Wali Kota Surabaya Ajak Warga Melapor Jika Ada Sekolah yang Tetap Menarik Iuran Wisuda dan Wisata

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Constantine Koloway

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan larangan SD negeri dan SMP negeri berimplikasi sanksi bagi yang melanggarnya.

Karenanya, Cak Eri mengajak warga, khususnya wali murid, untuk mengadu ke pihaknya apabila ada sekolah yang menyalahi aturan tersebut.

Wali Kota Eri menegaskan bahwa wisuda dan wisata yang mengandalkan iuran hanya akan membebani orang tua/wali murid.

Apabila dibiarkan, maka psikologis siswa juga akan terdampak.

"Kalau untuk SMP Negeri, SD negeri, saya tidak perbolehkan [iuran] satu sen pun untuk menarik dari siswa. Kalau sampai ada yang seperti itu, saya sanksi kepala sekolah yang ada di bawah naungan saya," katanya di Surabaya.

Baca juga: Larangan Keras Wali Kota Surabaya ke SD-SMP Negeri Gelar Wisata dan Wisuda: Haramkan Pungutan

Menurut Wali Kota Eri, kepala sekolah maupun guru di SD/SMP negeri telah memahami pedoman ini. Namun, pihaknya tetap membuka pintu bagi wali murid atau warga untuk melapor apabila menemukan sekolah yang melanggar.

"Kalau sampai ada yang seperti itu [menggelar wisata dan wisuda dengan iuran], laporkan!," tegas Cak Eri yang juga bapak dua anak ini.

Menurut Wali Kota, sekalipun sekolah tidak mewajibkan, namun program wisuda dan wisata akan cenderung menimbulkan kesenjangan antar siswa. Apabila siswa ada yang tak ikut dalam kegiatan, akan kecil hati.

Baca juga: Sosok Kepsek SMK Sebut Sekolah Gelar Wisuda Mirip Perguruan Tinggi sebagai Tradisi, Singgung Aturan

"Itu yang selalu saya katakan. Jangan pernah alasan menggunakan wisuda, [sekolah meminta] yang mampu silakan membayar, yang tidak mampu tidak usah membayar. Tetapi, memaksa anaknya untuk membayar. Itu sama saja merusak jiwa anak-anak. Akhirnya terjadi bully gara-gara itu," kata Doktor Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) ini sebelumnya.

Pakar Pendidikan Isa Anshori mengapresiasi program Pemkot yang telah berjalan sejak 2015 tersebut.

Menurut Isa, seharusnya sekolah memberikan alternatif kegiatan kepada siswa yang seharusnya tidak memberatkan namun sekaligus tidak mengurangi esensi pembelajaran.

Baca juga: Prosesi Wisuda Kelulusan Siswa SMK Bak Perguruan Tinggi Tuai Sorotan, Disdik Tegaskan Larangan

"Kalau itu memberatkan dan dari yang berat kemudian menjadi sebuah kewajiban, tentu kebijakan Pemkot untuk melarang kegiatan ini (wisuda dan wisata) menjadi sebuah keniscayaan. Kenapa? Pendidikan di Surabaya, khususnya yang SD dan SMP sudah tidak berbayar atau artinya sebenarnya anggaran pendidikan sudah disiapkan oleh pemerintah daerah," kata Isa ketika dikonfirmasi di Surabaya, Kamis (15/5/2025).

Seharusnya menurut Isa, sekolah telah merancang kegiatan wisuda atau pun wisata dengan mengandalkan anggaran dari Pemda. Sekalipun, acara tersebut tak berbentuk seremonial yang cenderung menghabiskan banyak biaya.

"Dari anggaran yang diberikan (Pemda) itu kan sejatinya sudah harus dirancang oleh sekolah untuk memberikan apa yang menjadi target sekolah. Sehingga kalau kemudian ada kegiatan - kegiatan lain yang memang ada kaitannya dengan proses yang ada, saya kira ini bisa menjadi bagian untuk dicegah, terutama yang bisa berdampak akan memberangkatkan wali murid. Apalagi, tidak semua wali murid masuk kategori mampu," tandasnya.

Baca juga: Nasib Kepsek Kecolongan Acara Perpisahan di Klub Malam, Pihak Disdikbud Tindak Tegas: Larangan Jelas

Sekolah harus kreatif. Larangan dari Pemkot seharusnya bisa menjadi acuan untuk membuat kegiatan alternatif yang tetap berkesan kepada siswa. "Kompensasi dari larangan ini bisa diwujudkan dalam bentuk lain," tutur Pengurus Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur ini.

Dia mencontohkan kegiatan wisata yang seharusnya tidak mengedepankan unsur rekreasi saja. Namun, sekolah turut membangun karakter anak-anak dengan berkegiatan sosial.

"Sekolah seharusnya bisa mengajak siswa untuk wisata berbentuk lain yang membangun kepedulian, sosial, dan kemanusiaan. Misalnya membersihkan pesisir pantai. Ini kan bisa masuk dalam nilai wisata, memberikan nilai kepada orang banyak, daripada sekadar pergi ke luar kota," tandas Isa.

Baca juga: Sosok Aktor Ikut Kritik Larangan Perpisahan Dedi Mulyadi, Argumennya Disorot: Saya Boleh Jadi Mentor

Pun demikian dengan wisuda. Seharusnya sekolah, terutama SD dan SMP, dapat mengajak siswa untuk mempersiapkan anak berpikir jauh ke depan dibandingkan berbicara soal seremonial semata. Mengingat, para lulusan telah ditunggu di jenjang pendidikan berikutnya dan ini seharusnya menjadi komitmen bersama untuk melanjutkan.

"Wisuda ini kan sekadar penegas bahwa siswa itu 'selesai' dalam proses kegiatan belajar di sebuah tempat. Penanda ini kan nggak harus melalui upacara atau bentuk-bentuk konvensional namun bisa dengan bentuk lain," kata Dewan Penasehat Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah Surabaya tersebut.

"Misalnya, anak-anak diajak untuk menyampaikan impian mereka yang kemudian dicantumkan dalam pohon harapan. Komitmennya sama, lima tahun lagi akan bertemu di sini, misalnya. Kita akan melihat bahwa kita nanti akan jadi apa. Nah ini kan berbentuk komitmen. Sehingga, wisuda ini bukan sekadar selebrasi yang seakan-akan bahwa proses pembelajaran itu putus," katanya.

Wisuda seharusnya menjadi komitmen bersama untuk melanjutkan pendidikan dan meraih sukses di masa depan. "Ini kan sebenarnya bentuk wisuda yang saya kira dengan cara begitu akan justru memotivasi anak-anak. Sehingga ketika mereka ke depan kembali ke tempat itu telah menjadi sesuatu," urainya.

"Jadi, masing-masing ini sebenarnya juga berbentuk wisata dan wisuda juga. Namun, kemasannya jauh lebih bermakna untuk masa depan anak-anak," kata Wakil Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) Jawa Timur ini.