Kader PSI Prihatin Jokowi Diolok-olok, Pasang Badan Singgung Soal Kedewasaan: Menyedihkan

Lebih cocok masuk Golkar

 Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai Presiden RI ke-7 Joko Widodo alias Jokowi lebih cocok bergabung dengan Partai Golkar ketimbang Partai Solidaritas Indonesia (PSI), jika ingin melanjutkan kiprahnya di dunia politik.

Menurut pria yang akrab dipanggil Hensat itu, Jokowi sebagai Presiden ke-7 membutuhkan partai yang lebih besar dan matang untuk menjamin kelancaran langkah politiknya ke depan.

"Jokowi memerlukan perahu yang lebih besar, lebih ajek untuk berlayar di perpolitikan Indonesia. Golkar mungkin menjadi perahu yang tepat buat Pak Jokowi," kata Hensat, Sabtu (17/5/2025).

Hensat menyoroti dinamika internal PSI, yang kini menerapkan sistem pemilihan Ketua Umum dengan prinsip “one man, one vote” dan membuka peluang bagi seluruh anggota untuk mencalonkan diri.

Namun, dia berpandangan skeptis, dengan Jokowi akan memanfaatkan peluang ini.

"Walaupun peluangnya besar, menurut saya Pak Jokowi tidak akan ambil kesempatan jadi Ketua Umum PSI," ujar Hensat.

Hensat menerangkan, PSI yang dikenal sebagai partai anak muda, tampaknya mulai mengikuti pola partai politik yang lebih mapan.

Dia mencontohkan cepatnya pergantian kepemimpinan di PSI, seperti dari Giring Ganesha, Grace Natalie, kembali ke Giring, hingga kini Kaesang yang baru dua hari menjadi anggota langsung diangkat sebagai Ketua Umum.

"Menariknya, sebagai partai yang citranya partai anak muda, PSI justru mulai mengikuti alur partai yang sudah lebih dulu ada," terang Hensat.

Hensat menyinggung potensi persaingan antara Gibran dan Kaesang dalam kongres PSI.

Dia mempertanyakan apakah pemilihan akan benar-benar demokratis atau justru ditentukan oleh “titah” Jokowi sebagai kepala keluarga.

"Apakah tetap kongres atau ditentukan di ranah keluarga? Misalnya, Pak Jokowi bilang, ‘Kaesang, kasih ke Gibran,’ atau ‘Gibran tetap wapres, ini buat Kaesang," terang Hensat.

Hensat menegaskan, jika PSI memang dipersiapkan sebagai kendaraan politik keluarga Jokowi, hal itu sah dalam demokrasi Indonesia.

"Kalau mau protes, bikin partai politik baru," ucap Hensat.