Alasan Ormas Minta Rp 5 M ke BMKG karena Lahan Dibangun, 2 Tahun Halangi Proyek dan Ngaku Ahli Waris

Ketua Pengadilan Negeri Tangerang telah menyatakan, bahwa eksekusi lahan tidak diperlukan karena putusan-putusan tersebut saling menguatkan.

Namun, kendati memegang dokumen hukum sah, BMKG tetap menempuh jalur persuasif dengan berkoordinasi dengan RT/RW, kepolisian, hingga pertemuan langsung dengan pihak ormas.

Alih-alih menyelesaikan persoalan, perwakilan ahli waris dan ormas justru sempat mengajukan tuntutan kompensasi sebesar Rp5 miliar kepada BMKG dalam salah satu pertemuan sebagai syarat agar massa ditarik dari lokasi proyek.

Baca juga: Petantang-petenteng Palak Pedagang Es Teh sampai Rp700.000, Anggota Ormas Kecut saat Ditangkap

BMKG menilai tuntutan tersebut sebagai kerugian negara, apalagi proyek pembangunan Gedung Arsip bersifat multiyears dengan kontrak selama 150 hari kalender yang telah berjalan sejak November 2023.

Gedung Arsip BMKG akan memiliki fungsi vital sebagai pusat penyimpanan dokumen resmi kebijakan dan keputusan lembaga, yang dibutuhkan untuk audit, investigasi, hingga keterbukaan informasi publik.

"Fasilitas ini mendukung akuntabilitas dan transparansi BMKG sebagai institusi pemerintah," kata Taufan.

BMKG pun berharap pihak kepolisian dan otoritas terkait segera melakukan tindakan tegas demi mengembalikan fungsi lahan negara, melindungi aset publik, dan melanjutkan pembangunan yang tertunda.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com