Lurah Sukardi Jual Beras Bansos 10 Ton Demi Keuntungan, Warga Harusnya Dapat 10 Kg, Berujung Rusuh

TRIBUNJATIM.COM - Kasus lurah diduga korupsi bansos beras hingga berujung kerusuhan kini diselidiki polisi.

Terbaru, 200 saksi diperiksa penyidik Polres Lampung Tengah.

Diketahui, dugaan korupsi bansos beras itu dilakukan oleh Kepala Kampung (Lurah) Gunung Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Lampung Tengah, SKD atau Sukardi.

Rumah Lurah Sukardi juga dibakar massa karena dugaan korupsi tersebut.

Kepala Satreskrim Polres Lampung Tengah, Inspektur Satu (Iptu) Pande Putu Yoga Mahendra, mengatakan, hingga saat ini kasus itu masih dalam penyelidikan.

Menurutnya, penyidik sudah memeriksa lebih dari 200 orang saksi yang merupakan masyarakat penerima manfaat atau yang berhak mendapatkan beras bansos tersebut.

"Total penerima manfaat lebih dari 1.000 orang, kita panggil sekitar 500 orang, tapi yang baru datang dan memberi keterangan sekitar 200 orang," kata Pande saat ditemui di ruangannya, Selasa (20/5/2025).

Berdasarkan informasi sementara, dugaan korupsi bansos beras tersebut dilakukan dengan cara menjual bantuan pemerintah itu ke wilayah lain.

Beras bansos yang seharusnya dibagikan kepada masyarakat, justru dijual sebanyak 10 ton dan uang hasil penjualan dipakai secara pribadi.

"Masyarakat seharusnya mendapatkan 10 kilogram (kg), tetapi ada masyarakat yang tidak mendapatkan sama sekali beras bantuan itu," kata dia.

Baca juga: Lurah Sukardi Jual Beras Bansos 4 Ton Rp36 Juta, Warga Murka Bakar Rumahya: Gak Jelas Larinya Kemana

Diketahui, kerusuhan terjadi di Kampung Gunung Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, Sabtu (17/5/2025).

Rumah Sukardi dibakar massa, dan sedikitnya 15 kendaraan hangus terbakar dalam peristiwa yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) wilayah timur ini.

Kerusuhan bermula dari isu penyelewengan bantuan sosial (bansos) beras yang diduga dilakukan oleh Sukardi.

Masyarakat setempat sudah menyegel kantor balai dan rumah kepala kampung pada 24 Februari 2025 sebagai bentuk protes.

Salah seorang warga, TFQ, mengatakan bahwa kepala kampung tersebut sempat ketahuan menjual beras bantuan pemerintah ke sebuah pondok pesantren di Kabupaten Tulang Bawang pada Januari 2025.