/5/2025).  

Ia mencontohkan program seribu event yang menurutnya sukses mendongkrak kunjungan wisatawan.

Kondisi itu telah membantu para pelaku usaha perhotelan mendulang untung.

"Contohnya, hotel di Kota Malang pernah penuh karena acara besar. Ini jadi strategi kami untuk menutupi dampak efisiensi di sektor lain," jelas Wahyu.  

Di sisi lain, Wahyu juga menegaskan dirinya berpihak pada pedagang kecil.

Pemkot Malang menunda kenaikan pajak pelaku usaha.

Kabarnya, Pemkot Malang mendata pelaku usaha kuliner di sejumlah titik untuk mengetahui jumlah pendapatan mereka.

Beredar informasi bahwa omzet pelaku usaha kuliner yang Rp 5 juta membayar pajak berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2019.

Wahyu menegaskan komitmennya melindungi pelaku usaha mikro, khususnya pedagang kaki lima (PKL), dengan menunda pelaksanaan Perda tersebut.

Saat ini, sedang dilakukan kajian peningkatan nilai omzet. Pasalnya, nilai Rp 5 juta dinilai terlalu kecil.

"Saya tidak melaksanakan kenaikan itu karena belum saatnya. PKL bisa terbebani. Sekarang statusnya masih pendataan potensi. Jika nanti DPRD setuju Rp 10 juta, tapi saya nilai belum tepat, saya tidak akan eksekusi," tegasnya.  

Baca juga: Parkir Berlangganan di Tulungagung Diproyeksi Sumbang PAD Paling Tinggi Rp 14 Miliar

Ia menambahkan, kebijakan ini bentuk perlindungan bagi UMKM.

Ke depan, Pemkot Malang akan fokus pada peningkatan agenda pariwisata untuk dorong PAD sektor hiburan dan hotel.

Lalu pendataan ulang UMKM untuk memetakan potensi pajak secara realistis serta koordinasi intensif dengan DPRD untuk revisi Perda Pajak yang lebih berkeadilan.  

Kasubid Pajak Daerah II Bapenda Kota Malang, Ramdhani Adhy Pradana mengatakan, pihaknya tengah mendata para pelaku usaha.

Ia menjelaskan, pelaku usaha kuliner di Kota Malang banyak yang beroperasi pada malam hari. 

"Sasarannya adalah objek pajak seperti pujasera, kafe yang makan di tempat, termasuk warung, angkringan, lalapan, tahu telur dan lainnya yang berkategori pajak barang dan jasa tertentu," katanya.

Pihaknya akan memberikan sosialisasi kepada para pelaku usaha kuliner di Kota Malang. Pajak PBJT dalam usaha kuliner yakni sebesar 10 persen.

Pajak tersebut dibebankan kepada konsumen.

Sejauh ini, Bapenda Kota Malang mencatat jumlah pelaku usaha makanan dan minuman, baik resto hingga warung yang masuk objek pajak ada sebanyak 2.987 usaha. 

Ramdhani mengatakan, realisasi pajak PBJT makanan dan minuman Kota Malang pada tahun 2024 mencapai Rp 171 miliar.

Lalu tahun 2025 ini tergetnya ditetapkan sebesar Rp 163 miliar.

Pihaknya optimistis terget itu bisa terealisasi.

Per April 2025, realisasinta sudah mencapai Rp 54 miliar. 

"Kami optimistis bisa lebih tinggi dari target. Itu karena kami kemarin berpikir semoga efisiensi itu juga tidak bertampak besar ke BPJT makan minum. Ternyata, saat efisiensi, daya beli masyarakat juga tidak menurun," urainya.